DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Maret 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak-setaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol, dan rnanfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
d.bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Selatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratu ran Daerah ten tang Pengarusutamaan Gender; BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YAlfG MAHA .ESA PENGARUSUTAMAAN GENDER TENTAlfG Mengingat Menimbang PERATURAN' DAERAll KABUPATER LAMPUNG SELATAN NOMOR ~ TAHUN 2015 PROVINSI LAMPUNG BUPATI LAMPUNG SELATAN

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tennasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrim.inasi Terhadap Wanita [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan 110 Convention Nomor 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi IW Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419};
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang.

BAB I

KBTENTUAN UMVM

Pasal 1

PERATURAN DAERAB TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER. Menetapkan MEMUTUSKAN : BUPATILAMPUNGSELATAN dan Den•n Penetujuan Beraama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEJI LAMPUJIG SELATAN 10 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 ten tang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor927);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor l);
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPDadalah dokumen perencana.an SKPD untuk periode 5 (lima)tahun.
10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencana.an, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13.Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
14.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan pengarusutamaan gender.
15.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati basil pembangunan.
16.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perem puan. 1 7. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
18.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetara.an dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan PUG bertujuan :

a.mernberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, maupun Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedornan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas:

a.non diskriminasi;
b.persamaan substantif
c.pemberdayaan;
d.kemanusiaan;
e.kebangsaan;
f.partisipasi
g.keadilan;
h.ketertiban dan kepastian hukum; dan
i.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB II

AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAK

Pasal 2

20.Anggaran Daerah Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki- laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginfonnasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani pennasalahan kesenjangan gender.
22.Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
23.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutarnaan gender di unit kerjanya masing- masing.
24.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/ arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelenjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2)Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur rnasyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Iainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusu tamaan gender.

Pasal 6

Baglan Kesatu Kewajlban PemerintahDaerah

a.seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten;
b.pelaksanaan strategi pengarusutarnaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
c.pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan.

BAB III

RU.ANG LINGKUP

Pasal 5

b.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
c.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalarn kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
g.mewujudkan dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
h.menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Daerah. Ba&lan Kedua Kewajlban Plbak Swaata dan Maayarakat

Pasal 9

( 1} Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.

(2)Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dilingkungannya.

Pasal 8

(1)Lembaga pemerintahan daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Keuangan, Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan. (3} Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diwujudkan dalam suatu wadah yaitu Tim Telrnis Anggaran Daerah Responsif Gender. (4} Bupati menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusu tamaan Gender.

Pasal 7

( 1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) melalui berbagai kegiatan yang meliputi:

a.peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan;
b.pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
c.harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berspektif gender.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
2. b.rnenyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalarn Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Rencana Strategis SK.PD,dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 12

Baglan Kesatu Perencanaan BABV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidak-setaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol, dan rnanfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah;
d.bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Lampung Selatan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tennasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrim.inasi Terhadap Wanita [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan 110 Convention Nomor 111 concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi IW Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419};
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Larnpung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang- Undang.

BAB I

KBTENTUAN UMVM

Pasal 1

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor927);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor l);
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
9.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPDadalah dokumen perencana.an SKPD untuk periode 5 (lima)tahun.
10.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencana.an, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
13.Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.
14.Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan pengarusutamaan gender.
15.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati basil pembangunan.
16.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perem puan. 1 7. Analisis data gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
18.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetara.an dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
19.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan PUG bertujuan :

a.mernberikan acuan bagi semua pihak, baik Pemerintah Daerah, maupun Pihak Swasta, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat, Media Massa dan Perguruan Tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;

Pasal 4

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedornan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas:

a.non diskriminasi;
b.persamaan substantif
c.pemberdayaan;
d.kemanusiaan;
e.kebangsaan;
f.partisipasi
g.keadilan;
h.ketertiban dan kepastian hukum; dan
i.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB II

AZAZ, MAKSUD DAN TUJUAK

Pasal 2

20.Anggaran Daerah Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki- laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
21.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginfonnasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani pennasalahan kesenjangan gender.
22.Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
23.Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutarnaan gender di unit kerjanya masing- masing.
24.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah acuan/ arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelenjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

(1)Pemerintah Daerah memiliki kewajiban merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
(2)Pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur rnasyarakat, Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Iainnya yang berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusu tamaan gender.

Pasal 6

Baglan Kesatu Kewajlban PemerintahDaerah

a.seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten;
b.pelaksanaan strategi pengarusutarnaan gender, penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender; dan
c.pemberdayaan dan perlindungan hak perempuan.

BAB III

RU.ANG LINGKUP

Pasal 5

b.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
c.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalarn kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
g.mewujudkan dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
h.menjamin penerapan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan di Daerah. Ba&lan Kedua Kewajlban Plbak Swaata dan Maayarakat

Pasal 9

( 1} Pihak Swasta dan masyarakat dapat merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing lingkungannya.

(2)Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dilingkungannya.

Pasal 8

(1)Lembaga pemerintahan daerah, wajib melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
(2)Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Pemerintah Daerah dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Bappeda, Inspektorat, Keuangan, Bagian Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan. (3} Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diwujudkan dalam suatu wadah yaitu Tim Telrnis Anggaran Daerah Responsif Gender. (4} Bupati menetapkan pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusu tamaan Gender.

Pasal 7

( 1) Lembaga pemerintahan daerah wajib menentukan strategi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) melalui berbagai kegiatan yang meliputi:

a.peningkatan pelaksanaan dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dalam semua bidang pembangunan;
b.pelaksanaan tindakan khusus melalui penyusunan program yang responsif gender oleh semua perencana pembangunan baik dilembaga pemerintah maupun non pemerintah; dan
c.harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan berspektif gender.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penentuan strategi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(4)Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.menyelenggarakan kegiatan penyusunan perencanaan, monitoring, laporan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
2. b.rnenyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
3. c.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan pengarusutamaan gender.
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalarn Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Rencana Strategis SK.PD,dan Rencana Kerja SKPD.

Pasal 12

Baglan Kesatu Perencanaan BABV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN