DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Kesejahteraan, HAM, Sistem Jaminan, Kesehatan, Penanganan Fakir Miskin, PERDA, Peningkatan Kesejahteraan, Pembentukan Komisi Daerah, Standar Nasional Rehabilitasi, Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesejahteraan Lansia Miskin memerlukan perhatian dari seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih berkualitas dan mandiri, sehingga dapat memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1021);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor192);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 780);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Lanjut Usia miskin yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8.Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
10.Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia Miskin agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
11.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya peraturan daerah ini sebagai adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
(2). Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan lansia adalah untuk:
1. a.mewujudkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.
2. b.membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia diperuntukan bagi Lansia diluar panti.
(2)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia ditujukan kepada per orangan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
(2)Kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lansia yang memiliki masalah :
1. a.kemiskinan;
2. b.keterlantaran ; dan
3. c.kecacatan.

Pasal 5

(1)Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dimaknai dengan kriteria miskin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
(2)Keterlantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dimaknai tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
(3)Kecacatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c dimaknai cacat pada badan yang menyebabkan keterbatasan untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri.

Pasal 6

Sebagai bentuk publikasi informasi dan pengawasan terselenggaranya kesejahteraan sosial lansia, diberikan penanda pada tempat tinggal lansia penerima.

Pasal 7

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan sosial; dan
c.perlindungan sosial.

Pasal 9

(1)Jaminan kesehatan lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran, jaminan kesehatan atau dengan sebutan lainnya oleh pemerintah daerah.
(2)Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan kesehatan.

Pasal 10

(1)Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai berkelanjutan.
(2)Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai oleh pemerintah daerah.
(3)Pemberian langsung tunai oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besaran nilai yang diberikan paling sedikit sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…