DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; Struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Renuhlik Indonesia Nnmnr 4438b
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 21) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.mobil penumpang umum;
2. b.mobil bus;
3. c.mobil barang;
4. d.kereta gandengan; dan
5. e.kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan dokumen/ kelengkapannya.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.biaya jasa pengujian;
2. b.formulir permohonan pengujian
3. c.tanda bukti lulus uji berupa:
  1. 1.kartu uji berupa kartu pintar (smart card}
  2. 2.kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman
  3. 3.tanda uji
(3)Pelayanan pendaftaran pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung (konfensional} maupun secara online dengan menggunakan aplikasi.

4.Ketentuan lampiran V diubah, sehingga Lampiran V berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
5.Ketentuan lampiran VII diubah, sehingga Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
6.Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1999 Nomor 05);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1999 Nomor 18);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2000 Nomor 11);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Salar) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001 Nomor 59);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004 Nomor 11);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Ifohnnot-pn T omr->i i no T^noraki Tatinn OOOfi Nnmnr 041
g.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 Nomor 11);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 07) ;
i.Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 2G 2019 BUPATI LAMPUNG TENGAH LOEKMAN DJOYOSOEMARTO * Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 1L ÜPSOTber 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, II ERLANSYAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2019 NOMOR IILE] TÏOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG : 07/954/LTG/2019 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR || TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah berhak melaksanakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang harus diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis retribusi jasa umum, yang merupakan jenis-jenis jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip non komersial karena pada dasamya hanya dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis retribusi jasa umum diantaranya adalah retribusi parkir ditepi jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah, perlu merubah struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum perlu dilakukan perubahan dalam pengklasifikasian jenis kendaraan dan perubahan tarif. Khusus untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor perlu penambahan ketentuan tentang pelayanan secara online dengan menggunakan aplikasi dan adanya tambahan beberapa komponen dalam tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar (smart card}, kartu uji berupa kertas yang memiliki unsur - unsur pengaman dan tanda uji serta perubahan tarif jasa pengujian. Perubahan struktur dan besaran tarif tersebut dengan menyesuaikan besarnya tarif baik untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun perubahan komponen tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang hanya dibebankan terhadap biaya jasa pengujian saja. Perubahan kedua jenis Retribusi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR .4.0 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR || TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Struktur dan besaran tarif retribusi untk satu kali parkir adalah sebagai berikut :
1. 1.Sepeda Rn 1 nnn
2. 2.Kendaraan bermotor beroda 2 ixp. l.UUU,- Rn 2 000 -
3. 3.Kendaraan bermotor beroda 3 s/d 4 Rp. 3.000,-
4. 4.Kendaraan bermotor beroda 6 Rn 5 000 -
5. 5.Kendaraan bermotor beroda lebih dari 6 Rp. 6.000,- BUPATI LAMPUNG TENGAH, LOERMAN DJOYOSOEMARTO LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KAB. LAMPUNG TENGAH NOMOR If TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Struktur dan besamya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :
6. 1.Mobil barang dan mobil bus sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
7. 2.Mobil penumpang umum sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
8. 3.Kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). BUPATI LAMPUNG TENGAH, LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…