DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
c.bahwa sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
2.Undang-Undang Nomor Scanned by TapScanner
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18) Scanned by TapScanner Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas - batas wilayah yang bervvenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan .
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6 . Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah .
10.Perseroan Terbatas ( PT) . Lampung Selatan Maju selanjutnya disebut Perseroan adalah BUMD Kabupaten Lampung Selatan .
11.Pen 5 rertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dalam bentuk uang maupun barang dengan mendapat hak kepemilikan. 12 . Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan perseroan .
13.Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 1 . Scanned by TapScanner BABII MAKSUD.TUJUANDAN PRINSIP PENYERTAANMODALDAERAH Pasal 2

(1)Penyertaan modaldimaksudkanuntukmemperolehmanfaatekonomi, sosial.dan /ataumanfaatlainnya.
(2)Manfaatekonomi .sosialdan / ataumanfaat lainyasebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a. keuntungan sejumlahtertentudalamjangkawaktutertentuberupa deviden, bunga danpertumbuhan nilaiBUMD; b.peningkatan berupajasa dankeuntunganbagi hasilpenyertaanmodal sejumlah tertentudalamjangkawaktutertentu; c.peningkatanpenerimaandaerahdalamjangka waktutertentusebagai akibat langsungdari PenyertaanModalDaerah; d . peningkatan penyerapantenagakeijasejumlah tertentu dalamjangka waktu tertentu sebagai akibat langsungdariPenyertaanModal Daerah; dan / atau
1. e.peningkatankesejahteraanmasyarakat sebagaiakibatdari Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 3

Pen 3 ' ertaanModalDaerahbertujuanuntuk: a.pengembanganusahaBUMD dalamrangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; b.meningkatkanpertumbuhan danperkembanganperekonomiandaerah; c.meningkatkan kesejahteraanmasyarakat; d.meningkatkan pendapatan daerah;dan e.memenuhiketentuan modalBUMDuntukmemperkuatstruktur permodalanBUMD .

Pasal 4

Penyertaanmodaldaerah berpedomanpada prinsip-prinsip pengelolaan keuangandaerah. BABIII PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5

(1)Pemerintah daerah melakukanpenyertaaanmodal daerahkepada perseroan daerah.
(2)Penyertaanmodal daerahsebagaimana dimaksud padaayat(1)merupakan kewajiban pemerintah daerahuntuk memenuhi ketentuanmodaldasar dan modal disetor.
(3)Paling sedikit 25 %(dua puluh limapersen)dari modal dasar sebagaimana dimaksud padaayat(2)harus ditempatkan dan disetor penuh .
(4)Perubahan modal dasar,modal ditempatkan dan modal disetor untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPSsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Scanned by TapScanner

Pasal 6

( 1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar Rp.12.600.000.000,00- (dua belas milyar enam ratus juta rupiah ). ( 2) Besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam bentuk uang.

(3)Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(4)Dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

ayat (3) sebesar 25 % bersumber dari APBD Perubahan tahun 2021.

(5)Dana penyertaan modal daerah sebesar 75 % paling lambat dari APBD tahun 2025, yang penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan BUMD dan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada perseroan.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilimpahkan kepada pengelola investasi pemerintah daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah.
(4)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hasil pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada bupati.

Pasal 8

(1)Perseroan wajib memberikan input perencanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) .
(2)Perseroan wajib mengelola penyertaan modal daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 9

( 1) Bupati melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah .

(2)Fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Scanned by TapScanner BABV PEMB1NAANDAN PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pembinaan danpengawasan terhadap pelaksanaan penvertaan modaldaerahpadaperseroan.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat(1)dapat dilimpahkan pada sekretaris daerah
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakan oleh perangkat daerahyangmembidangipengawasan .
(4)Hasilpelaksanaan pembinaan danpengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dan(3)dilaporkan kepadaBupati. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah inimulaiberlakupadatanggaldiundangkan . Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Lampung Selatan. Ditetapkandi Kalianda pada tanggal 13Agustus2021 BUPATILAMPUNG SELATAN, r NANAI ERMANTO Diundangkan diKalianda pada tanggal 13 Agustus 2021 SEKRETARISDAERAH KABUPATEN LAMPUNGSELATAN, THAMRIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNGSELATANTAHUN2021 NOMOR19 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG NOMOR :03 / 1175/ LS / 2021 Scanned by TapScanner PENJELASAN PERATURAN DAERAHKABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR3TAHUN2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATENLAMPUNGSELATAN PADAPERSEROAN TERBATASLAMPUNGSELATANMAJU 1.UMUM PemerintahKabupaten LampungSelatan telahmenginisiasi pendirianBUMD melaluiperaturan daerahtentangpendirianPerseroanDaerah(Perseroda) Lampung SelatanMajuBUMDiniberbentukPerusahaanPerseroanDaerah yang berbadan hukumperseroan terbatas. Dikarenakan berbadanhukum perseroan terbatasmaka,pendiriannya dilakukan berdasarkan ketentuanperaturan perundang -undanganmengenai perseroan terbatas.DalamUndang-UndangNomor40Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas,diatur tentangpersyaratanpermodalan.Pada saat pendirian,sekurang -kurangnya 25%(duapuluhlimapersen)darimodaldasar harusditempatkan dan disetorpenuh. PT.LampungSelatanMajusebagaiBUMD,harus tunduk pada ketentuan sebagaimana diaturdalamUndang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah.Dalamundang-undang tersebutdiamanahkan bahwa dalamprosespendiriandan penyertaan modaldaerahnya,ditetapkan dengan peraturan daerah.Selain itu, penyertaan modaldaerah harusmengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentangpengelolaankeuangan daerah. Penyertaanmodaldaerahini,merupakan pelaksanaan kewajibanpemerintah daerah untukmemenuhipersyaratanmodal ditempatkan dan modaldisetor. Melaluiperaturan daerah ini, PemerintahKabupaten LampungSelatan bermaksud memenuhi kewajiban permodalanpadaPerseroan Daerah (Perseroda)Lampung Selatan Majuyang tercantum dalam peraturan daerah pendiriannya. II.PASALDEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…