DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 16 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); | . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); 10. 14. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 195 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 2. 10. 12; 13. 14 Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah. Tata cara pembentukan Peraturan Daerah adalah rangkaian kegiatan penyusunan Peraturan Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah. .Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 15.DanaAlokasiKhususyang selanjutnyadisingkatDAKadalah danayangbersumberdaripendapatanAPBNyang dialokasikankepada Daerahtertentudengantujuanuntuk membantumendanaikegiatankhususyangmerupakan urusanPemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah. 16.PendapatanDaerahadalahsemuahakDaerahyangdiakui sebagaipenambahnilaikekayaanbersihdalamperiode tahunanggaran berkenaan. 17.BelanjaDaerahadalahsemuakewajibanPemerintah Daerah yangdiakuisebagaipengurangannilaikekayaanbersih dalamperiodetahunanggaranberkenaan. 18.Pembiayaandaerahadalahsetiappenerimaanyangperlu dibayarkembalidan/atau pengeluaranyang akanditerima kembali,baikpada tahunanggaranberkenaanmaupunpada tahun-tahunanggaranberikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah tahunanggaran2023 semulasebesarRp.2.729.046.241.259 bertambahsebesar Rp.70.707.470.050sehinggamenjadiRp.2.799.753.711.309, denganrinciansebagai berikut: 1.PendapatanDaerah Semula Rp.2.638.738.105.864 Bertambah Rp.25.054.867.357 JumlahsetelahperubahanRp.2.663.792.973.221 2.BelanjaDaerah Semula Rp.2.690.030.377.789 Bertambah Rp.76.464.418.408 JumlahsetelahperubahanRp.2.766.494.796.197 3.PembiayaanDaerah a.Penerimaan Pembiayaan Semula Rp.90.308.135.385 Bertambah Rp.45.652.602.693 JumlahsetelahperubahanRp.135.960.738.088 b.PengeluaranPembiayaan Semula Rp.39.015.863.470 Berkurang Rp.(5.756.948.358) JumlahsetelahperubahanRp.33.258.915.112 Jumlah Pembiayaannetto Rp.102.701.822.976 Sisa lebihpembiayaan anggaran Setelahperubahan Rp.0,00 Pasal 3 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,bersumberdari: a.Pendapatanaslidaerah; Semula Rp.259.079.320.864 Bertambah Rp. 7.968.506.311 Jumlah setelah perubahan Rp. .267.047.827.175

b.Pendapatan transfer; Rp. 2.376.202.138.000
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Semula Rp. 3.456.647.000 Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah setelah perubahan Rp. 3.456.647.000

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
1. a.Pajak daerah; Semula Rp. 125.510.632.197 Bertambah Rp. 3.859.700.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 129.370.332.197
2. b.Retribusi daerah; Semula Rp. 10.918.975.000 Bertambah Rp. 84.800.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 10.998.775.000
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Semula Rp. 8.061.458.068 Bertambah Rp. 1.158.316.062 Jumlah setelah perubahan Rp. 9.219.774.130
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; Semula Rp. 114.593.255.599 Bertambah Rp. 2.865.690.249 Jumlah setelah perubahan Rp. 117.458.945.848
(2)Pendapatantransfersebagaimana dimaksuddalamPasal3 hurufb,bersumberdari:
1. a.Transfer pemerintah pusat; Semula Rp. 2.236.202.138.000 Berkurang Rp. (12.013.638.954) Jumlah setelah perubahan Rp. 2.224.188.499.046
2. b.Transfer antar daerah; Semula Rp. 140.000.000.000 Bertambah Rp. 29.100.000.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 169.100.000.000
(3)Lain-lainpendapatandaerah yangsahsebagaimana dimaksud dalamPasal3huruf¢,bersumberdari:
1. a.Pendapatan hibah; SemulaRp.3.456.647.000 Bertambah/berkurangRp.0 JumlahsetelahperubahanRp.3.456.647.000 b.Lain-lainpendapatansesuai Kketentuan peraturan Perundang-undangan; SemulaRp.0 Bertambah/berkurangRp.0 JumlahsetelahperubahanRp.0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Belanja operasional, Semula Rp. 1.890.876.811.057 Bertambah Rp. 52.990.990.504 Jumlah setelah perubahan Rp. 1.943.867.801.561
b.Belanja modal; Semula Rp. 312.483.682.812 Bertambah Rp. 31.578.977.904 Jumlah setelah perubahan Rp. 344.062.660.716
c.Belanja tidak terduga; Semula Rp. 15.000.000.000 Berkurang Rp. (8.500.000.000) Jumlah setelah perubahan Rp. 6.500.000.000
d.Belanja transfer; Semula Rp. 471.669.883.920 Bertambah Rp. 394.450.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 472.064.333.920

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai; Semula Rp. 1.241.783.329.342 Bertambah Rp. 1.523.064.420 Jumlah setelah perubahan Rp. 1.243.306.393.762
2. b.Belanja barang dan jasa; Semula Rp. 542.614.718.705 Bertambah Rp. 43.644.695.602 Jumlah setelah perubahan Rp. 586.259.414.307
3. c.Belanja Bunga; Semula Rp. 9.000.000.000 Berkurang Rp. (1.941.879.688) Jumlah setelah perubahan Rp. 7.058.120.312
4. d.Belanja subsidi; Semula Rp. 361.500.000 Berkurang Rp. (80.000.000) Jumlah setelah perubahan Rp. 281.500.000
5. e.Belanja hibah; Semula Rp. 97.117.263.010 Bertambah Rp. 9.845.110.170 Jumlah setelah perubahan Rp. 106.962.373.180
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah; Semula Rp. 1.300.000.000 Bertambah /berkurang Rp. 0 Jumlah setelah perubahan Rp . 1.300.000.000
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin, Semula Rp. 69.178.480.463 Bertambah Rp. 1.671.317.663 Jumlah setelah perubahan Rp. 70.849.798.126
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan; Semula Rp. 80.343.217.882 Bertambah Rp. 97.928.838.376 Jumlah setelah perubahan Rp. 178.272.056.258
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Semula Rp. 161.347.774.467 Berkurang Rp. (68.336.688.135) Jumlah setelah perubahan Rp. 93.011.086.332
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; Semula Rp. 244.210.000 Berkurang Rp. 285.510.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 529.720.000
6. f.Belanja modal aset lainnya; Semula Rp. 70.000.000 Berkurang Rp. 30.000.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 100.000.000
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu : Semula Rp. 15.000.000.000 Berkurang Rp. (8.500.000.000) Jumlah setelah perubahan Rp. 6.500.000.000
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
1. a.Belanja bagi hasil; Semula Rp. 13.642.460.720 Bertambah Rp. 394.450.000 Jumlah setelah perubahan Rp. 14.036.910.720
2. b.Belanja bantuan keuangan; Semula Rp. 458.027.423.200 Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah setelah perubahan Rp. 458.027.423.200

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a.Penerimaan pembiayaan; Semula Rp. 90.308.135.395 Bertambah Rp. 45.652.602.693 Jumlah setelah perubahan Rp 135.960.738.088
b.Pengeluran pembiayaan; Semula Rp. 39.015.863.470 Berkurang Rp. (5.756.948.358) Jumlah setelah perubahan Rp. 33.258.915.112

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7hurufa,terdiri atas: a.Sisa lebihperhitungan anggaran tahun sebelumnya; Semula Rp..90.308.135.395 Bertambah Rp. 45.652.602.693 Jumlah setelah perubahan Rp 135.960.738.088 t
(2)
(1)@) @)
1. b.Penerimaan pinjaman daerah; Semula Rp. 0 Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah setelah perubahan Rp. 0 Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
2. a.Penyertaan modal daerah; Semula Rp. 0 Bertambah/berkurang Rp. 0 Jumlah setelah perubahan Rp. 0
3. b.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; Semula Rp. 39.015.863.470 Berkurang Rp. (5.756.948.358) Jumlah setelah perubahan Rp. 33.258.915.112

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2023. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; Keperluanmendesak sebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputi: a.Kebutuhandaerah dalam rangka PelayananDasar masyarakatyanganggarannya belumtersediadalam tahun anggaranberjalan; b.Belanja daerah yangbersifatmengikatdan belanjayang bersifat wajib; c.Pengeluaran daerah yang beradadiluarkendali Pemerintah Daerahdantidakdapat diprediksikan sebelumnya,sertaamanatperaturan perundang- undangan; dan/atau d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkankerugian yanglebihbesarbagiPemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah

1.Lampiran I
2.Lampiran II
3.Lampiran III
4.Lampiran IV
5.Lampiran V
6.Lampiran VI
7.Lampiran VII
8.Lampiran VIII
9.Lampiran IX
10.Lampiran X
11.Lampiran XI
12.Lampiran XII
13.Lampiran XIII
14.Lampiran XIV
15.Lampiran XV
16.Lampiran XVI
17.Lampiran XVII makacan, HLZLZT 2 1 - Ionis RingkasanPerubahanAPBDyang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Indikator Dan Target Kinerjanya; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; Sinkronisasi Program Prioritas Dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Sinkronisasi Major Project Dengan Dukungan Program Prioritas Daerah; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Kegiatan Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years); Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Lampung Tengah menetapkan Peraturan Bupati. tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. ' TS-

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…