DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penegakan hukum diperlukan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban sebagai suatu kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditata sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
12.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan..
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
14.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
15.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
16.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan.
17.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
19.Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja memberdayakan PPNS untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah. Bagaian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 3

(1)Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah Daerah.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS berkoordinasi dan dapat meminta bantuan kepada Penyidik POLRI berupa bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

a.menerima laporan dan pengaduan serta melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
e.bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV

KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

a.mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
k.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m.bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
(2)Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penegakan hukum diperlukan demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban sebagai suatu kebutuhan mendasar bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat;
b.bahwa dalam rangka penegakan hukum di daerah, keberadaan dan kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditata sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
d.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4.Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
12.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan..
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
14.Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
15.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi materi Peraturan Daerah yang bersangkutan.
16.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan.
17.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
18.Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang- undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
19.Non Yustisi adalah operasi penegakan hukum yang tanpa melalui proses peradilan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja.
(2)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja memberdayakan PPNS untuk meningkatkan sinergitas PPNS selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah. Bagaian Kedua Tugas dan Kewenangan

Pasal 3

(1)Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah Daerah.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan.

Pasal 5

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1)PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif.
(2)Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

PPNS mempunyai kewajiban :

a.menerima laporan dan pengaduan serta melakukan penyidikan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
c.membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
1. 1.pemeriksaan tersangka;
2. 2.memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. 3.penyitaan barang;
4. 4.pemeriksaan saksi; dan
5. 5.pemeriksaan tempat kejadian.
d.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja;
e.bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

BAB IV

KODE ETIK PPNS

Pasal 8

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi :

a.mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
b.menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
c.mendahulukan kewajiban daripada hak;
d.memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
e.bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
f.menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g.tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
h.tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i.mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j.menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan HAM;
k.senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
l.menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
m.bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 9

(1)Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, Bupati dapat membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc guna melakukan pemeriksaan Pejabat PPNS yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

(1)Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang dalam negeri.
(2)Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014