DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerahtentangPenghormatan,Pelindungandan Pemenuhan HakPenyandangDisabilitas. :1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5597)sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir denganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022tentang Cipta KerjamenjadiUndang- Undang(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856); 3.Undang-Undang Nomor8Tahun2016tentangPenyandang Disabilitas(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2016 Nomor69,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5871); 4.Undang-Undang Nomor35Tahun 2024tentangKabupaten LampungTengahdiProvinsiLampung(Lembaran Negara Republik IndonesiTahun 2024 Nomor141,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6956); S.Peraturan PemerintahNomor52Tahun 2019tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6368);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566); i 10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
11.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan . BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATUAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 1. 12. 13. 14 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. . Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. . Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta Pelindungan harkat dan martabat manusia. . Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. . Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas. . Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. .Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Pelindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pelindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada Tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 27.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas. 29.Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, diselenggarakan berdasarkan asas: pe mpamapo o penghormatan terhadap martabat; otonomi individu; tanpa diskriminasi; partisipasi penuh; keragaman manusia dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan; kesetaraan; . aksesibilitas; kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; inklusif; dan perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; meningkatkan kemampuan, keperdulian, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam Pelindungan Penyandang Disabilitas; memastikan pelaksanaan upaya pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ragam dan Hak Penyandang Disabilitas;
b.pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
c.penghargaan;
d.partisipasi masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB II

RAGAM DAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

(1). Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.Penyandang Disabilitas fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas sensorik.
(2). Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak: . hidup; . bebas dari stigma; . privasi; . keadilan dan Pelindungan hukum; . pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; . kesehatan; . politik; . keagamaan; . keolahragaan; . kebudayaan dan pariwisata;
1. e.kesejahteraan sosial;
2. f.Aksesibilitas;
3. g.pelayanan publik; QO T PR MO QA0 T h. i ik k. li pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
4. m.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; n. 0. p- berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi.
(2)Rincian Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
(3)Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
(4)a. b. C. d. atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; . hak mendapatkan pelindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Selain Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak: - mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

BAB III

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.tahapan pelaksanaan; dan
2. b.bidang pelaksanaan.
(2)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri atas:
1. a.perencanaan;
2. b.penyelenggaraan; dan
3. c.evaluasi.
(3)Bidang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: . Pelindungan hukum; . pendidikan; . pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; . kesehatan; politik keagamaan; . keolahragaan; . kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; infrastruktur; . pelayanan publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi . Konsesi; . teknologi dan informasi; . perempuan dan anak; dan . pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. .D*Uosaz-‘w‘.—":"::rtm "o Q0T

Pasal 9

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas kepada:

a.seluruh perangkat daerah;
b.pemangku kepentingan;
c.Penyandang Disabilitas;
d.organisasi masyarakat yang menaungi Hak Penyandang Disabilitas;
e.keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
f.masyarakat.

Pasal 10

(1)Perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.
(2)Program dan kegiatan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada: Rencana Induk Penyandang Disabilitas: rencana aksi nasional Penyandang Disabiltas; rencana aksi Daerah Penyandang Disabilitas provinsi; instrumen perencanaan dan penganggaran; dan
1. e.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas;
1. a.analisis inklusif disabilitas berbasis data; dan g ol
2. b.pernyataan anggaran disabilitas
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari penyelenggaraan pembangunan Daerah.
(2)Penyelenggaraan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…