DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sumber Pendapatan Kampung harus direncanakan dengan baik, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dalam kerangka peningkatan pelayanan umum kepada
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman mengenai Sumber Pendapatan Kampung, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Kampung. Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S717b
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH I I । MEMUTUSKAN : • Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi , kewenangan daerah otonom.
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelcnggaraan pemerintahan Kampung \ yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
5.Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan
6.Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8.Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan uang mclalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9.Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari kas Kampung.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kampung. 1 1. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12.Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat sebagai ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan

BAB II

SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 2

Sumber Pendapatan Kampung terdiri dari :

a.pendapatan asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain - lain pendapatan asli Kampung.
b.alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
c.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
d.alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten
e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g.lain - lain pendapatan kampung yang sah.

BAB III

PENGELOMPOKAN JENIS PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 3

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelompokan atas :

a.Pendapatan Asli Kampung (PA Kampung);
b.Transfer; dan -8

Pasal 4

Kelompok PA Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas jenis:

a.Hasil usaha;
b.Hasil aset;
c.Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d.Lain-lain pendapatan asli Kampung.

Pasal 5

(1)Hasil Usaha Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a Hasil Badan Usaha Milik Kampung b Tanah Kas Kampung
(2)Hasil Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a Tambatan perahu b Pasar kampung’ c Tempat pemandian umum d Jaringan irigasi
(3)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
(4)Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 6

(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas jenis:
1. b.Bagian dari Basil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
2. c.Alokasi Dana Kampung (ADK);
3. d.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
4. e.Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBK tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perscratus).
(4)Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas jenis:
1. a.Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. b.Lain-lain pendapatan Kampung yang sah

Pasal 7

(1)Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
(2)Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil keijasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung

BAB IV

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1)Besamya rincian bagian Kampung dari perolehan/ bagian Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh Perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing- masing kampung.
(2)Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

BAB V

ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD alokasi dana kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.
(2)Pengalokasikan ADK dengan mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;
2. b.jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADK diatur Pasal IQ Alokasi Dana Kampung bertujuan uptuk:
1. a.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam i nclaksanakap pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
2. b.Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Kampung dalam pcrencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung
3. c.Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;

BAB VI

DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN

Pasal 11

(1)Bupati menentukan besaran dana kampung yang diterima masing- masing Kampung.
(2)Penghitungan besaran Dana Kampung sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kampung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
(3)Dana Kampung setiap kampung dihitung berdasarkan :
1. a.Alokasi dasar, yang sudah ditentukan besarannya pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P
2. b.Alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut:
  1. 1.25 % ( dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kampung
  2. 2.10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Kampung;
  3. 3.35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Kampung; dan
  4. 4.30 % (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan Geografis.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Sumber Pendapatan Kampung harus direncanakan dengan baik, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dalam kerangka peningkatan pelayanan umum kepada
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman mengenai Sumber Pendapatan Kampung, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Kampung. Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S717b
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH I I । MEMUTUSKAN : • Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pclaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi , kewenangan daerah otonom.
3.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelcnggaraan pemerintahan Kampung \ yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
5.Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan
6.Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
8.Pendapatan Kampung adalah semua penerimaan uang mclalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9.Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari kas Kampung.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kampung. 1 1. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12.Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat sebagai ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Kelompok Transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan

BAB II

SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 2

Sumber Pendapatan Kampung terdiri dari :

a.pendapatan asli Kampung terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain - lain pendapatan asli Kampung.
b.alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
c.bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten
d.alokasi dana kampung yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten
e.bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
f.hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g.lain - lain pendapatan kampung yang sah.

BAB III

PENGELOMPOKAN JENIS PENDAPATAN KAMPUNG

Pasal 3

Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelompokan atas :

a.Pendapatan Asli Kampung (PA Kampung);
b.Transfer; dan -8

Pasal 4

Kelompok PA Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas jenis:

a.Hasil usaha;
b.Hasil aset;
c.Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d.Lain-lain pendapatan asli Kampung.

Pasal 5

(1)Hasil Usaha Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: a Hasil Badan Usaha Milik Kampung b Tanah Kas Kampung
(2)Hasil Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a Tambatan perahu b Pasar kampung’ c Tempat pemandian umum d Jaringan irigasi
(3)Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
(4)Lain-lain pendapatan asli Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Pasal 6

(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas jenis:
1. b.Bagian dari Basil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
2. c.Alokasi Dana Kampung (ADK);
3. d.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
4. e.Bantuan Keuangan dan APBD Kabupaten
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBK tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perscratus).
(4)Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas jenis:
1. a.Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
2. b.Lain-lain pendapatan Kampung yang sah

Pasal 7

(1)Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
(2)Lain-lain pendapatan Kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil keijasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung

BAB IV

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1)Besamya rincian bagian Kampung dari perolehan/ bagian Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh Perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh kampung
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing- masing kampung.
(2)Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

BAB V

ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 9

(1)Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dalam APBD alokasi dana kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.
(2)Pengalokasikan ADK dengan mempertimbangkan :
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;
2. b.jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADK diatur Pasal IQ Alokasi Dana Kampung bertujuan uptuk:
1. a.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam i nclaksanakap pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya ;
2. b.Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat Kampung dalam pcrencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Kampung
3. c.Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung;

BAB VI

DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN

Pasal 11

(1)Bupati menentukan besaran dana kampung yang diterima masing- masing Kampung.
(2)Penghitungan besaran Dana Kampung sebagaima na dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah kampung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
(3)Dana Kampung setiap kampung dihitung berdasarkan :
1. a.Alokasi dasar, yang sudah ditentukan besarannya pada Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P
2. b.Alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut:
  1. 1.25 % ( dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kampung
  2. 2.10 % (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Kampung;
  3. 3.35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Kampung; dan
  4. 4.30 % (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan Geografis.