DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2023

Nomor: 46
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Lampung Tengah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6.Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Tengah.
7.Kampung/Kelurahan adalah Kampung/Kelurahan dalam Kabupaten Lampung Tengah.
8.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
9.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat kepada pemakai informasi hukum.
10.Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang – undangan atau produk hukum selain peraturan perundang – undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang – undangan.
11.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
12.Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistern untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
13.Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pengolahan data peraturan perundang – undangan dalam satu unit komputer.
14.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
15.Program Aplikasi adalah program otomasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperingkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
16.Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
17.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan, meliputi Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengembangan dan pengelolaan JDIH di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a.menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu melalui sistem informasi hukum dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan instansi pemerintah;
b.menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah;
c.meningkatkan pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat kepada publik/pemakai informasi hukum; dan
d.meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum melalui sosialisasi produk hukum.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Pengelola JDIH berkedudukan di :
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD.
(2)Susunan keanggotaan pengelola JDIH Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : Ketua : Sekretaris Daerah Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah

2.Kepala Kampung/Kelurahan

(3)Susunan keanggotaan pengelola JDIH Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : Ketua : Sekretaris DPRD Sekretaris : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang– Undangan Sekretariat DPRD Anggota : 1. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD

2.Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

(4)Susunan Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Keputusan Sekretaris Daerah.
(5)Bagan Struktur Organisasi Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini.

Pasal 5

Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengelolaan JDIH meliputi :

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum lainnya;
b.penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
1. a.TAP MPR;
2. b.Undang – Undang;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan Menteri Dalam Negeri;
6. f.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
7. g.Keputusan Menteri Dalam Negeri;
8. h.Peraturan Daerah Provinsi;
9. i.Peraturan Daerah;
10. j.Peraturan Bupati Lampung Tengah;dan
11. k.Informasi Hukum lainnya.
(2)Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k antara lain:
1. a.Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.MoU/Nota Kesepakatan/Kerjasama antara daerah dengan Kabupaten/Kota lain;
3. c.Rancangan Produk Hukum Daerah;
4. d.Surat Edaran Bupati; dan
5. e.Artikel hukum.

Pasal 7

(1)Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
1. a.Sistem Katalog;
2. b.Sistem mandiri/stand alone; dan
3. c.Sistem internet/website.
(2)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang – undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul sumber dan status peraturan perundang – undangan ke dalam satu unit komputer.
(3)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang – undangan yang berdiri sendiri dalam suatu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
(4)Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui website JDIH Kabupaten Lampung Tengah.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

(1)Pengelola JDIH bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Pemerintah Daerah:
2. b.pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pusat dan Provinsi:
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH:
4. d.pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
5. e.penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 9

Pengelola JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib berpedoman pada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sebagai berikut :

a.Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang – Undangan;
b.Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; dan
c.Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 10

(1)Pengelola JDIH paling sedikit setiap 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum Daerah dan Informasi Hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui website JDIH.
(2)Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.
(3)Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Website jdih.lampungtengahkab.go.id

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…