DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

b.bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat ( 1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
a.bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah berjalan efektif, efesien dan bersasaran maka perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang merupakan satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional; BUPATI LAMPUNG TENGAH, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ~ TAHUN 2024 Mengingat Menimbang
1. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 65 );
2. 7.Peratu ran Daerah Provinsi Lampu ng Nomor 14 Tah un 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
3. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KeIJa Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
4. 5.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republim Indonesia Nomor 6956);
5. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
7. 1.Daerah adaJah Kabupaten Lampung Tengah.
8. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang mermrnpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. 3.Bupati adaJah Bupati Lampung Tengah.
10. 4.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. 5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adaJah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. 6.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode l (satu) tahun.
13. 7.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan:
14. 8.Misi adalah rumusan umum mengenai upay a-upaya yang akan dilakukan untuk mcwujudkan visi.
15. 9.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan o1ehinstansi pemerintah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH Menetapkan

(1)Dalam rangka rnenjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pernbangunan Daerah , Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir di masa pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(2)RKPD sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB I

KETENTUAN UMUM : PERATURAN DAERAH TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAlN

Pasal 4

BAB Ill PENGENDALIAN DAN EVALUASl RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati.

BAB ILL

PENGENDALIAN DAN EVALUASl RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan Program Bupati.

Pasal 3

( l) Program pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

BAB 11 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR.~ NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG: 04/ 1527 /LTG/2024 KUSUMA RfYADI Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal ::2-r ~-lu1 '-0~ Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah. Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Pembangunan jangka panjang Daerah 2025-2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelurnnya untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik lndonesia. Untuk itu dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Lampung Tengah untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah- langkah antara lain: di bidang pengelolaan sumber daya alam. sumber daya manusia, lingkungan hid up, dan kelernbagaanva sehingga Kabupaten Lampung Tengah dapat mengejar ketertinggalan dan mernpuriyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergulatan di tingkat regional, nasional maupun internasional. Pembangunan daerah adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang rneliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan rnasyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa depan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasa.rkan Pasal 5 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional yang memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah. Begitupun dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Dengan dernikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal- hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusun rencana jangka menengah dan tahunannya. A. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENLAMPUNGTENGAH NOMOR-'\ TAHUN2024 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 RPJPD harus disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka pajang nasional sesuai karakter dan potensi Daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. Kepala Sadan Perencanaan Daerah menyiapkan rancangan RPJPD yang disusun melalui musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Rancanagan RPJPD hasil musyawarah Bila Visi telah dirumuskankan, maka perlu dinyatakan secara tegas melalui Misi yaitu upaya-upaya ideal untuk mencapai Visi. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan indikator utarna pembangunan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang lebih menekankan pada kegiatan yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya menitikberatkan pada partisipasi masyarakat ataupun stakeholder perguruan tinggi dan lembaga-lembaga strategis. Oleh sebab itu RPJPD yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan arah kebijakan adalah produk strategis bagi kemajuan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. RPJPD diwujudkan dalam Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyu sun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

a.merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan Pernerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing:
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tujuan yang dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalarn rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu rencana pembangunan jangka panjang nasional sedangkan periodisasi RPJMD juga mengikuti periodisasi rencana pembangunan jangka panjang nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. Narnun demikian, Bupati terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempumakan RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun pertama pemerintahannya, melalui mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR.. ~&

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 2 Cukupjelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…