DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2016

Nomor: 05
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Lampung Utara; Mengingat : 1. ^^^U^g-Undang Dasar Negara Republik 2

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan T^mharan Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2G15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); H
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Preya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15.Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lmgkungan Kementerian Dalam Negert dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umura di Lmgkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Praja <Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Dalan i Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ' Pemerintahan. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampyng
9.Sekretaris Daerah. adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Utara.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. • 1 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
14.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Lampung Utara.
15.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Lampung Utara.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur . pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib di: elenggarakan oleh semua Daerah.
19.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
20.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
21.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. BABU PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian tugas habis;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 5 1. 4. 5. 8. 9. 2. 3. 6. 7. E— 5 SfcSV «enggarakan taan Kebudayaan; 8 HenÜ,dlkan dan Urusan Pemerintahan Bidang A Urusan Pemerintahan
1. 1313.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tine A '=^ -SXI B ™enggarakdn Urusan Pemerintahan TiPe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Urusan Bldang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang OLcLLiSlIxC, PasaJ. 3 &d5“ Daerah “ dibentuk Daerah dengan susunan
a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tioe A-. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A- ’
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe APd. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari: P ’ dan Perlindungan Anak Tipe B Perempuan dan Perlindungan Anaï™ “ Bidang Pemberdayaan A “^'enggarakan Urusan Bidang Kehutanan; Hld^p dan Urusan Pemerintahan ' sósS; 805131 TiPS A “'^nggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 6
1. 16.Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; menengan dan ModaI dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tine A f-»™» «.«a Olahraga dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata- 0“ 71116 B “Welengg^an Urusan K^rsTpJ? g PerPustaiaan dan Urusan Pemerintahan Bidang PemeHntahan A u™. -pemerintahan 22'Sg’JSX.’*‘ B Pemerintahan
e.Badan Daerah terdiri Kari- d“ A86t ^6 A — ^anakan hmgsi “ ^6 A ““akan
1. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksannl^ • CrT^mV^ d“ Bidang PeneUtiin 4‘ KePeSawaian dan Pcngembangan Sumber Daya Manusia Tine A PendS^d^^ U— “X Kep^aS
f.Kecamatan terdiri dari: a) Kecamatan Abung Barat dengan Tipe A b) Kecamatan Abung Kunang dengan Tipe A c) Kecamatan Abung Pekurun dengan Tipe A d) Kecamatan Abung Selatan dengan Tipe A e) Kecamatan Abung SemuJi dengan Tipe A f) Kecamatan Abung Surakarta dengan Tipe A g) Kecamatan Abung Tengah dengan Tipe A h) Kecamatan Abung Timur dengan Tipe A i) Kecamatan Abung Tinggi dengan Tipe A j) Kecamatan Blambangan Pagax dengan Tipe A k) Kecamatan Bukit Kemuning dengan Tipe A 1) Kecamatan Bunga Mayang dengan Tip e A m) Kecamatan Hulu Sungkai dengan Tipe A n) Kecamatan Kotabumi dengan Tipe A 7 o) Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Tipe A p) Kecamatan Kotabumi Utara dengan Tipe A q) Kecamatan Muara Sungkai dengan Tipe A r) Kecamatan Sungkai Barat dengan Tipe A s) Kecamatan Sungkai Jaya dengan Tipe A t) Kecamatan Sungkai Selatan dengan Tipe A u) Kecamatan Sungkai Tengah dengan Tipe A v) Kecamatan Sungkai Utara dengan Tipe A w) Kecamatan Tanjung Raja dengan Tipe A

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan.dengan Peraturan Hupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

D^?aS Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms Dinas/Badan (UPTD/B).

(2)UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPTD/B sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal °’ terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan beruna sa.tuan. pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. ! । Pasal 7 । (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud riahm Pasal I 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa | rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. ï.. 8

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipü Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan un^ng^^ Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Keija sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Sub Bidang Penyuluhan, yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem penyuluhan diundangkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Kesekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia diundangkan. 9

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana, yang terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundag-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana diundangkan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Lampung Utara; Mengingat : 1. ^^^U^g-Undang Dasar Negara Republik 2

6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan T^mharan Negara Republik In donesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2G15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); H
9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dari Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Preya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakeija Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15.Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 3
16.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lmgkungan Kementerian Dalam Negert dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umura di Lmgkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Satuan Polisi Praja <Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Dalan i Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. ' Pemerintahan. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampyng
9.Sekretaris Daerah. adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Utara.
12.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara. • 1 3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
14.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Lampung Utara.
15.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Lampung Utara.
16.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur . pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib di: elenggarakan oleh semua Daerah.
19.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
20.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
21.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. BABU PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian tugas habis;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas. 5 1. 4. 5. 8. 9. 2. 3. 6. 7. E— 5 SfcSV «enggarakan taan Kebudayaan; 8 HenÜ,dlkan dan Urusan Pemerintahan Bidang A Urusan Pemerintahan
1. 1313.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tine A '=^ -SXI B ™enggarakdn Urusan Pemerintahan TiPe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Urusan Bldang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang OLcLLiSlIxC, PasaJ. 3 &d5“ Daerah “ dibentuk Daerah dengan susunan
a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat Daerah Tioe A-. Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Sekretariat DPRD Tipe A- ’
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe APd. Dinas Daerah Kabupaten terdiri dari: P ’ dan Perlindungan Anak Tipe B Perempuan dan Perlindungan Anaï™ “ Bidang Pemberdayaan A “^'enggarakan Urusan Bidang Kehutanan; Hld^p dan Urusan Pemerintahan ' sósS; 805131 TiPS A “'^nggarakan Urusan Pemerintahan Bidang 6
1. 16.Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; menengan dan ModaI dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tine A f-»™» «.«a Olahraga dan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata- 0“ 71116 B “Welengg^an Urusan K^rsTpJ? g PerPustaiaan dan Urusan Pemerintahan Bidang PemeHntahan A u™. -pemerintahan 22'Sg’JSX.’*‘ B Pemerintahan
e.Badan Daerah terdiri Kari- d“ A86t ^6 A — ^anakan hmgsi “ ^6 A ““akan
1. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksannl^ • CrT^mV^ d“ Bidang PeneUtiin 4‘ KePeSawaian dan Pcngembangan Sumber Daya Manusia Tine A PendS^d^^ U— “X Kep^aS
f.Kecamatan terdiri dari: a) Kecamatan Abung Barat dengan Tipe A b) Kecamatan Abung Kunang dengan Tipe A c) Kecamatan Abung Pekurun dengan Tipe A d) Kecamatan Abung Selatan dengan Tipe A e) Kecamatan Abung SemuJi dengan Tipe A f) Kecamatan Abung Surakarta dengan Tipe A g) Kecamatan Abung Tengah dengan Tipe A h) Kecamatan Abung Timur dengan Tipe A i) Kecamatan Abung Tinggi dengan Tipe A j) Kecamatan Blambangan Pagax dengan Tipe A k) Kecamatan Bukit Kemuning dengan Tipe A 1) Kecamatan Bunga Mayang dengan Tip e A m) Kecamatan Hulu Sungkai dengan Tipe A n) Kecamatan Kotabumi dengan Tipe A 7 o) Kecamatan Kotabumi Selatan dengan Tipe A p) Kecamatan Kotabumi Utara dengan Tipe A q) Kecamatan Muara Sungkai dengan Tipe A r) Kecamatan Sungkai Barat dengan Tipe A s) Kecamatan Sungkai Jaya dengan Tipe A t) Kecamatan Sungkai Selatan dengan Tipe A u) Kecamatan Sungkai Tengah dengan Tipe A v) Kecamatan Sungkai Utara dengan Tipe A w) Kecamatan Tanjung Raja dengan Tipe A

Pasal 4

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan.dengan Peraturan Hupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

D^?aS Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms Dinas/Badan (UPTD/B).

(2)UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Pembentukan UPTD/B sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal °’ terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang pendidikan beruna sa.tuan. pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. ! । Pasal 7 । (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud riahm Pasal I 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan berupa | rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. ï.. 8

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipü Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan un^ng^^ Oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-