Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2016
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 31
menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); ll.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang - bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah - daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688); 14.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Keijasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013; 15.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 16.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93); 17.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; 19.Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478); 2O.Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479); 21.Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1480); 22.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas:
Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:
BAB II JENIS USAHA
BAB II
diprioritaskan pada usaha yang mendukung ekspor;
BAB III BENTUK DAN KRITERIA
BAB III
Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang berinvestasi paling kurang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu knteria sebagai berikut:
BAB IV TATA CARA PERMOHONAN DAN DASAR PENILAIAN
BAB IV
Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim dengan Keputusan Bupati. BAB V kewajiban dan hak
BAB V
menerima/ melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI
Membuka PDF…