DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Ketenagakerjaan, Penataan Ruang, Perseroan Terbatas, Kepariwisataan, Kesejahteraan Sosial, Pajak Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Narkotika, Kesehatan, PERDA, Sertifikasi Kompetensi, Standar Usaha Karaoke, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Rencana Tata Ruang Wilayah, usunan Perangkat Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Lampung Tengah memerlukan pengaturan berupa izin yang merupakan instrumen untuk mengendalikan perilaku warga, sekaligus meningkatkan potensi perekonomian di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Hiburan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19566 Nornor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor I 821);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
14.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
15.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 30) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Dinas adalah perangkat daerah yang berwenang melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan usaha tempat hiburan.
8.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat daerah yang berwenang melaksanakan tugas dibidang penyelenggaraan usaha tempat hiburan.
9.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
10.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
11.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12.Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
13.Usaha Hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya meliputi jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
14.Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.
15.Izin insidentil adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dengan jangka waktu terbatas.
16.Karaoke adalah suatu usaha tempat hiburan yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan izin usaha hiburan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mengendalikan penyelenggaraan usaha hiburan di Daerah;
b.memberikan kepastian berusaha bagi pemilik usaha hiburan;
c.mengatur kegiatan hiburan yang bermanfaat dan tidak mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat.

BAB III

BENTUK USAHA HIBURAN

Pasal 4

(1)Bentuk usaha berupa badan usaha atau perseorangan di bidang usaha hiburan.
(2)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap bentuk badan usaha yang diakui keberadaan dan tata cara pendiriannya menurut peraturan perundang-undangan.
(3)Usaha Hiburan dan Rekreasi meliputi penyediaan tempat, kegiatan dan fasilitas hiburan, sesuai dengan jenis usaha yang diselenggarakan.
(4)Setiap usaha hiburan harus mempunyai kantor yang berdomisili di Daerah dan pimpinan usahanya yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan setiap usaha yang dilaksanakannya.

BAB IV

KLASIFIKASI IZIN DAN JENIS USAHA

Pasal 5

(1)Termasuk dalam klasifikasi usaha yang wajib memiliki izin usaha hiburan adalah:
1. a.arena permainan;
2. b.karaoke;
3. c.rumah pijat;
4. d.club malam;
5. e.diskotik;
6. f.pub.
(2)Termasuk dalam klasifikasi usaha yang wajib memiliki izin insidentil adalah:
1. a.Pagelaran kesenian;
2. b.Pagelaran musik;
3. c.Pagelaran tari;
4. d.Pagelaran busana;
5. e.Kontes kecantikan;
6. f.Sirkus;
7. g.Akrobat;
8. h.Sulap;
9. i.Arena pertunjukan satwa; dan
10. j.Pasar Malam.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan usaha hiburan meliputi jenis usaha;
1. a.Gelanggang olah raga;
2. b.Gelanggang seni;
3. c.Arena Permainan;
4. d.Hiburan Malam;
5. e.Panti Pijat;
6. f.Taman Rekreasi;
7. g.Karaoke; dan
8. h.Jasa Impresariat
(2)Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub jenis usaha:
1. a.Lapangan golf;
2. b.Rumah bilyard;
3. c.Gelanggang renang;
4. d.Lapangan tenis;
5. e.Lapangan Futsal;
6. f.Gelanggang Bowling; dan
7. g.Jenis olahraga lainnya yang ditetapkan Bupati.
(3)Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sub jenis usaha:
1. a.Sanggar seni;
2. b.Galeri seni;
3. c.Gedung pertunjukkan seni;
4. d.Gelanggang lainnya yang ditetapkan Bupati.
(4)Jenis usaha permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sub jenis usaha:
1. a.Arena permainan;
2. b.Arena permainan ketangkasan elektronik / mekanik untuk anak;
3. c.Arena permainan ketangkasan elektronik / mekanik untuk dewasa; dan
4. d.Sub jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.
(5)Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi sub jenis usaha:
1. a.Kelab malam;
2. b.Diskotik;
3. c.Pub; dan
4. d.Sub jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.
(6)Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sub jenis usaha:
1. a.panti pijat tradisional/modern;
2. b.panti kebugaran; dan
3. c.sub jenis usaha lainnya yang ditetapkan Bupati.
(7)Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi sub jenis usaha:
1. a.Taman rekreasi;
2. b.Taman bertema;
3. c.Taman wisata religi; dan
4. d.Taman wisata purbakala.
(8)Kriteria sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN FASILITAS USAHA

Pasal 7

(1)Persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan adalah:
1. a.Persyaratan umum
  1. 1.lokasi;
  2. 2.luas dan penataan ruangan;
  3. 3.luas dan penataan areal;
  4. 4.bangunan;
  5. 5.pintu gerbang;
  6. 6.areal parkir; dan
  7. 7.plang tanda izin dari Pemerintah Daerah.
2. b.Fasilitas yang harus tersedia adalah Jasa Pelayanan Umum terdiri dari:
  1. 1.kantor;
  2. 2.toilet;
  3. 3.fasilitas kebersihan;
  4. 4.tempat pembayaran;
  5. 5.P3K;
  6. 6.pos keamanan;
  7. 7.tempat beribadah; dan
  8. 8.tempat parkir.
3. c.Instalasi teknis;
  1. 1.tenaga listrik;
  2. 2.air bersih;
  3. 3.sistem pencegahan dan pemadam kebakaran;
  4. 4.sistem tata suara;
  5. 5.sistem pembuangan limbah dan drainase; dan
  6. 6.lampu penerangan di sekitar lokasi.
4. d.Administrasi dan Pengelolaan;
  1. 1.waktu operasional;
  2. 2.tenaga kerja;
  3. 3.jam kerja karyawan;
  4. 4.laporan keuangan;
  5. 5.laporan kehadiran pengunjung; dan
  6. 6.Laporan Kasus.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan fasilitas jenis usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERIZINAN USAHA

Pasal 8

(1)Setiap kegiatan Usaha Hiburan wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(3)Masa berlaku izin ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama kegiatan usaha hiburan masih berjalan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan- undangan.

BAB VII

IZIN PERLUASAN TEMPAT USAHA

Pasal 10

(1)Setiap pembangunan untuk perluasan tempat usaha hiburan harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin pembangunan/perluasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan batal jika pembangunannya belum dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…