DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diprioritaskarn pagl Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lampung Selatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. 11, 12. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakali, terakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadi Undang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-UndangNomor34Tahun2024tentangKabupaten LampungSelatandiProvinsiLampung(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2024Nomor140,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6955); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
20.Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 351). MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1.Daerah Otonomyang selanjutnya disebutDaerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukumyangmempunyaibatas-batas wilayah yangberwenang mengaturdan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten LampungSelatanmenurut Prakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. o 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. PemerintahanDaerahadalahPenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDPRDmenurutasasekonomidantugaspembantuan denganprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalamundang-undangDasar Negara RepublikIndonesia. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RencanaKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumenperencanaan perangkat daerah untukperiode5(lima)tahun. Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunandaerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1)@)
(1)BABII TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Pemerintah DaerahmenerapkanSPMuntukpemenuhanJenisPelayanan DasardanMutuPelayananDasaryangberhakdiperolehsetiapwarganegara secaraminimal;) Penerapan SPMsebagaimana dimaksudpadaayat(1)diprioritaskar}pagl WargaNegarayangberhakmemperolehPelayananDasarsecaraminimal sesuaidenganJenisPelayananDasardanMutuPelayanan Dasarnya.

Pasal 3

JenisPelayananDasarsebagaimana dimaksuddalampasal2terdiriatas: pendidikananakusiadini; pendidikandasar; pendidikankesetaraan; pelayanan kesehatanibuhamil; pelayanan kesehatanibubersalin; pelayanan kesehatanbayibarulahir; pelayanan kesehatan balita; F®emoopo TR pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; . pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; ° B 8 pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; © pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

q.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; r.penyediaandanrehabilitasirumahyanglayakhunibagikorbanbencana kabupaten; s.fasilitasipenyediaan rumahyanglayak hunibagimasyarakatyang terkena relokasiprogram Pemerintah Daerah;
t.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum; pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi socialdasarpenyandangdisabilitas terlantardiluar panti; N < X g < g rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; @) aa.Rehabilitasisosialdasarlanjut usiaterlantardiluar panti; bb.rehabilitasisocialdasar tunasocialkhususnyagelandangandanpengemis diluar panti;dan cc.perlindungandanjaminansosialpadasaatdansetelahtanggapdarurat bencanabagikorbanbencanakabupaten. Ketentuanmengenai MutuPelayananDasarsebagaimanadim‘aksudAdalam Pasal2sesuaidenganStandarTeknis yangdiaturolehmenteriteknisyang menyelenggarakanUrusan PemerintahanWajibyangberkaitandengaq PelayananDasarsetelahberkoordinasidenganMenteriDalamNegerimelalui Direktur JenderalBinaPembangunanDaerah.

Pasal 4

Penerapan SPMsebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)dilakukandengan tahapan: a. b. [ d. 1) ) @3)

(4)
(1)pengumpulan data; penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:

a.jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
b.jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun. Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun dari masing masing urusan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pada ayat (2) diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perangkat Daerah menghitungselisihkebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/ataujasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM; () @)

(1))
(1)@) ©] 1) Ketersediaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)diperolehdaripihak BUMN/BUMD,swasta,masyarakat,dan/atauPemerintahDaerah; Hasilpenghitungansebagaimana dimaksudpadaayat(1)digunakanuntuk menyusunkebutuhanpemenuhanPelayananDasarberpedomanpada Standar Biayasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 7

PerangkatDaerahmenghitungWargaNegarapenerima PelayananDasaryang tidakmampumemperolehbarangdan/ataujasayangtelahtersedia. WargaNegarapenerima PelayananDasaryangtidakmampusebagaimana dimaksudpadaayat(1)dikarenakan: a.miskinatautidakmampusesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan; b.sifatbarangdan/ataujasayangtidakdapatdiaksesataudijangkausendiri; c.kondisibencana;dan/atau d.kondisilainyangtidakmemungkinkanuntukdapatdipenuhisendiri.

Pasal 8

Pemerintah DaerahmenyusunrencanapemenuhanPelayananDasarsesuai denganpenghitungankebutuhan sebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat

(3)danPasal7ayat(1)yangdimuat dalamdokumenRPJMDdanRKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:

a.gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah;
b.gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
c.permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; d.st‘rat.egi,arah kebijakan danprogrampembangunandaerah,khususnya dlkz?}tkandenganstrategiPemerintah Daerah dalammenyusunarah kebijakan danmerumuskanprogram dalampemenuhan kebutuhan dasar; @) 4) e.kerangkapendanaanpembangunandanprogramPerangkatDaerah, khususnyadikaitkandengan programPerangkat Daerahdanpendanaan yangdiperuntukkandalampemenuhankebutuhandasar;dan f.kinerjapenyelenggaraan PemerintahanDaerah,khususnyadikaitkan denganindikatorkinerjadaerahdalampencapaianpemenuhankebutuhan dasar. PenyusunanrencanapemenuhanPelayananDasaryangdjmuat dalam dokumenRKPDsebagaimana dimaksuddalamPasal8ayat(1)dilakukanpada saatperumusanmeliputi: a.gambaranumumkondisidaerahkhususnyadikaitkandengan penyelenggaraandanpencapaian programdankegiatanPerangkatDaerah dalampemenuhankebutuhandasar; b.kerangka ekonomidankeuangandaerah,khususnyadikaitkandengan besarananggaranyangdiperuntukkanbagipemenuhankebutuhandasar; c.sasarandanprioritaspembangunandaerah,khususnyauntukmemastikan capaianpemenuhankebutuhandasardalam rencanakerjatahunan; d.rencanakerjadanpendanaandaerah,khususnyadikaitkandengan program,kegiatan,danalokasidanaindikatifdansumberpendanaanyang disusun dalampencapaianpemenuhankebutuhandasar;dan e.kinerjapenyelenggaraan PemerintahDaerah,khususnyadikaitkandengan indikatorkinerjadaerahdalampencapaianpemenuhankebutuhandasar. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
a.gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar;
b.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
c.tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
d.strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar;
e.rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber gendanaanyangdisusun dalam pencapaianpemenuhankebutuhandasar; an f.kingrjapenyelenggaraanbidang urusan,khususnyadikaitkandengan indikator kinerjadaerah dalam pencapaianpemenuhankebutuhandasar. Penyusunanpencapaian rencanapemenuhanPelayanan Dasar yang dimuat dalamdokumenRenja PDsebagaimana dimaksuddalamPasal8ayat(2) dilakukan padasaatperumusanmeliputi: a.has}l ex{aluasiRenja PDtahunlalu,khususnyadikaitkandengan upaya optimalisasipencapaianpemenuhan kebutuhandasar; b.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah,khususnyadikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalampemenuhan kebutuhan dasar;dan ) ©)]

(4)
(1)()
(1)) @) c.rencanakerjadanpendanaanPerangkatDaerah,khususnyadikaitkan denganprogram,kegiatan,danalokasidanaindikatifdansumber pendanaanyangdisusun dalampencapaianpemenuhankebutuhandasar.

Pasal 10

PerangkatDaerahyangmelaksanakanfungsipenunjangurusanpemerintahan bidangperencanaanmemastikanprogramdankegiatanpemenuhanPelayanan Dasardimuat dalamdokumenRPJMD,RenstraPD,RKPDdan RenjaPD. PerangkatDaerahmemprioritaskananggaran programdankegiatan pemenuhanPelayananDasarsetelahtercantumdalamdokumenRPJMD, RKPD,RenstraPDdanRenjaPD. TimAnggaranPemerintah Daerahmemastikananggaran programdan kegiatanpemenuhanPelayananDasarAPBD. Dalammemastikananggaran programdan kegiatandidasarkanpadarencana pemenuhanPelayananDasarsebagaimana dimaksuddalamPasal8ayat(1).

Pasal 11

PerangkatDaerahmelaksanakanprogramdan kegiatanpemenuhanPelayanan Dasarsesuaidengan rencanapemenuhanPelayananDasarsebagaimana dimaksuddalamPasal8ayat(1). Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…