DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; Mengingat 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1Q45-

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Nprara Rennhlik Indnnp^ia Tnhnn Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7.Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
8.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9.Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dart penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
11.Perangkat Kampung adalah terdiri dari Sekretaris Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalahdana perimbangan yang diterimakabupaten/ kotadalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kotasetelahdikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
16.Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.

BAB II

JENIS PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung dianggarkan dalam APB Kampung yang hersumber dari ADK.
(2)Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung mcnggunakan penghitungan sebagai berikut: a ADK yang beijumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) digunakan maksimal 60%(enam puluhperseratus); b ADK yang beijumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus jutarupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupiah) digunakan maksimal 50%(lima puluh perseratus); c ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40%(empat puluh perseratus); dan d ADK yang beijumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)digunakan maksimal 30%(tiga puluh perseratus).
(3)Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pcmerintahan, dan letak geografis.
(4)Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: a kepala Kampung; b sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan;dan c perangkat Kampung selain sekretaris Kampung paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan.
(5)Besaran penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 3

(1)Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung;
(2)Jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Kampung terhitung sejak tanggal Pelantikan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pemberhentian

Pasal 5

Kedudukan keuangan Penjabat Kepala Kampung sama dengan kedudukan keuangan Kepala Kampung.

Pasal 6

Bagi Perangkat Kampung yang merangkap tugas sebagai Kepala Kampung atau Perangkat Kampung lainnya lebih dari 15 (lima belas) hari, hanya berhak menerima salah satu tunjangan jabatan yakni pada jabatan tertinggi.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dilakukan oleh BPK, Camat setempat, Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang;
(2)Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan unsur penyelenggara pemerintahan Kampung dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan Peraturan Pérundang-undan^an yang berlaku. i , i • BAB VI

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 16 Februari 2016 Pj. BUPATI LAMPUNG TENGAH, ttd EDARWAN Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 16 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, ttd ADI ERLANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 03 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Tengah ttd M. Supriadi NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 02/LTG/2016 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG I. UMUM Negara Indonesia terdiri dari berbagai propinsi, dan propinsi terdiri dari kabupaten/kota.dan sampai pada tingkatan paling rendah yaitu kampung. Kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan diihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung yang semakin kompleks, maka Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dituntut memberikan hasil terbaik dalam kineija dan pelayanan, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Kampung dimaksud, salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung. Di dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan Keuangan Kampung yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

n.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung; Mengingat 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1Q45-

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Nprara Rennhlik Indnnp^ia Tnhnn Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah
2.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6.Camat adalah Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7.Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.
8.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9.Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dart penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
11.Perangkat Kampung adalah terdiri dari Sekretaris Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalahdana perimbangan yang diterimakabupaten/ kotadalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kotasetelahdikurangi Dana Alokasi Khusus.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15.Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
16.Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.

BAB II

JENIS PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung dianggarkan dalam APB Kampung yang hersumber dari ADK.
(2)Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung mcnggunakan penghitungan sebagai berikut: a ADK yang beijumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) digunakan maksimal 60%(enam puluhperseratus); b ADK yang beijumlah Rp.500.000.000,00(lima ratus jutarupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus jutarupiah) digunakan maksimal 50%(lima puluh perseratus); c ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40%(empat puluh perseratus); dan d ADK yang beijumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)digunakan maksimal 30%(tiga puluh perseratus).
(3)Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pcmerintahan, dan letak geografis.
(4)Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap: a kepala Kampung; b sekretaris Kampung paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan;dan c perangkat Kampung selain sekretaris Kampung paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Kampung per bulan.
(5)Besaran penghasilan tetap kepala Kampung dan perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan dengan peraturan bupati.

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 3

(1)Kepala Kampung dan Perangkat Kampung selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, juga dapat menerima tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung;
(2)Jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(3)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APB Kampung.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 4

Pasal 5

Kedudukan keuangan Penjabat Kepala Kampung sama dengan kedudukan keuangan Kepala Kampung.

Pasal 6

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dilakukan oleh BPK, Camat setempat, Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang;
(2)Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan unsur penyelenggara pemerintahan Kampung dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan Peraturan Pérundang-undan^an yang berlaku. i , i • BAB VI

Pasal 8

n.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar