DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Kepemudaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 11

Pemerintah daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kepemudaan di daerah.

Pasal 12

Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

BAB V

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 13

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial. dan agen perubahan dalam segaia aspek pembangunan daerah.

Pasal 14

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan dengan:
1. a.mewuiudkan aspek etik dan ahlak mulia:
2. b.memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diwujudkan dengan;
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidikan politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonomi;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.olahraga, seni dan budaya;
5. e.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
6. f.pendidikan kewirausahaan;
7. g.ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda, pemerintah daerah, badan hukum. organisasi kemasyarakatan. dan nelaku usaha memberi peluang, fasilitas. dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemuda bertanggung iavvab dalam pembangunan daerah untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan keceidasan dan kesejahteraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
g.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 17

(1)Setiap pemuda berhak mendapatkan;
1. a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
2. b.nelavanan dalam neneerunaan orasarana dan sarana keDemudaan tanna
3. d.akses untuk pengembangan diri; dan
4. e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
(2)Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

BAB VI

PENYADARAN

Pasal 18

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dilaksanakan dengan:

a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
b.pendidikan wawasan kebangsaan;
c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
d.penumbuhan semangat bela negara;
e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
g.penyiapan program/ proses regenerasi.

Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan dalam bentuk:

a.berbudi pekerti luhur dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
b.seminar, diskusi, pelatihan, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan kearifan lokal;
c.jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
d.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda;dan
e.perlombaan sesuai karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

BAB VLL

PEMBERDAYAAN

Pasal 20

(1)Pemberdayaan pemuda dilaksanakan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan dengan kegiatan:
1. a.peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi; r\ rf /ro *-» rlirli Koln t^ o/rnt'o hof r\ U r* Mr» niAV» r> 1 * v - ilJ'CiCiiggcu ctcui pv iiuiuiivcui wv ici uvgcua ucui ivt Lcuicuiciii nciOiVJicu;
3. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
4. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau,
5. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
2. c.pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal dan nasional;
3. d.pemantapan usaha ekonomi produktif pemuda;
4. e.pemilihan wirausaha muda atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
5. f.penyelenggaraan kegiatan festival kreativitas pemuda tingkat daerah; dan
6. g.pelaksanaan iomba seni dan oiah iaga dikaiangan pelajar, inaliasiswa dan pemuda untuk mencari bibit potensial.

BAB VIII

PENGEMBANGAN

Pasal 21

Potensi dan jatidiri pemuda dikembangkan dengan:

a.pengembangan kepemimpinan;
b.pengembangan kewirausahaan; dan
c.pengembangan kepeloporan.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…