Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2014
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 77
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanarnan Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861) perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENANAMAN MODAL TENTANG BUPATI LAMPUNG SELATAN PROVINS! LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2014 Mengingat Menimbang 11:·..... ' - '.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 PERATURAN DAERAll TENTARG PENARAMAN MODAL
Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATILAMPUNGSELATAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAll KABUPATEN LAMPUNG SBLATAN Dengan Persetujuan Bersama
1 7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah. Setiap kegiatan Penanaman Modal wajib memperhatikan asasasas sebagai berikut:
Bagian Kesatu Asas Penanaman Modal
BAB Ill ASAS DAN SA.SARAN PENANAMAR MODAL BABU MAKSUD DAN TUJUAN
BAB ILL
{1) Perusahaan penanaman modal dalarn memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus rnengu tamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
BABV K.ETENAGAKERJAAN BAB IV KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL
BAB IV
( 1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penanaman modal untuk :
Sasaran penanarnan modal meliputi sektor sebagai berikut:
Bagian Kedua Sasaran Penanarnan Modal
Bagian Kedua Penanam Modal Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kesatu Bidang U saha BAB VII BIDAMG USAHA PENANAMAN MODAL ( 1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tida.k berbadan hukum atau usaha perseorangan.
BAB VII
BAB VI BENTUK BADAR USAHA DAN KEDUDUKAN PENARAM MODAL
BAB VI
( 1 l Penanam Modal wajib :
Membuka PDF…