DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2021

Nomor: 01
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 dipandang perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah penyelenggara roda pemeritahan untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahtraan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat syariah harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 4357); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 756); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 867); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3740). Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 14. 15. 16. 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK. 03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH RAJASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
6.Perusahaan Perseroan Terbatas Perusahaan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat PT. BPRS Rajasa (Perseroda) adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
7.Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
8.Kantor Kas adalah kantor BPRS yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
9.Kegiatan Pelayanan Kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet, atau pelayanan kas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
10.Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara Berpindah.pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau counter bank tidak permanen.
11.Payment Point adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihaork ketiga.
12.Automated Teller Machine (ATM) adalah kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.
13.Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPRS sendiri maupun melalui kerja sama BPRS dengan pihak lain, antara lain Automated Teller Machine (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automated Deposit Machine (ADM) dan Electronic Data Capture (EDC).
14.Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
16.Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPRS untuk kepentingan dan tujuan BPRS, serta mewakili BPRS baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
17.Komisaris adalah organ BPRS Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPRS.
18.Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
19.Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
20.Pegawai adalah pegawai PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
21.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

a.memiliki saham PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara. atau
b.memiliki saham PT. BPRS Rajasa (Perseroda) kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian PT. BPRS Rajasa (Perseroda) baik secara langsung maupun tidak langsung.
1. 22.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. 23.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan
3. 24.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa sebagai perubahan bentuk hukum dari Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Rajasa Kabupaten Lampung Tengah.
(2)PT. BPRS Rajasa (Perseroda) berkedudukan di Ibukota Kabupaten
(3)PT. BPRS Rajasa (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dalam wilayah Propinsi Lampung setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Bupati menindaklanjuti pembuatan akta pendirian PT. BPRS Rajasa (Perseroda) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KANTOR CABANG

Pasal 3

(1)Dalam hal akan melakukan pembukaan kantor cabang, pengajuan permohonan pembukaan Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
1. a.telah tercantum dalam rencana kerja tahunan PT. BPRS Rajasa (Perseroda);
2. b.memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur antara lain meliputi teknologi sistem informasi yang memadai dan gedung;
3. c.memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) gross paling tinggi 7% (tujuh persen) selama 6 -31- (enam) bulan terakhir;
4. d.tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. e.memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir;
6. f.memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
7. g.tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
8. h.tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
(2)Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan antara lain:
1. a.penelitian atas pemenuhan persyaratan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen;
2. b.penilaian terhadap kesiapan operasional Kantor Cabang;
3. c.penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang yang disampaikan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda); dan
4. d.penilaian atas kinerja keuangan PT. BPRS Rajasa (Perseroda).

Pasal 4

PT. BPRS Rajasa (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

MAKSUD KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud didirikannya PT. BPRS Rajasa (Perseroda) Kabupaten Lampung Tengah adalah melanjutkan segala usaha dan kegiatan dari Perusahaan Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Rajasa, berkedudukan di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, yang Anggaran Dasarnya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS Rajasa) tertanggal 21-05- 2007 (dua puluh satu Mei tahun dua ribu tujuh), yang untuk memenuhi ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diubah Badan Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor.08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Rajasa Kabupaten Lampung Tengah, tertanggal 05- 08-2009 (lima Agustus tahun dua ribu sembilan).

BAB V

TUJUAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Tujuan PT. BPRS Rajasa (Perseroda) adalah menjalankan kegiatan usaha berasaskan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi dan Prinsip Kehati- hatian, antara lain:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah.
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d.mendirikan BPR berasaskan prinsip syariah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba atau keuntungan.
5. e.turut membantu dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.
6. f.memberikan kontribusi pada keuangan Pemerintah Daerah melalui setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari deviden perusahaan PT. Perseroda BPRS Rajasa
7. g.melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang- Undang Perbankan dan Prinsip Syariah.
(2)Untuk mencapai tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-usaha sebagai berikut:
1. a.menghimpun Dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, berupa investasi deposito berjangka atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan yang tidak bertentangan dengan undang- undang perbankan dan prinsip syariah.
2. b.memberikan pembiayaan termasuk pembiayaan untuk usaha rakyat dan/atau pembiayaan untuk usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan jual beli berdasarkan Akad Mudharabah atau Salam atau Istishna, pembiayaan berdasarkan Akad Qardh, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bittamlik, pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah.
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
4. d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk titipan berdasarkan Akad Wadi’ah atau investasi berdasarkan Akad Mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
5. e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. f.membantu pemerintah kampung dan/atau kelurahan melaksanakan fungsi pemegang kas dan/atau kelurahan dan sebagai penyalur alokasi dana kampung dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. dan
7. g.menjalankan usaha perbankan dan menyediakan produk lainnya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PT. BPRS Rajasa (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000.000,-(dua belas milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari:
1. a.Penyertaan modal dalam bentuk saham sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.10.071.000.000,- (sepuluh milyar tujuh puluh satu juta rupiah) atau sebesar 83,925% dari total modal disetor terdiri dari:
  1. 1.Penyertaan modal dari pemerintah daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau sebesar 83,33% atau setara dengan 10.000 lembar saham.
  2. 2.Penyertaan modal dari pihak ketiga sebesar Rp. 71.000.000 (tujuh Puluh satu juta rupiah) atau sebesar 0,59% atau setara dengan 71 lembar saham
2. b.Barang/aset:
  1. 1.Inventaris peralatan kantor sebesar Rp. 134.101.875,-
  2. 2.Inventaris komputer sebesar Rp. 41.137.500,- Hibah kendaraan operasional Toyota Avanza Rp. 34.442.000,- tahun 2007
(2). Penyertaan modal disetor oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan penyertaan modal disetor oleh Pihak Ketiga paling banyak sebesar 20% (duapuluh persen).
(3)Pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban penyertaan modal sebagaimana ayat (1) huruf a diatas sehingga tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan penyertaan modal.
(4)Adapun pembayaran atas saham-saham yang diambil dari saham dalam simpanan, yaitu oleh:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 10.000 (enam ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
2. b.Nyonya Elya Muchtar, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar saham atau sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
3. c.Tuan Galih Satrio Cahyo Pamungkas Djoyosoemarto, sebanyak 11 (sebelas) lembar saham atau sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
4. d.Nyonya Yurdalia, sebanyak 9 (sembilan) lembar saham atau sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
5. e.Tuan Insinyur Sudarma Widjaya, Master Sains, sebanyak 5 (Lima) lembar saham atau sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. f.Tuan Doktorandus Yuda Setiawan, sebanyak 3 (tiga) lembar saham atau sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. g.Tuan Haji Muhammad Slamet Adnan, Bachelor of Science, sebanyak 3 (tiga) lembar saham atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
8. h.Tuan Doktorandus Haji Muhyiddin, sebanyak 3 (tiga) lembar saham atau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
9. i.Tuan Doktorandus Sunardi, Magister Sains, sebanyak 2 (dua) lembar saham atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. j.Tuan Insinyur Muhibbatullah, Magister Manajemen, sebanyak 2 (dua) lembar saham atau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
(5)Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda) menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
(6)Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
(7)Terhadap batas waktu penawaran 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud ayat (7) jika ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagiannya maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

BAB VII

KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 8

(1)Semua saham yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda) adalah saham atas nama.
(2)Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang memiliki integritas yang baik, antara lain:
1. a.memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. b.memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. c.memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (sustainable).
4. d.tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (TDL).
5. e.tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet.
6. f.tidak sedang menjalani proses hukum, tidak sedang dalam proses uji/penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau tidak sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu LJK.
7. g.tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet. dan
8. h.tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
(3)Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya oleh Negara Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Pemegang saham tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.
(5)Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
(6)Dalam hal PT. BPRS Rajasa (Perseroda) tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
(7)Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
(8)Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
(9)Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
1. a.nama dan alamat para pemegang saham.
2. b.nomor surat saham.
3. c.nilai nominal saham.
4. d.tanggal pengeluaran surat saham.
(10)Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
1. a.nama dan alamat para pemegang saham.
2. b.nomor surat kolektif saham.
3. c.nomor surat saham dan jumlah saham.
4. d.nilai nominal saham.
5. e.Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
(11)Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan Komisaris.
(12)Perseroan hanya mengakui seorang atau Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
(13)Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang berhak mempergunakan hak-hak yang berikan oleh hukum atas saham tersebut.
(14)Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
(15)Penggantian dan atau penambahan pemilik RUPS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(16)Tata cara pengganti dan atau penambahan pemilik RUPS berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang merger, konsolidasi dan akuisisi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

(1)Pemegang saham dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
(2)Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham, pemegang saham wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)Dalam hal pemegang saham meninggal dunia, kepemilikan dapat diteruskan oleh ahli warisnya yang memenuhi syarat dalam Anggaran Dasar.
(4)Kewajiban pemegang saham:
1. a.mengamankan dan mengembangkan PT. BPRS Rajasa (Perseroda)
2. b.mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.
3. c.membela kepentingan dan nama baik PT. BPRS Rajasa (Perseroda)
4. d.ikut hadir dan secara aktif mengambil bagian dalam RUPS
5. e.menanggung/memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama.
6. f.ikut menanggung kerugian PT. BPRS Rajasa (Perseroda).
(5)Hak-hak pemegang saham:
1. a.menghadiri atau menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS.
2. b.memilih dan/atau dipilih menjadi Dewan Komisaris Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. c.mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Dewan Komisaris diluar rapat baik diminta atau tidak.
4. d.mendapat pelayanan dan pembinaan yang sama.
5. e.meminta diadakan RUPS menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. f.mengedepankan keterangan mengenai perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.
7. g.menikmati hasil-hasil usaha.

Pasal 10

(1)PT. BPRS Rajasa (Perseroda)dapat mengeluarkan surat saham.
(2)Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
(3)Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
(4)Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau lebih dan seorang Komisaris.
(5)Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih surat saham yang disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi atau lebih dan seorang Komisaris.
(6)Surat Kolektif tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan atau dipertanggungkan dengan cara apapun juga.
(7)Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dan Anggaran Dasar.

Pasal 11

(1)Jika Surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
(2)Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
(3)Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
(4)Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang sebagaiman dimaksud ayat (3) tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
(5)Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4)dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…