DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN 4. RETRIBUSI PELELANGAN IKAN 5. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 6. INSENTIF PEMUNGUTAN 7. KETENTUAN PIDANA 8. PENYIDIKAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan Dalam Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu disesuaikan kembali;
c.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukun Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemunggutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 119);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perikanan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997 Nomor : 902/ KPTS/PI.420/9/1997, dan Nomor : 03/SKB/m/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Perangkat Daerah yang unsur pembantu Bupati Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi , lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada SKPD.
10.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kepentingannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
11.Nelayan adalah orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan.
12.Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia yang selanjutnya disingkat HNSI adalah Wadah Organisasi Nelayan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
13.Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan
14.Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
16.Pelelangan ikan adalah proses pengambilan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
17.Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dari kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan bongkar muat ikan.
18.Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli ikan melalui pelelangan ditempat-tempat pelelangan ikan ynag berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
19.Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai atas pembayaran jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha yang melakukan transaksi jual-beli ikan ditempat pelelangan ikan.
20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data ,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah.
29.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
30.Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan retribusi tempat pelelangan ikan di daerah.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
2. b.mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
3. c.memberdayakan nelayan dan koperasi perikanan;
4. d.mengoptimalkan pengelolaan pelelangan ikan; dan
5. e.mendapatkan data dan statistik perikanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

(1)Dalam rangka kelancaran dan tertib Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pelelangan ikan dan sarana dan prasarananya, serta menjamin ketertiban, keamanan, dan kebersihan pada lokasi Pelelangan Ikan.
(2)Lokasi pelelangan ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Setiap ikan hasil tangkapan wajib diperjualbelikan secara lelang ditempat pelelangan ikan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.penangkapan ikan yang hasilnya kurangdari 5 (lima) kg dan/atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
2. b.penangkapan ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olahraga; dan
3. c.ikan hasil tangkapan yang mempunyai nilai ekonomis dan ekspor dengan jenis tertentu dapat diperjualbelikan secara timbang;
4. d.ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang.

Pasal 5

Penanggung jawab penyelenggaraan pengawasan dan petugas pelelangan, tidak diperbolehkan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan penawaran dalam pelelangan.

Pasal 6

(1)Penyelenggara pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan dan penerbitan izin kepada Kepala Perangkat Daerah .
(4)Dalam hal izin diterbitkan sendiri oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah merekomendasikan kepada Bupati untuk dikabulkan/ditolaknya permohonan izin.
(5)Dalam hal suatu pelelangan ikan tidak terdapat koperasi yang telah memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui UPT.
(6)Tata cara Penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Koperasi yang dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraanpelayanan ikan adalah koperasi yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memenuhi persyaratan sebagai Badan Hukum menurut Undang-Undang tentang Perkoperasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya;
2. b.mempunyai bidang usaha dibidang perikanan;
3. c.mempunyai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang cukup dalam bidang pelelangan ikan; dan
4. d.berpengalaman berhasil dan telah nyata melakukan kegiatan usaha ekonomi dibidang perikanan.
(2)Untuk dapat mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah :
1. a.Ketua pengurus mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh SKPD;
2. b.memperlihatkan asli dan menyampaikan masing-masing 1 (satu) foto copy sebagai lampiran permohonan yaitu:
  1. 1.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
  2. 2.Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang susunan organisasi dan tata kerja pelelangan ikan;
  3. 3.Keputusan Ketua Pengurus Koperasi tentang pengangkatan personalia pada pelelangan ikan;
  4. 4.pas photo personalia Pengurus pelelangan ikan;
  5. 5.fotokopi KTP Pengurus Koperasi dan seluruh personalia Pengurus pelelangan ikan; dan
  6. 6.disetujui oleh rapat anggota tentang rencana untuk menjadi penyelenggara pelelangan ikan.
(3)Jika persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dipenuhi, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pernyataan persyaratan dinyatakan lengkap, izin diterbitkan.
(4)Izin dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.

Pasal 8

(1)Permohonan izin ditolak jika persyaratan permohonan izin yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Ketua Pengurus Koperasi.
(2)Penolakan dilaksanakan dengan surat Kepala Perangkat Daerah yang diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permohonan.

Pasal 9

(1)Penerbitan izin ditangguhkan sementara waktu, jika persyaratan permohonan izin yang ditetapkan dalam Pasal 6 ayat (1) belum dapat dipenuhi oleh Ketua Pengurus Koperasi.
(2)Jika dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permohonan, persyaratan permohonan izin tidak dapat dipenuhi, maka izin tidak dapat diterbitkan.

Pasal 10

Izin berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2000