DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Lampung Selatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kriteria, bentuk, dan tata cara yang jelas. Peraturan ini juga menetapkan jangka waktu, hak dan kewajiban, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanDaerahtentangPemberian InsentifdanKemudahanInvestasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan(LembaranDaerahKabupatenLampung SelatanTahun2019Nomor16,TambahanLembaran DaerahKabupatenLampungSelatanNomor16), sebagaimanadiubah beberapakali,terakhirdengan PeraturanDaerahKabupatenLampungSelatan Nomor4Tahun2023tentangPerubahanKeduaAtas PeraturanDaerahKabupatenLampungSelatan Nomor7Tahun2016tentangPembentukanDan SusunanPerangkatDaerahKabupatenLampung Selatan(LembaranDaerahKabupatenLampung SelatanTahun2023Nomor35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DANKEMUDAHANINVESTASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/ atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,
6.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
8.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memernuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
9.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenubhi kriteria 10. 11. 12. (1

(2)usahakecilsebagaimanadiaturdalam ketentuanperaturanperundang- undangantentangusahamikro,kecil,danmenengah. Koperasi adalahbadan usahayangberanggotakanorang-seorangatau badanhukumkoperasidenganmelandaskankegiatannyaberdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagaigerakanekonomirakyatyang berdasar atasasaskekeluargaan. PemberianInsentifadalahdukungankebijakanfiskaldariPemerintah Daerah kepadaMasyarakat dan/atauInvestoruntukmeningkatkan investasididaerah. PemberianKemudahanadalahpenyediaanfasilitasnonfiskaldari Pemerintah Daerah kepadaMasyarakat dan/atauInvestoruntuk mempermudahsetiapkegiataninvestasidanuntukmeningkatkan investasidiDaerah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk: . meningkatkan investasi di Daerah; . meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; . menciptakan lapangan kerja; . meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; . mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.S0 Q0T

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: . kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; . bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; . hak dan kewajiban; . jangka waktu dan frekuensi; evaluasi dan pelaporan; dan pembinaan dan pengawasan. aoop ® ™o

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dapat diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang:
1. a.melakukan usaha baru;
2. b.melakukan perluasan usaha; dan/atau
3. c.melakukan pengembangan usaha.
(2)PemberianInsentifdan/atauKemudahanInvestasidiberikan kepadaMasyarakat dan/atauInvestordengankriteriasebagai berikut: a.memberikankontribusiterhadappeningkatanpendapatan Masyarakat; b.menyeraptenagakerja; c.menggunakansebagianbesarsumberdayalokal; d.memberikankontribusibagipeningkatan pelayananpublik; e.memberikankontribusidalampeningkatan produkdomestik regionalbruto; f.berwawasanlingkungandanberkelanjutan; g.pembangunaninfrastruktur; h.melakukanalihteknologi; i.melakukanindustripionir; j.melaksanakankegiatanpenelitian,pengembangan,daninovasi; k.bermitradenganUsahaMikro,UsahaKecilatauKoperasi; 1.industriyangmenggunakanbarangModal,mesinatauperalatan yang diproduksididalamnegeri; m.melakukankegiatanusahasesuaidenganprogramprioritas nasionaldan/atauDaerah;dan/atau n.berorientasi ekspor.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.

(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: . Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; . usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; . usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; . usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; . usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
1. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (1 mo oo

BAB III

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Pemberian Insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
4. d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
5. e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah, dan/atau
6. f.bunga pinjaman rendah.
(2)Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; penyediaan sarana dan prasarana; fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; pemberian bantuan teknis; . penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu,
2. f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi, . kemudahan investasi langsung konstruksi;
3. h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah; pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah, kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  1. 1.kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
5. m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah; o0 o e

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 8

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilaksanakan melalui tahapan:

a.permohonan;
b.verifikasi dan penilaian; dan
c.penetapan.

Pasal 9

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria dan menjalankan jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
(2)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan usaha baru paling sedikit memuat:
1. a.profil perusahaan;
2. b.rencana usaha; dan
3. c.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
(3)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan perluasan usaha paling sedikit memuat: profil perusahaan; kinerja perusahaan; rencana perluasan usaha; lingkup usaha; dan
1. e.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan.
(4)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan pengembangan usaha paling sedikit memuat: pREp
1. a.profil perusahaan;
2. b.kinerja perusahaan;
3. c.rencana pengembangan usaha;
4. d.lingkup usaha;
5. e.bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dimohonkan; dan
6. f.jangka waktu permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi. .
(5)Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pasal 10

Bupati membentuk tim verifikasi dan penilian untuk menindaklanjuti permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Tim verifikasi dan penilaaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal,
b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan,
c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja,
d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang permukiman rakyat,
g.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, dan
h.Perangkat Daerah terkait lainnya.

(3)Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
(4)Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (1 (2

Pasal 11

Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a.melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
b.melakukan verifikasi terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
c.melakukan penilaian terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
d.memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerima atau menolak permohonan.

(1)
(2)@)
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…