DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2017

Nomor: 06
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata carapenerimaan peserta didik, satuan pendidikan dasar, pembiayaan, dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin akses pendidikan, pemerataan pendidikan, dan peningkatan partisipasi jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 821);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4863);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
6.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah;
7.Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
8.Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan;
9.Komite sekolah adalah komite-komite sekolah yang terdapat di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah;
10.Pendidikan Non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
11.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan
12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenis dan jenjang pendidikan tertentu;
13.Penerimaan Peserta Didik Baru Reguler yang selanjutnya disingkat PPDB Reguler adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
14.Penerimaan Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPDB- BL adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta didik dan aspek jarak tempuh Sekolah dengan peserta didik.
15.Pengelolaan satuan Pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanaan pendidikan yang menyelenggara-kan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
17.Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
18.Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.
19.Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20.Seleksi reguler adalah seleksi penerimaan peserta didk sesuai persyaratan dan prinsip- prinsip standar pengelolaan pendidikan dasar dan menengah.
21.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PPDB berasaskan:

a.Objektif;
b.Transparans;
c.Akuntabel; dan
d.Nondiskriminatif.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam PPDB pada jenjang pendidikan dasar pada sekolah negeri di Kabupaten Lampung Tengah guna mensukseskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.meningkatkan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki sekolah negeri
b.meringankan beban orang tua / wali murid calon peserta didik dalam membiayai pendidikan anak

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 5

(1)Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan;
(2)Calon peserta didik tingkat Sekolah Dasar dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya.
(3)Satuan Pendidikan dilarang menerapan seleksi baca tulis dan berhitung (calistung) dalam proses PPDB terhadap calon siswa baru sekolah dasar

Pasal 6

(1)Seleksi penerimaan peserta didik baru ditetapkan melalui 4 (empat) jalur penerimaan yaitu:
1. a.Jalur reguler
2. b.Jalur bina lingkungan
3. c.Jalur keluarga miskin
4. d.Jalur prestasi
(2)Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Peserta didik melalui jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penerimaan calon peserta didik yang terbuka untuk seluruh warga negara untuk semua jenjang pendidikan Dasar
2. b.Peserta didik melalui jalur bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b adalah calon peserta didik yang diterima pada Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta didik dan aspek jarak tempuh Sekolah dengan peserta didik;
3. c.Peserta didik melalui jalur keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kabupaten Lampung Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku, termasuk didalamnya anak yatim piatu, dan anak yang memerlukan perhatian khusus;
4. d.Peserta didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten dan tingkat provinsi;
(3)Penetapan kuota calon PPDB – BL sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi jalur khusus yang terdiri dari anak tenaga kependidikan setempat dan anak berkebutuhan khusus;
(4)Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Seleksi PPDB melalui 4 (empat) jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan kuota sebagaimana berikut:
1. a.peserta didik melalui jalur reguler sebanyak 45 % (empat puluh perseratus) dari daya tampung;
2. b.peserta didik melalui jalur Bina Lingkungan sebanyak 40% (empat puluh perseratus) dari daya tampung;
3. c.peserta didik jalur keluarga miskin sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari daya tampung;
4. d.peserta didik melalui jalur prestasi sebanyak 5 % (lima perseratus) dari daya tampung;
(2)Apabila kuota masing – masing jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;.

Pasal 8

(1)Pimpinan satuan pendidikan yang tidak mematuhi ketentuan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 9

(1)Seleksi penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dasar negeri dilakukan berdasarkan umur
(2)Bila terdapat usia calon peserta didik yang sama maka dilakukan seleksi dengan prioritas sebagai berikut:
1. a.calon peserta didik yang berdomisili paling dekat jaraknya dengan sekolah;
2. b.calon peserta didik baru yang berasal dari kecamatan setempat atau dalam Kabupaten Lampung Tengah
3. c.calon peserta didik baru yang memiliki prestasi dibidang olah raga, seni/kreatifitas dan minat mata pelajaran baik perorangan maupun beregu yang memperoleh prestasi sebagai juara I,II atau III paling rendah pada tingkat kabupaten
(3)calon peserta didik baru yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prestasi yang diraih selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dan diberi penghargaan berupa dapat diterima tanpa melalui seleksi PPDB

Pasal 10

(1)Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi;
4. d.penetapan hasil seleksi/pengumuman;
5. e.pendaftaran ulang; dan
6. f.pelaporan.
(2)Ketentuan tentang tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…