DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; : l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Daerah Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Mengingat
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun2QQ9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Ferundang-unaangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaruii Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Puixioxig Pxuja (Lexxxbaxaxx Negaxa Republik Ixxdoixesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakkan Peraturan Daerah; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6) ;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: 1 . Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masvarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan n T i

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerali yang seianjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Peraturan Daerah yang selanjutrrya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
8.Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakuka kegiatan secara aman, nyaman dan tenteram.
9.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
11.Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ ongkos tertentu.
12.Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
13.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
14.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang diatasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air. -•
15.Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
16.Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
17.Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
18.Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
19.Pencemaranadalah akibat-akibatprosespembusukan,pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atauproses pengolahandaripabrik,sampah minyak,atau asap,akibatdaripembakaran segalamacambahankimiayang dapatmenimbulkan pencemarandalam bentukapapundanberdampak burukterhadaplingkungan,kesebatan masyarakat dankehidupan hewani/nabati. 20.Kesehatan adalah keadaansehat,baik secarafifik,mental,spiritualmaupun sosial yang memungkinkan setiaporanguntuk hidupproduktifsecarasosial danekonomis. /T)pndudukoton panitia atau organisasi tertentudanacara tersebut diselenggarakan dengan tujuantertentu.
22.Bangunan adalahwujudfisikbuatanmanusiayang menyatudengan tempat kedudukannya,sebagianatau seluruhnyaberada diatasdan/ataudi dalam union uaii/atauair,yangberfungsisebagaiLempalmelukukunkegialannya, baikuntuk humanatautempattinggal,kegiatankeagamaan,kegiatanusaha, kegiatansosial,budaya,maupun kegiatankhusus,baik yangbersifat permanenatautidak permanen. /-vloVj
21.Keramaianadalahsuatuacarayang nAnTT uni - >li AZAS,MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP

a.kepastian hukum; b.kejujurandankeadilan;
c.manfaat;
d.keseimbangan; e.keterbukaan;
f.tidak diskriminatif;dan g.dapat diiaksanakan.

Pasal 4

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk:

a.mempermudah aparat/ petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
b.mendorong terwujudnya peningkatan kineija instansi dilingkungan ahan daerah: dan Pasal 5 Ruanglingkup ketertibanumummeliputi: a.tertib jalan,penggunaan jalan,angkutandanangkutanumumsertaberkendara dijalan; b.tertibbeijualan; c.tertibperparkiran; d.tertibjalur hijau,tamandan tempat umum;
e.tertibsungai,saluranairdankolam; 1.LeiLibiingkungaii; g.tertibtempat danusahatertentu; h.tertibbangunan; i.tertib sosial; j.tertibusahakesehatan; k.tertibtempat hiburan dan keramaian; l.tertibbulan ramadan; m.tertib peranserta masyarakat;dan
n.tertibpemanfaatanasetmilikdaerah. BABIII KETERTIBANUMUM

Pasal 6

(1)Setiap pejalan kaki wajibbeijalan ditempat yang telah ditentukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang akan menyeberang jalanwajibmenggunakansarana jembatan penyeberanganatau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
(3)Setiap orang yang akan menggunakan/ menumpang kendaraanumum wajib menunggu dihalte atau tempat pemberhentianyang telah ditetapkan.
(4)Setiap pengemudi kendaraanumum wajibmenunggu,menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentianyang telah ditentukan.
(5)Setiap pengemudi kendaraan umumharus beijalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Kecuali dengan izin bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang dilarang :

a.membuat atau memasang portal;
b.meletakan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
d.membuat atau memasang pintu penutup jalan;
e.membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
f.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas: dan
g.menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan dilingkungan permukiman.

Pasal 8

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Pasal 9

(1)Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
(2)Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
(4)Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
1. a.membuang sampah sembarangan;
2. b.meludah:
3. c.merokok; dan ^
4. d.melakukan aktivitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
(2)Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
(3)Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal dari hewan tersebut.
(4)Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan izinnya.
(5)Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang.

Pasal 11

(1)Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.

Pasal 12

Kecuali dengan izin bupati atau pejaba.fr yang difrunjuk. setiap orang dilarang :

a.membangun jembatan, tempat mandi cuci kakus, hunian/ tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk dan danau; dan
b.memasang/ menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan embung, waduk dan danau.

Pasal 13

Setiap orang dilarang :

a.mandi, membersihkan angguLa badan, meircuci pakaian, kendaiaan alau beuda- benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
b.mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
c.memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…