Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
menetapkan Peraturan Daerah tentane Perubahan Atas Peraturan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan; - Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang * Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
• 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara ~ Republik Indonesia Nomor 3987);
4959);
5679);
5601);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01) diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 13 April 2016 BUPATI LAMPUNG TENGAH, ttd MUSTAFA Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal 13 April 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, ttd ADI ERLANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 04 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Tengah ttd M. Supriadi NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG : 9/LTG/2016. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN I. UMUM Dalam upaya menggali potensi pajak daerah dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pemerintah Daerah telah memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan evaluasi, berkaitan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena wans dan hibah wasiat, ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Ayat (2) Contoh 2 Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai dual Objek Pajak sebesar Rp 800.000.000,00, maka besamya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut: Nilai Perolehan Objek Pajak Rp. 800.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Rp.300.000.000,00 Kena Pajak Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Rp 500.000.000,00 Pajak BPHTB terutang 5% x Rp 500.000.000,00 = Rp 25.000.000,00 Contoh 3 Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp 450.000.000,00, maka besamya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut: Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 500.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Rp 300.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Rp 200.000.000,00 Pajak BPHTB terutang =5% x Rp 200.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 Contoh 4 Suatu Yayasan Pantl Asuhan Anak Yatim Piatu memperoleh hibah wasiat dari seseorang sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaTtar kc Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp 900.000.000,00, maka besamya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut: Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Rp 60.000.000,00 Kena Pajak Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Rp 940.000.000,00 Pajak BPHTB terutang 5% x Rp 940.000.000,00 = Rp 47.000.000,00 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 03
Membuka PDF…