Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2017
- Nomor
- 01
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 62
1821);
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Korban Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor i / Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentangPedoman Pelaksanaan Perlmdungan Perempuan; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentangPedoman Pelaksanaan Perlmdungan Anak; Pem^rdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar e yanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 7^ N°mor 5 Tahun 2010 tentang Panduan da”Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; PeXm a ,‘ egara Pemberdayaan Perempuan dari Perlmdungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; ' Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Und^» u 1^“” 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ? r 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); p™»i™ Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan aaUm Rumah (Lembaran Ternb Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604b Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekamsme Pelayanan Terpadu bagi Saksi N°rban Kdana PeTdaganX M Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22,1 Tambahan Umbaran Ne8ara Republik Indonesia Nomor
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUN G UTARA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN.
BAB I
2. 5. 6. 3. 4. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. Pemermtah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur peny Pemaksaan, atau perampasan Kemerdekaan secara melawan hukum. Bupati adalah Bupati Lampung Utara Daerah yang “Mutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Utara O^nisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala “ ° RD l313™ Penyelenggaraan Unfsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ^mpuan adalah seseorang yang mempunyai predikat ’ sebagai gadis yang dewasa, dan atau sebagai isteri/ibu, yang secara kodrat dan hukum diakui sebagai perempuan. i ^lum berusia 18 (delapan be as) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
BAB II
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:
C. non diskriminasi;
dan
Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari dari tindak kekerasan, adalah untuk: a.mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang; b.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
d.memberikan pelayanan dan Pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor dan saksi;
BAB III RUANG LINGKUP
BAB III
BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BAB IV
Pemermtah Daerah bertanggung jawab dalam upaya melindungi perempuan dari perbuatan tindak kekerasan yang teijadi di depan umum atau kehidupan pribadi dalam bentuk-
b.kekerasan seksual; C. kekerasan ekonomi;
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui teijadmya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajio melakukan upaya- upaya untuk: a.mencegah berlangsungnya tindak pidana; b.memberikan perlindungan kepada korban tindak kekerasan;
dan/atau ^^^^dungan Pr°SeS stapan Bagian Kedua Pencegahan Tindak Kekerasan
a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan-
a.Lembaga agama; b.keluarga dan/atau kerabat terdekat;
d.lembaga adat;
£ lembaga pendidikan;
h.lembaga sosial kemasyarakatan; dan £ dunia usaha dan lembaga lainnya.
Bagian Ketiga Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan
Membuka PDF…