DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
10.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 454);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024- 2044.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi selama setengah abad terakhir telah berhasil mengubah struktur perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian ke sektor industri. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB menurun tajam, dari 56.3% (1962) menjadi hanya 12,72% (2019). Pada periode yang sama, sektor industri (manufaktur dan nonmanufaktur) mengalami peningkatan yang cukup berarti dari 11,9% (1962) menjadi sekitar 19,70%

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
8.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
9.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
10.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
12.Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016- 2035 yang selanjutnya disebut RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Provinsi Lampung Tahun 2016-2035.
13.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.1. Kondisi Daerah 2.1.1.Geografis Secara astronomis, Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104’ 35’sampai 105’ 50’ Bujur Timur dan 4’30’ sampai 4’15’ Lintang Selatan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha, masyarakat, dan/atau institusi terkait di Daerah;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Tengah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Tengah 2005-2025, yaitu: “Lampung Tengah Maju, Aman, Adil dan Sejahtera”. Sedangkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Tahun 2021-2026, yaitu “Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.pendanaan.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 4.1. Strategi Pembangunan Industri Strategi pembangunan industri daerah merupakan bagian dari cita- cita daerah yang termaktub dalam visi pembangunan jangka panjang dan menengah daerah. Salah satu strategi tersebut adalah menentukan prioritas dan jenis industri yang berpotensi dan berpeluang maju dan berkembang sehingga memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Strategi pengembangkan industri unggul berbasis pengelohan sumber daya lokal. Secara khusus, Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah disusun untuk terwujudnya Visi Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah adalah “Terwujudnya Lampung Tengah Menjadi Kawasan Industri yang Kompetitif, Inovatif, dan Berdaya Saing Berbasis Potensi Lokal Menuju Masyarakat Lampung Tengah Berjaya”.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur Industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan:
1. a.infrastruktur Industri; dan
2. b.infrastruktur penunjang.
(2)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari:
1. a.fasilitas energi dan kelistrikan;
2. b.fasilitas telekomunikasi;
3. c.fasilitas sumber daya air;
4. d.sanitasi; dan
5. e.fasilitas transportasi.
(3)Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.perumahan;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.kesehatan;
5. e.pemadam kebakaran;
6. f.tempat pembuangan sampah; dan
7. g.pengelolaan limbah.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2044 merupakan penjabaran lebih detail dari RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, RPJPD Lampung Tengah 2005-2025, dan RPJMD Lampung Tengah 2021-2026, khususnya terkait dengan pembangunan industri yang disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016–2035 dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. RPIK Lampung Tengah menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perindustrian. Bagi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dokumen ini digunakan sebagai pedoman pemberian dukungan bagi pembangunan bidang industri di Kabupaten Lampung Tengah sekaligus sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan, yaitu industri pengolahan berbasis pertanian.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

(1)Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Daerah.
(2)Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia Daerah dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
(3)Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan melalui tahapan:
1. a.tahap I periode 2024-2028;
2. b.tahap II periode 2029-2033; dan
3. c.tahap III periode 2034-2044.

BAB VI

RPIK

Pasal 9

(1)RPIK memuat :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
3. c.visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
4. d.strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
5. e.penutup.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pembangunan Industri dalam RPIK.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menjalin sinergitas dengan Pemerintah pusat dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…