DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2021

Nomor: 02
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam kerangka otonomi daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional membutuhkan keterpaduan serta keselarasan kebijakan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pembangunan pendidikan di Daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana, terarah dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas daerah sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Dengan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan sesuai kebutuhan serta kondisi warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 768); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6.Dinas adalah dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9.Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
10.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
17.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
18.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20.Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/ atau komparatif daerah.
21.Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
22.Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Serta memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
23.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
24.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
26.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
27.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
29.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
30.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
33.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

PPK memiliki tujuan:

a.membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
b.mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
c.merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Pasal 3

PPK berfungsi:

a.membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tunggal ika;
b.membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia;
c.mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; dan
d.membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.

BAB III

NILAI DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 4

(1)Pendidikan karakter pada Satuan Pendidikan mengembangkan 20 (dua puluh) nilai yang bersumber dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas yang terintegrasi dalam kurikulum.
(2)Dua puluh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai:
1. a.religius;
2. b.jujur;
3. c.toleran;
4. a.disiplin;
5. b.bekerja keras;
6. c.kreatif;
7. d.mandiri;
8. e.demokratis;
9. f.rasa ingin tahu;
10. g.semangat kebangsaan;
11. h.cinta tanah air;
12. i.menghargai prestasi
13. j.komunikatif
14. k.cinta damai;
15. l.gemar membaca;
16. m.peduli lingkungan;
17. n.peduli sosial; dan
18. o.bertanggung jawab;

Pasal 5

(1)Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural.
(2)Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3)Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Pasal 6

(1)Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses psikologis dan sosiolkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan dalam:
1. a.olah hati;
2. b.olah pikir;
3. c.olah raga/kinestetik;dan
4. d.olah rasa dan karsa.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara holistik dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2).

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 7

(1)Strategi Daerah dalam pengembangan pendidikan karakter, sebagai berikut:
1. a.penyusunan perangkat kebijakan;
2. b.penyiapan dan penyebaran bahan pendidikan karakter yang diprioritaskan;
3. c.pemberian dukungan pengembangan kurikulum;
4. d.pemberian dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pembiayaan;dan
5. e.sosialisasi.
(2)Strategi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koheren.
(3)Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
1. a.kelas;
2. b.budaya sekolah; dan
3. c.masyarakat.

Pasal 8

(1)Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
2. b.merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
3. c.melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
4. d.mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
(2)Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan:
1. a.menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
2. b.memberikan keteladanan antar warga sekolah;
3. c.melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
4. d.membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
5. e.mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
6. f.memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
7. g.khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
(3)Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan:
1. a.memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
2. b.melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan –
3. c.mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 9

(1)Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
(2)Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah- langkah sebagai berikut:
1. a.Sosialisasi ke stakeholders yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga-lembaga;
2. b.pengembangan dalam kegiatan sekolah;
3. c.kegiatan pembelajaran;
4. d.pengembanganbudaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
5. e.kegiatan ko-kurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler;dan
6. f.kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Pendidikan karakter merupakan satu kesatuan program kurikulum satuan pendidikan.
(2)Pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara dokumen diintegrasikan ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mulai dari visi, misi, tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar.
(2)Prosedur pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…