DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
b.bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratu ran Daerah ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENOGARAAK PERLINDUNOAN ANAK Mengingat Menimbang PERATURAJf DAERAJI KABUPATBN LA!tfPUNO SBLATAK NOMOR 4:f TARUN 2016 TENTANG PROVINSI LAMPUNG BUPATI LAMPUNG SELATAN

4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan !LO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa.si Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan !LO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nornor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) j
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 J;
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
19.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota La.yak Anak [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota La.yak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor171); Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. 3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. 5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
5. 6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. 7.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELBNGGARAAN PERLINDUllOANANAK. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI LAMPUNO SELATAN dan Dengan Penetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNO SELATAN

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25.Peraturan Daeran Kabupaten La.mpung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten La.mpung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten La.mpung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor l Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1); dilakukan sesegera mungkin melihat, mendengar dan terjadinya kekerasan, perlakuan
18.Kabupaten La.yak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19.Pelayanan adalah tindakan yang kepada anak ketika mengetahui akan, sedang atau telah salah, eksploitasi, dan penelantaran.
8.Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
9.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalarn kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk apabila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
11.Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, tennasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
12.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, tennasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
13.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
14.Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
15.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplcitasi, dan atau penelantaran.
16.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau narna lain sejenisnya. 1 7. Sistem Infonnasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. ( 1) Perlindungan anak bertujuan untuk :

a.memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
b.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
c.melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploit.asi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
d.melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah;
e.meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
f.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

(2)Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diselengga.rakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.tidak diskriminatif;
b.kepentingan terbaik bagi anak.
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak;
d.penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya;
e.keterbukaan; dan
f.keterpaduan.

BAB II

ASAS, PRlNSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

unit kerja fungsional yang menyelenggarakan terpadu perlindungan anak.

22.Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
20.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran tindakan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan jiwa anak.
21.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu pelayanan Setiap anak berhak :

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
d.untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
f.memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat;
g.menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan dit.ambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (dua puluh empat) bulan;
h.menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
i.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, berrnain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingk.atkecerdasannya demi pengembangan diri; J. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
k.memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
l.memperoleh kebebasa.n sesuai dengan hukum;
m.dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
n.mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;
o.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengk.eta bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalarn peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk- bentuk pekerjaan terburuk;
p.memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi; dan
q.memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

a.menghormati, melindungi, mengupayakan dan menjarnin terpenuhinya hale dasar setiap anak dengan prinsip non diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak;
b.rnencegah, mengurangi resiko, dan menangani pelanggaran terhadap hak dasar anak;
c.menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, rnenengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d.menyusun dan menerbitkan pedoman Standar Pelayanan Minimal perlindurigan hale dasar anak;
e.melakukan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun Pemerintah Pusat dalam upaya perlindungan hak dasar anak;
f.mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan upaya perlindungan hak dasar anak;
g.mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

Pasal 7

Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 6

Baglan Kesatu

a.menjunjung tinggi nilai-nilai agarna dan nilai-nilai budaya lokal;
b.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menghormati orang tua, wali dan guru;
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
f.mencintai keluarga, rnasyarakat, menyayangi teman; dan
g.menaati tata tertib sekolah dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

BAB IV

KE\VAJIBAN DAN TAN'GGUlfG JA\VAB Setiap ariak berkewajiban untuk:

Pasal 5

(1)Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :

Pasal 10

(1)Masyarakat dan dunia usaha turut serta bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
2. b.melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/ atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
3. c.melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak:
4. d.melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban:
5. e.rnelakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/ atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
6. f.membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
7. g.menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
8. h.melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus. Pasa.19

Pasal 8

h.melakukan sosialisasi perlindungan hak-hak anak;
i.menyediakan sarana dan prasarana; J. melaksanakan pendataan anak yang membutuhkan perlindungan hak dasar anak;
k.menyusun Rencana Aksi Daerah KLA; I. menyelenggarakan sistem informasi data anak; dan
m.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluaai, dan pelaporan.

(2)Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf i dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(1)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang perlindungan anak. (2} Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang pencegahan;
2. b.peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai :

Pasal 12

a.pencegahan;
b.pengurangan resiko;
c.penanganan; dan
d.sistem data perlindungan anak.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
b.bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan !LO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asa.si Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan !LO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nornor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) j
11.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
13.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 J;
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
19.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota La.yak Anak [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
21.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota La.yak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor171); Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. 3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3. 4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. 5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah badan yang menangani urusan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
5. 6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. 7.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

Pasal 1

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25.Peraturan Daeran Kabupaten La.mpung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten La.mpung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten La.mpung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor l Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor l , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1); dilakukan sesegera mungkin melihat, mendengar dan terjadinya kekerasan, perlakuan
18.Kabupaten La.yak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
19.Pelayanan adalah tindakan yang kepada anak ketika mengetahui akan, sedang atau telah salah, eksploitasi, dan penelantaran.
8.Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.
9.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalarn kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh- kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk apabila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
11.Perlakuan salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, tennasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
12.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, tennasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
13.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
14.Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
15.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksplcitasi, dan atau penelantaran.
16.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau narna lain sejenisnya. 1 7. Sistem Infonnasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. ( 1) Perlindungan anak bertujuan untuk :

a.memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya;
b.mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
c.melakukan upaya-upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploit.asi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
d.melakukan penanganan terhadap korban kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah;
e.meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak; dan
f.meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

(2)Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diselengga.rakan berdasarkan prinsip-prinsip :

a.tidak diskriminatif;
b.kepentingan terbaik bagi anak.
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak;
d.penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya;
e.keterbukaan; dan
f.keterpaduan.

BAB II

ASAS, PRlNSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

unit kerja fungsional yang menyelenggarakan terpadu perlindungan anak.

22.Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.
20.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran tindakan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan jiwa anak.
21.Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu pelayanan Setiap anak berhak :

a.untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
b.atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
c.untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua;
d.untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
e.memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
f.memperoleh pangan dan gizi yang aman dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai kebutuhannya setiap saat;
g.menerima Air Susu Ibu eksklusif selama 6 (enam) bulan sejak pertama kelahiran dan dit.ambah Makanan Pendamping ASI sampai umur 24 (dua puluh empat) bulan;
h.menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
i.beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, berrnain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingk.atkecerdasannya demi pengembangan diri; J. memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
k.memperoleh perlindungan dari semua bentuk tindak kekerasan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
l.memperoleh kebebasa.n sesuai dengan hukum;
m.dirahasiakan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;
n.mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana;
o.memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengk.eta bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalarn peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk- bentuk pekerjaan terburuk;
p.memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam semua bentuk kegiatan pornografi dan pornoaksi; dan
q.memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

a.menghormati, melindungi, mengupayakan dan menjarnin terpenuhinya hale dasar setiap anak dengan prinsip non diskriminatif dan kepentingan terbaik untuk anak;
b.rnencegah, mengurangi resiko, dan menangani pelanggaran terhadap hak dasar anak;
c.menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, rnenengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
d.menyusun dan menerbitkan pedoman Standar Pelayanan Minimal perlindurigan hale dasar anak;
e.melakukan koordinasi dan kerjasama dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Daerah lainnya, maupun Pemerintah Pusat dalam upaya perlindungan hak dasar anak;
f.mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua, serta lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan upaya perlindungan hak dasar anak;
g.mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi dan menjamin terpenuhinya hak dasar setiap anak;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK ( 1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :

Pasal 7

Bagian Kedua Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 6

Baglan Kesatu

a.menjunjung tinggi nilai-nilai agarna dan nilai-nilai budaya lokal;
b.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menghormati orang tua, wali dan guru;
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
f.mencintai keluarga, rnasyarakat, menyayangi teman; dan
g.menaati tata tertib sekolah dan aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

BAB IV

KE\VAJIBAN DAN TAN'GGUlfG JA\VAB Setiap ariak berkewajiban untuk:

Pasal 5

(1)Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :

Pasal 10

(1)Masyarakat dan dunia usaha turut serta bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak anak;
2. b.melakukan sosialisasi tentang dampak buruk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/ atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
3. c.melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak:
4. d.melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban:
5. e.rnelakukan pelatihan tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/ atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah dan penelantaran kepada pemangku kepentingan;
6. f.membantu proses rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
7. g.menyelenggarakan tempat pengasuhan sementara bagi anak; dan
8. h.melakukan koordinasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan penanganan kasus. Pasa.19

Pasal 8

h.melakukan sosialisasi perlindungan hak-hak anak;
i.menyediakan sarana dan prasarana; J. melaksanakan pendataan anak yang membutuhkan perlindungan hak dasar anak;
k.menyusun Rencana Aksi Daerah KLA; I. menyelenggarakan sistem informasi data anak; dan
m.melakukan pembinaan, pengawasan, evaluaai, dan pelaporan.

(2)Penyediaan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf i dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(1)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang perlindungan anak. (2} Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.perumusan kebijakan, program, dan mekanisme tentang pencegahan;
2. b.peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi mengenai :

Pasal 12

a.pencegahan;
b.pengurangan resiko;
c.penanganan; dan
d.sistem data perlindungan anak.