DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem di Kabupaten Lampung Selatan; BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAB KABUPATEK LAMPUNG SELATAN NOMOR OJ TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724};
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4 725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 992 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486); 1 I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 997 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12.Undang-Undang Nornor I2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kernitraan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4 737); BUPATILAMPURGSELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIOHAL, PUSAT PERBELANJAAR DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUHG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEH LAMPURG SELATAN
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toke Modern;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/ PER/9/2009;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 1 /M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M- DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentuka.n, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Kabu paten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15). Menetapkan
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati La.mpung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat berternunya penjual dan pernbeli dengan jurnlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modem dan/ atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan rnaupun sebutan lainnya.
6.Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Sadan Usaha Milik Daerah, tennasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya rnasyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses j ual bell barang dagangan dengan tawar menawar.
7.Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
8.Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pernerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya rneliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan rneliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sernbilan bahan pokok.
9.Pusat perbelanjaan adalah suatu area terten tu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang,
10.Perkulakan adalah ternpat atau kompleks pembelian barang dalamjum.lah besar untuk dijual kembali.
11.Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang digunakan untuk rnenjuaJ barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Pertokoan adalah kornplek toko atau deretan toko yang masing-masing dirniliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13.Toko Serba Ada adalah sarana atau ternpat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk koun ter secara eceran.
14.Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), rnenjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. l 5. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistern bisnis dengan ciri khas usaha daJam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ a tau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16.Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
17.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan].
18.Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
19.Departement Store adalah sarana atau tern pat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen.
20.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan].
21.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga terrnasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsurnen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22.Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usa.ha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/ atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
23.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modem dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkernbang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
24.Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang rnenjadi suatu usaha yang lebih berkuahtas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
25.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak rnerugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
26.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah.
27.Kemitraan adalah kerjasa.ma usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
28.Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana urnum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
29.Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
30.Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan kepada orang pribadi atau badan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modem yang berfungsi sebagai dasar penerbitan perizinan.lain yang terkait dengan pendirian/ pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/ atau toko modern.
31.Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
32.Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak tennasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
33.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T},Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Tako Modern adalah izin Untuk dapat mel.aksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modem yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
34.Pejabat Penerbit lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha Toko Modem, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perizinan terpadu dengan melampirkan syarat rekomendasi dari dinas terkait.
35.Surat pennohonan adalah surat permintaan penerbitan lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin U saha Toko Modem. Tujuan Penataan Pasar Tradisiorial, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi;
b.memberdayakan pengusaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi pada umurnnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, serta pengendalian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem, dilaksanakan berdasarkan azas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat (fairness).

Pasal 2

BABll AZAS DAN TUJUAN

36.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalarn hal dan menurut cara yang diatur dalarn Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
37.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39.Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan rnasuk dibatasi.
40.Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41.Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan cm perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

(1)Pusat pembelanjaan dan Toko Modern dapat berbentuk seperti Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, perkulakan dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
(2)Usaha Toko modem digolongkan sebagai berikut:
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket; Bacian kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem

Pasal 5

( 1) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, BUMN, BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok, masyarakat, badan usaha, koperasi, kerjasama kemitraan dan wajib mengacu pada rencana detail tata ruang kabupaten termasuk peraturan zonasinya.

(2)Usaha pasar tradisional diklasifikasikan dalam beberapa bentuk:
1. a.pasar desa; dan
2. b.pasar khusus.

Pasal 4

c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan rnenengah, serta koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
e.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan toko modern;
f.memberikan rasa am.an dan kepastian hukum bagi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi serta toko modem dalam melakukan kegiatan usaha;
g.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modem dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan rnenengah, serta koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
h.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. ( 1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang tennasuk peraturan zonasinya.

(2)Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Toko Modern:
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bennotor yang memadai di dalam area bangunan;
4. d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
5. e.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
6. f.kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain rneliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya; dan
7. g.perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
(3)Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam daerah.

BAB III

PENDIRIAN DAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 6

BABIV PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERM

c.Hypermarket;
d.Departemen Store; dan
e.Perkulakan.

(3)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. ( 1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memenuhi ketentuan sebagai beri.kut:
4. a.lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk pengaturan zonasinya;
5. b.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
6. c.memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisiona1; dan
7. d.pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modem wajib memperhatikan pertimbangan dari pelaku-pela.ku usaha tradisional setempat.
(2)Penyelenggara atau Pendiri pusat perbelanjaan dan toko modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, hygienis, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyarnan;
2. b.menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
3. c.menyedia.kan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bennotor yang memadai di dalam area bangunan; clan
4. d.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modem.

Pasal 8

(2)Pasar tradisiona1 yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan toko modem kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisiona1 yang bersih, teratur, nyaman, am.an, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
(3)Dalarn rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pernbinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan pada pasar tradisional dan pelaku usaha sebagaimana dima.ksud pada ayat ( l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dal.am penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.minimarket berjarak minimal 1000 meter dari pasar tradisional dan/ atau usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri;
b.supermarket dan department store berjarak minimal 2000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri;

Pasal 9

( 1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan ekonomi, sosial dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi serta usaha lainnya.

(2)Dokumen rencana rincian teknis pusat perbelanjaan dan toko modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
(3)Pada saat proses konstruksi pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modem terutarna skala menengah dan besar, harus mampu meminirnalisir polusi, kemacetan lalu Iintas, menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 10

(3)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan · memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.
(4)Supermarket dan Departement Store:
1. a.tidak boleh berlokasi pada sistem jarmgan jalan lingkungan;dan
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam daerah.
(5)Minimarket:
1. a.dapat berlokasi pada setiap sistern jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan didalam daerah dengan ketentuan luas lantai maksimal 200 M2; dan b.jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 M.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu

Menetapkan

5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724};
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4 725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nornor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 992 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486); 1 I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 997 Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12.Undang-Undang Nornor I2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kernitraan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4 737); BUPATILAMPURGSELATAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIOHAL, PUSAT PERBELANJAAR DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN LAMPUHG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEH LAMPURG SELATAN
18.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tarnbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
19.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toke Modern;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/MDAG/ PER/9/2009;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 1 /M- DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M- DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentuka.n, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Kabu paten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15). Menetapkan
2.Pernerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati La.mpung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat berternunya penjual dan pernbeli dengan jurnlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modem dan/ atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan rnaupun sebutan lainnya.
6.Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Sadan Usaha Milik Daerah, tennasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya rnasyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses j ual bell barang dagangan dengan tawar menawar.
7.Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.
8.Pasar desa adalah pasar yang dikelola Pernerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya rneliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan rneliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sernbilan bahan pokok.
9.Pusat perbelanjaan adalah suatu area terten tu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang,
10.Perkulakan adalah ternpat atau kompleks pembelian barang dalamjum.lah besar untuk dijual kembali.
11.Toko adalah bangunan gedung yang fungsi usaha yang digunakan untuk rnenjuaJ barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Pertokoan adalah kornplek toko atau deretan toko yang masing-masing dirniliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13.Toko Serba Ada adalah sarana atau ternpat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk koun ter secara eceran.
14.Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), rnenjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermaket, Departement Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. l 5. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistern bisnis dengan ciri khas usaha daJam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/ a tau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
16.Sektor informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
17.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan].
18.Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
19.Departement Store adalah sarana atau tern pat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen.
20.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri ( swalayan].
21.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga terrnasuk kebutuhan sembilan pokok secara eceran dan langsung kepada konsurnen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
22.Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usa.ha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/ atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
23.Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modem dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkernbang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
24.Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang rnenjadi suatu usaha yang lebih berkuahtas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
25.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak rnerugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
26.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya di sebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala Mikro Kecil dan menengah.
27.Kemitraan adalah kerjasa.ma usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
28.Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur- unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana urnum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
29.Bahan pokok adalah sembilan kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng, gula kopi, sabun, terigu ikan asin dan telur, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah, daging, sandang.
30.Izin prinsip adalah izin yang harus diajukan oleh dan diberikan kepada orang pribadi atau badan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/atau toko modem yang berfungsi sebagai dasar penerbitan perizinan.lain yang terkait dengan pendirian/ pembangunan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan/ atau toko modern.
31.Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan / atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
32.Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak tennasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
33.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T},Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Tako Modern adalah izin Untuk dapat mel.aksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modem yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
34.Pejabat Penerbit lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha Toko Modem, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang perizinan terpadu dengan melampirkan syarat rekomendasi dari dinas terkait.
35.Surat pennohonan adalah surat permintaan penerbitan lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin U saha Toko Modem. Tujuan Penataan Pasar Tradisiorial, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi;
b.memberdayakan pengusaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi pada umurnnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, serta pengendalian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem, dilaksanakan berdasarkan azas :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat (fairness).

Pasal 2

BABll AZAS DAN TUJUAN

36.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalarn hal dan menurut cara yang diatur dalarn Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
37.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39.Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan rnasuk dibatasi.
40.Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41.Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan cm perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

(1)Pusat pembelanjaan dan Toko Modern dapat berbentuk seperti Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket, perkulakan dan nama lainnya yang dikelola secara modern.
(2)Usaha Toko modem digolongkan sebagai berikut:
1. a.Minimarket;
2. b.Supermarket; Bacian kedua Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem

Pasal 5

(2)Usaha pasar tradisional diklasifikasikan dalam beberapa bentuk:
1. a.pasar desa; dan
2. b.pasar khusus.

Pasal 4

c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan rnenengah, serta koperasi dengan pelaku usaha toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
e.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara pasar tradisional dan toko modern;
f.memberikan rasa am.an dan kepastian hukum bagi pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi serta toko modem dalam melakukan kegiatan usaha;
g.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara toko modem dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil dan rnenengah, serta koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
h.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah. ( 1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang tennasuk peraturan zonasinya.

(2)Pendirian dan penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Toko Modern:
2. b.menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
3. c.menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bennotor yang memadai di dalam area bangunan;
4. d.menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan penumpang yang masuk dan keluar pasar;
5. e.kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
6. f.kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain rneliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, mushola dan fasilitas lainnya; dan
7. g.perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
(3)Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam daerah.

BAB III

PENDIRIAN DAN KLASIFIKASI PASAR

Pasal 6

BABIV PENATAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERM

c.Hypermarket;
d.Departemen Store; dan
e.Perkulakan.

(3)Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
1. a.Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
2. b.Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
3. c.Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. ( 1) Dalam rangka penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memenuhi ketentuan sebagai beri.kut:
4. a.lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk pengaturan zonasinya;
5. b.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
6. c.memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisiona1; dan
7. d.pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modem wajib memperhatikan pertimbangan dari pelaku-pela.ku usaha tradisional setempat.
(2)Penyelenggara atau Pendiri pusat perbelanjaan dan toko modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. a.menyediakan fasilitas yang menjamin kebersihan, kesehatan, hygienis, keamanan, ketertiban dan ruang publik yang nyarnan;
2. b.menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang sama-sama menguntungkan;
3. c.menyedia.kan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bennotor yang memadai di dalam area bangunan; clan
4. d.menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modem.

Pasal 8

(2)Pasar tradisiona1 yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan toko modem kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisiona1 yang bersih, teratur, nyaman, am.an, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata;
(3)Dalarn rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pernbinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan pada pasar tradisional dan pelaku usaha sebagaimana dima.ksud pada ayat ( l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dal.am penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.minimarket berjarak minimal 1000 meter dari pasar tradisional dan/ atau usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri;
b.supermarket dan department store berjarak minimal 2000 meter dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor / arteri;

Pasal 9

(2)Dokumen rencana rincian teknis pusat perbelanjaan dan toko modern skala kecil, menengah, dan besar harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
(3)Pada saat proses konstruksi pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modem terutarna skala menengah dan besar, harus mampu meminirnalisir polusi, kemacetan lalu Iintas, menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

Pasal 10

(3)Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan :
1. a.hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
2. b.pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan · memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga akan menjadi pusat pertumbuhan baru atau perluasan kota.
(4)Supermarket dan Departement Store:
1. a.tidak boleh berlokasi pada sistem jarmgan jalan lingkungan;dan
2. b.tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam daerah.
(5)Minimarket:
1. a.dapat berlokasi pada setiap sistern jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan didalam daerah dengan ketentuan luas lantai maksimal 200 M2; dan b.jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dan dalam radius 1000 M.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penataan dan pengendalian pusat pembelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.