DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2017

Nomor: 04
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Mengingat 1 . M°m°r 8 TahUn 1956 tentan8 Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undfng- “TT* N°mOr 6 TahUn 1956 l^baran Negafa Repubhk Indonesm Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Datam Und^n"^ Daer^ Tlngkat 1 Sumatera Selatan sebagai Ttó^ Ne«ara Republik Indonesia R^nbi s i a °r 73’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)- M Undang-Undang Nomor 17 Tahón 2003 tentang Keuangan Nomor ^T^b^V^51* lndonesia Tahun 2003 Nomor428^ b “ Umbaran Negara RePnblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan ' Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran diXh teb '"tT8* Nomor 5587> sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang °mor 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Neg^Ren^ 58’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)- EXT?” p^merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Per*etujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN £^7^™ PIMPtNAN dan anggota dewÊS PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA. 2. 5. 6. 7. 3. 4.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan oleh pemenntah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pimpman DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan para wakil ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

8.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
11.Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua atau sekretaris atau anggota Badan Musyawarah atau Komisi- komisi atau Badan Kehormatan, Badan Propemperda atau Badan Anggaran atau Alat Kelengkapan lain.
12.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kineija Pimpinan dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan keija, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, untuk Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan belanja rumah tangga dan untuk Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan be^-upa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
14.Uang Jasa Pengabdian adalah uang jasa yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 1 undangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.
17.Pejabat Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi insentif dan belanja penunjang operasional pimpinan pada setiap klaster.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain,
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Lampung Utara.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. 1

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 6

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

reses ! ayat reses

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan pembentukan Ferda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)dan tunjangan alat kelengkapan lam dibenkan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen),’ dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD. (31 kelen8kaPan lain sebagaimana dimaksud ton JT PVT ayat |2) dlberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud nn^k PaSal 2,ayat (1) hurufb angka 1 diberikan setiap bulan DPRD pen,ngkatan ^nena kepada Pimpinan dan Anggota
(2)Tunjangan 'reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 LDT Mn? 2 dlberikan setiap melaksanakan i kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat8(2| ketentuan’ untuk kekJp°k k--p-
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(3)lTTgan korn,unUtasi toensif dan tunjangan ibenkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ’ avT^VT, daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasü perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belania ET,aparftUr 8ipÜ negara dan dikelom^okk^ da^3( ga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. dbS^T ke,namPuan keuangan daerah sebagaimana ,4) berpedoman pada

Pasal 9

(1> S8”88” ^j^'eraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja; C. jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut.

(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpman DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan C. belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang dibenkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negen serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Per*etujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN £^7^™ PIMPtNAN dan anggota dewÊS PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA. 2. 5. 6. 7. 3. 4.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
11.Tunjangan Alat Kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua dan wakil ketua atau sekretaris atau anggota Badan Musyawarah atau Komisi- komisi atau Badan Kehormatan, Badan Propemperda atau Badan Anggaran atau Alat Kelengkapan lain.
12.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kineija Pimpinan dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan keija, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, untuk Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan belanja rumah tangga dan untuk Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan be^-upa rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi.
14.Uang Jasa Pengabdian adalah uang jasa yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 1 undangan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.
17.Pejabat Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi insentif dan belanja penunjang operasional pimpinan pada setiap klaster.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain,
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati Lampung Utara.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD. 1

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan. 6

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

reses ! ayat reses

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah komisi, badan anggaran, badan pembentukan Ferda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
(2)dan tunjangan alat kelengkapan lam dibenkan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen),’ dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD. (31 kelen8kaPan lain sebagaimana dimaksud ton JT PVT ayat |2) dlberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud nn^k PaSal 2,ayat (1) hurufb angka 1 diberikan setiap bulan DPRD pen,ngkatan ^nena kepada Pimpinan dan Anggota
(2)Tunjangan 'reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 LDT Mn? 2 dlberikan setiap melaksanakan i kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(6)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat8(2| ketentuan’ untuk kekJp°k k--p-
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.
(3)lTTgan korn,unUtasi toensif dan tunjangan ibenkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ’ avT^VT, daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasü perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belania ET,aparftUr 8ipÜ negara dan dikelom^okk^ da^3( ga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. dbS^T ke,namPuan keuangan daerah sebagaimana ,4) berpedoman pada

Pasal 9

(1> S8”88” ^j^'eraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri

a.jaminan kesehatan;
b.jaminan kecelakaan kerja; C. jaminan kematian; dan
d.pakaian dinas dan atribut.

(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpman DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan C. belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunjangan transportasi.

Pasal 10

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang dibenkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negen serta tidak termasuk istri dan anak.