DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah
2. b.Sekretariat DPRD
3. c.Inspektorat
4. d.Dinas Daerah
5. e.Badan Daerah, dan
6. f.Kecamatan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tipelogi sebagai berikut berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tipe A, merupakan unsur staf menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
  3. 3.Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi.
  4. 4.Dinas Sumber Daya Air, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Sub bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
  5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan Bidang Pekerjaan Umum Sub bidang Cipta Karya, dan Tata Ruang .
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
  7. 7.Dinas Sosial, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
  8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
  9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
  11. 11.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
  12. 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  13. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
  14. 14.Dinas Perhubungan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  15. 15.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
  16. 16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Perdagangan.
  17. 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  18. 18.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata.
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  20. 20.Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  21. 21.Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub bidang Perkebunan, peternakan dan Bidang Kelautan dan Perikanan.
  22. 22.Dinas Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
5. e.Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan.
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan Aset.
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan.
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
  5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
  6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
  7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tipe A, menyelenggarakan Urusan Penanggulangan Bencana.
6. f.Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Gunung Sugih dengan Tipe A
  2. 2.Kecamatan Terbanggi Besar dengan Tipe A
  3. 3.Kecamatan Seputih Agung dengan Tipe A
  4. 4.Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan Tipe A
  5. 5.Kecamatan Bekri dengan Tipe A
  6. 6.Kecamatan Bangun Rejo dengan Tipe A
  7. 7.Kecamatan Kalirejo dengan Tipe A
  8. 8.Kecamatan Sendang Agung dengan Tipe A
  9. 9.Kecamatan Anak Tuha dengan Tipe A
  10. 10.Kecamatan Padang Ratu dengan Tipe A
  11. 11.Kecamatan Pubian dengan Tipe A
  12. 12.Kecamatan Selagai Lingga dengan Tipe A
  13. 13.Kecamatan Anak Ratu Aji dengan Tipe A
  14. 14.Kecamatan Terunsan Nunyai dengan Tipe A
  15. 15.Kecamatan Way Pengubuan dengan Tipe A
  16. 16.Kecamatan Trimurjo dengan Tipe A
  17. 17.Kecamatan Punggur dengan Tipe A
  18. 18.Kecamatan Kota Gajah dengan Tipe A
  19. 19.Kecamatan Seputih Raman dengan Tipe A
  20. 20.Kecamatan Seputih Banyak dengan Tipe A
  21. 21.Kecamatan Way Seputih dengan Tipe A
  22. 22.Kecamatan Putra Rumbia dengan Tipe A
  23. 23.Kecamatan Rumbia dengan Tipe A
  24. 24.Kecamatan Bumi Nabung dengan Tipe A
  25. 25.Kecamatan Seputih Surabaya dengan Tipe A
  26. 26.Kecamatan Bandar Surabaya dengan Tipe A
  27. 27.Kecamatan Seputih Mataram dengan Tipe A
  28. 28.Kecamatan Bandar Mataram dengan Tipe A
  29. 2.Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II-a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon II-b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III-a atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III-b atau jabatan administrator.
(5)Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai pejabat struktural dan merupakan pejabat eselon III-a, atau jabatan Administrator.
(9)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(10)Ketentuan eselonisasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini mulai dilaksanakan pada tahun 2022.
(2)Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yang mengalami penggabungan dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selama pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dilaksanakan, maka pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang terdampak tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diduduki saat ini dan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 29 Desember 2021 BUPATI LAMPUNG TENGAH dto MUSA AHMAD Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 29 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dto N I R L A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG :10/1249/LTG/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH I. U M U M Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi bidang kelembagaan sebagai organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dalam rangka efektifitas dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta hasil evaluasi terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah agar lebih efektif, efisien tepat fungsi dan sasaran dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah perlu dilakukan perubahan dengan susunan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Perubahan organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 57 .

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…