DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Pajak Restoran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 Pajak Restoran. 28 Tahun 1959 tentang: 1. Undang-UndangMengingat Nomor Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undapg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang No*»tor 8 Tahun 19-81 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nnmnr 97 TnmhnVifln T mharan RpnnKliW Tndnnpsipi
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16). MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN. Menetapkan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka l ,angka 2, angka 4, angka 5 diubah dan diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b serta diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 27a yaitu sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakatsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Badan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
7.Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, 8.PengusahaRestoranadalahperoranganataubadanyang meyelenggarakanusaha Restoranuntuk atas namanyasendiri atauatas nama pihak lainyangmenjaditanggungannya. 9.Pejabatadalahpegawaiyangdiberitugastertentudibidang perpajakan daerahsesuaidenganperundang-undanganyang berlaku. 10.Badanadalahsekumpulanorangdan/ataumodal yangmerupakan kesatuan,baikyangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukan usahayang meliputi Perseroan Terbatas,PerseroanKomanditer,Perseroan lainnya,BadanUsahaMilikNegara(BUMN),atauBadan UsahaMilik Daerah(BUMD)dengan namadandalambentuk apapun,firma,kongsi, koperasi,danapensiun,persekutuan,perkumpulan,yayasan,organisasi massa,organisasisosial politik,atauorganisasilainnya,lembagadan bentuk badanlainnyatermasukkontrak investasikolektifdan bentuk usahatetap. 11.Subjek Pajak adalahorangpribadiatauBadanyangdapatdikenakan Pajak Daerah. 12.WajibPajak adalah orang pribadiatauBadan,meliputi pembayarpajak, pemotongpajak,dan pemungut pajak,yang mempunyai hakdan kewajibanperpajakansesuaidengan ketentuanperaturan perundang- undanganperpajakan daerah. 12a.JasaBoga/Kateringadalah jasapenyediaanmakanan danminuman yang dilengkapidengan peralatan dan perlengkapanuntukprosespembuatan, penyimpanan danpenyajianuntukdisajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. 12b.Pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha jasaboga/katering adalah peroranganatauBadan yang menyelenggarakanusaha jasaboga/katering untuk atasnamanya sendiriatau atasnamapihak lain yang menjadi tanggungannya. 13.Masa Pajakadalah jangka waktu 1(satu)bulankalender atau jangka waktu lain yangdiatur dengan Peraturan Bupatipalinglama3(tiga)bulan kalender,yang menjadidasarbagi wajibpajakuntukmenghitung, menyetor,dan melaporkan pajakyang terutang. 14.Pajak yang terutang adalah pajak yangharus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,dalamTahun Pajak,atau dalam bagian Tahun Pajak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobjek dan subjek pajak atau retribusi,penentuan besamya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya. 16.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkatSPTPD,surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak,objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 18.SuratKetetapan PajakDaerahKurang Bayar Tambahan,yangselanjutnya disingkatSKPDKBT,adalahsuratketetapanpajakyang menentukan tambahanatasjumlahpajakyang telahditetapkan. 19.SuratKetetapan Pajak DaerahNihil,yangselanjutnyadisingkatSKPDN, adalahsuratketetapanpajak yang menentukanjumlahpokokpajak samabesamya denganjumlah kredit pajakataupajak tidak terutangdan tidakadakreditpajak. 20.SuratKetetapan PajakDaerahLebihBayar,yangselanjutnya disingkat SKPDLB,adalahsurat ketetapanpajak yang menentukan jumlah kelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebihbesar daripadapajak yangterutang atauseharusnyatidakterutang. 21.Surat Tagihan PajakDaerah,yangselanjutnyadisingkatSTPDadalah suratuntukmelakukan tagihan pajakdan/atausanksiadministratif berupa bunga dan/ataudenda. 22.SuratKeputusan Pembetulanadalah surat keputusanyang membetulkan kesalahan tulis,kesalahanhitung dan/ataukekeliruandalam penerapan ketentuan tertentudalamperaturan perundang-undanganperpajakan daerah yangterdapat dalamSuratPemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar,SuratKetetapanPajak Daerah Kurang BayarTambahan,SuratKetetapanPajakDaerahNihil,Surat Ketetapan Pajak DaerahLebihBayar,SuratTagihan Pajak Daerah,Surat Keputusan Pembetulan,atau SuratKeputusan Keberatan. 23.SuratKeputusan Keberatanadalah surat keputusan ataskeberatan terhadap SuratPemberitahuan PajakTerutang,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,SuratKetetapan Pajak DaerahNihil,SuratKetetapan Pajak DaerahLebihBayar,atau terhadappemotonganataupemungutan oleh pihak ketiga yangdiajukanoleh Wajib Pajak. 24.PutusanBandingadalah PutusanBadanPeradilanPajakatas banding terhadap Surat Keputusan keberatanyangdiajukanoleh wajib pajak. 25.Pembukuan adalah suatuproses pencatatan yangdilakukan secara teraturuntukmengumpulkan data dan informasi keuanganyangmeliputi harta,kewajiban,modal,penghasilan dan biaya,sertajumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupaneracadan laporan labarugiuntuk periode Tahun Pajak tersebut. 26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data,keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektifdan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 27.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidikuntuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang teijadi serta menemukan tersangkanya. 27a.Tapping box adalah alat yang bisa merekam atau menangkap transaksi yang tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak.
28.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 2.KetentuanPasal5ayat(1)diubah dan ditambah1(satu)ayat,yakni ayat(4), sehingga Pasal5berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tarifpajakrestoran minimaldenganomzetminimal Rp.12.000.000,-(dua belasjutarupiah)ditetapkan sebesar 10 %(sepuluhpersen)per-bulan.
(2)Besaranpokokpajakrestoran yangterutangdihitung dengancara mengalikantarifsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dengandasar pengenaan pajaksebagaimanadimaksud dalam Pasal 4.
(3)Bagi wajibpajak restoran,wajibmenggunakanbillingataunota perhitungan sebagai buktiataspembayaranyang dilakukanpengusaharestoran.
(4)Billingataunota perhitungan didukung denganalatperekamandata (tappingbox)yangmendapatpengawasandaripetugas. 3.Diantara Pasal22danPasal 23 disisipkan 1(satu)Pasal(satu)Pasal,yakni Pasal 22A,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Wajibpajakyangkarena kealpaannyakarena tidakmenggunakanbilling ataunota perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(4)dapat dikenakansanksiberupa pencabutan sementaraizin.
(2)Tata cara pengenaansanksiadministratif sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)diatur dengan peraturan bupati. PasalII Peraturan Daerah inimulai berlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenLampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda- pada tanggaltsDecember BUPATI LAMPUNG SELATAN, 2020 NANANCVERMANTO Diundangkan di Kalianda pada tanggal13December SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 2020 THAMRIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 13/ 1083/ LS/ 2020

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…