DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan UU, Perimbangan Keuangan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, PERDA, Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Bantuan Prasarana, Kemudahan dan/atau Bantuan, Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan, Rencana Tata Ruang, Bangunan Gedung, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, berdasarkan Pasal 15 huruf n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah harus memberikan fasilitasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nornor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
9.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
10.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
11.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
12.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
13.Kantor Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Lampung Tengah.
14.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
15.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Perumahan MBR diselenggarakan dengan berazaskan:

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keefisienan dan kemanfaatan;
e.keterjangkauan dan kemudahan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i.keterpaduan;
j.kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan
l.keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Pembangunan Perumahan MBR dimaksudkan untuk pengaturan Pembangunan Perumahan MBR yang berkualitas dengan dukungan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang memenuhi standar kelayakan.

Pasal 4

Pembangunan Perumahan MBR diselenggarakan untuk:

a.memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan MBR;
b.mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
c.meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan
d.memberdayakan para pemangku kepentingan pembangunan perumahan MBR;
e.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
f.menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB III

TAHAPAN PEMBANGUNAN MBR

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud, dan tujuan;
b.tahapan pembangunan Perumahan MBR;
c.fasilitasi pemerintah daerah;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.ketentuan sanksi

Pasal 6

(1)Pembangunan Perumahan MBR dilakukan untuk luas lahan paling banyak 5 (lima) hektare dan paling sedikit 0,5 (nol koma lima) hektare serta berada dalam 1 (satu) lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah tapak.
(2)Lokasi pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 7

Pembangunan Perumahan MBR sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

a.persiapan;
b.prakonstruksi;
c.konstruksi; dan
d.pascakonstruksi.

Pasal 9

(1)Badan Hukum yang akan melaksanakan pembangunan Perumahan MBR menyusun proposal pembangunan Perumahan MBR.
(2)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perencanaan pembangunan Perumahan MBR yang memuat paling sedikit:
1. a.perencanaan dan perancangan Rumah MBR;
2. b.perencanaan dan perancangan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan MBR;
3. c.perolehan tanah; dan
4. d.pemenuhan perizinan.

Pasal 10

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d berupa seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Perumahan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang meliputi:

a.perizinan yang menyangkut pengesahan site plan;
b.surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
c.izin mendirikan bangunan dan pengesahan dokumen rencana teknis.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TAHAPAN PEMBANGUNAN MBR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TAHAPAN PEMBANGUNAN MBR

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011