DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipandang tidak sesuai lagi, sehingga harus disesuaikan dan diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah * Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Mengingat /it AOAAV Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6.Retribusi tempat Rekreasi adalah Retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang memasuki tempat yang disediakan untuk kegiatan wisata.
7.Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang dan/atau badan yang memanfaatkan bangunan beserta fasilitasnya milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan olahraga. #
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9.Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi adrninistratif berupa bunga dan/atau denda.
11.Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
12.Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah tempat kegiatan olah raga yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui proses pengadaan
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
(2)Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
1. a.objek retribusi tempat rekreasi dan pariwisata; dan
2. b.objek retribusi tempat olahraga.
(3)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

(1)Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dari pemerintah daerah.
(2)Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 5

(1)Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu.
(2)Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 6

(1)Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi pariwisata.
(2)Retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipungut oleh perangkat daerah yang membidangi olahraga.

BAB III

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian objek retribusi. (2} Besamya tarif retribusi berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi objek retribusi.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi dan olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 10

Struktur dan besamya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2012