DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERANGKAT ORGANISASI DAERAH TENTANG KAMPUNG, SUSUNAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; I
10.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 1 1. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan keija;
13.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

(1)Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. I
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sarnpai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Terdaftar sebagai penduduk Kampung dan bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
2. b.Khusus Kepala Dusun adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah dusunnya;
3. c.Dapat mengoperasionalkan Komputer, untuk perangkat kampung pada sekretariat kampung dan pelaksana teknis.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Ketua Rukun Tetangga;
b.Surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Undane- Undane Dasar Neeara Renublik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g.Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
h.Pas photo, wama dan ukuran sesuai dengan kebutuhan;
i.Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Kepala Kampung membentuk Panitia Pengisian Perangkat Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
b.Panitia Pengisian Perangkat Kampung terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris dan Anggota minimal 2 (dua) Orang;
c.Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Kampung dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada huruf b secara proporsional;
d.Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.
e.Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kampung melalui Panitia Pengisian Perangkat Kampung dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana Pasal 3 dan persyaratan khusus sebagaimana Pasal 2 ayat (4).

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan dan jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Kampung dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari;
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) Hari;
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 6

(1)Panitia Pengisian Perangkat Kampung melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon;
(2)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Kampung ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon;

Pasal 7

Panitia Pengisian Perangkat Kampung mengusulkan calon kepada Kepala Kampung dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon.

Pasal 8

(1)Kepala Kampung menyampaikan dan mengkonsultasikan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat kampung kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;
(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keija dalam hal proses pengisian perangkat kampung sudah sesuai ketentuan;
(3)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
(4)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung.

Pasal 9

(1)Dalam hal calon perangkat kampung yang direkomendasikan disetujui oleh Camat lebih dan 1 (satu) orang untuk satu jabatan maka penentuan calon perangkat kampung yang diangkat menjadi kewenangan kepala kampung;
(2)Kepala kampung dalam mengangkat perangkat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 10

(1)Perangkat Kampung berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri; dan
3. c.Diberhentikan.
(2)Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan kqputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukjtm tetap;
3. c.Berhalangan tetap;
4. d.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
5. e.Melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
(3)Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
(4)Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;
(5)Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(6)Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

(1)Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.Tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. BABIV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PERANGKAT ORGANISASI DAERAH TENTANG KAMPUNG, SUSUNAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
7.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat dengan BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; I
10.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 1 1. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan keija;
13.Peraturan Kampung adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 2

(1)Perangkat Kampung diangkat oleh Kepala Kampung dari warga Kampung yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. I
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sarnpai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
3. c.Terdaftar sebagai penduduk Kampung dan bertempat tinggal di Kampung paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. d.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
2. b.Khusus Kepala Dusun adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah dusunnya;
3. c.Dapat mengoperasionalkan Komputer, untuk perangkat kampung pada sekretariat kampung dan pelaksana teknis.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Ketua Rukun Tetangga;
b.Surat Pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Undane- Undane Dasar Neeara Renublik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
e.Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
g.Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
h.Pas photo, wama dan ukuran sesuai dengan kebutuhan;
i.Surat Permohonan menjadi Perangkat Kampung yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

Pengangkatan Perangkat Kampung dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a.Kepala Kampung membentuk Panitia Pengisian Perangkat Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
b.Panitia Pengisian Perangkat Kampung terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan unsur masyarakat dengan susunan keanggotaan 1 (satu) Orang Ketua, 1 (satu) Orang Sekretaris dan Anggota minimal 2 (dua) Orang;
c.Penentuan susunan Panitia Pengisian Perangkat Kampung dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dan terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud pada huruf b secara proporsional;
d.Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Kampung.
e.Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Kampung mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kampung melalui Panitia Pengisian Perangkat Kampung dengan melampirkan persyaratan administratif sebagaimana Pasal 3 dan persyaratan khusus sebagaimana Pasal 2 ayat (4).

Pasal 5

(1)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Kampung dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat kampung kosong atau diberhentikan dan jangka waktu pendaftaran Calon Perangkat Kampung dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari;
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan bakal calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) Hari;
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 6

(1)Panitia Pengisian Perangkat Kampung melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon;
(2)Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Kampung ditetapkan sebagai calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon;

Pasal 7

Panitia Pengisian Perangkat Kampung mengusulkan calon kepada Kepala Kampung dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon.

Pasal 8

(1)Kepala Kampung menyampaikan dan mengkonsultasikan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat kampung kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;
(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Kampung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari keija dalam hal proses pengisian perangkat kampung sudah sesuai ketentuan;
(3)Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
(4)Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung dan dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Kampung melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Kampung.

Pasal 9

(1)Dalam hal calon perangkat kampung yang direkomendasikan disetujui oleh Camat lebih dan 1 (satu) orang untuk satu jabatan maka penentuan calon perangkat kampung yang diangkat menjadi kewenangan kepala kampung;
(2)Kepala kampung dalam mengangkat perangkat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.

BAB III

PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 10

(1)Perangkat Kampung berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri; dan
3. c.Diberhentikan.
(2)Perangkat Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan kqputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukjtm tetap;
3. c.Berhalangan tetap;
4. d.Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Kampung; dan
5. e.Melanggar larangan sebagai perangkat kampung.
(3)Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
(4)Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dikonsultasikan dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat;
(5)Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat kampung sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(6)Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Kampung dalam pemberhentian Perangkat Kampung dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 11

(1)Perangkat Kampung diberhentikan sementara oleh Kepala Kampung setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Pemberhentian sementara Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.Tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat kampung yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula. BABIV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG