DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016

Nomor: 07
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon kepala Desa antar waktu;

1.menerima laporan ' keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dari Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran;

m.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
n.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 6

BPD memiliki kewajiban:

a.menyampaikan rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b.memberikan laporan .kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa berhenti dari jabatannya;
c.memberitahukan secara tertulis akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Kepala Desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
d.membentuk panitia pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
e.memberikan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa;
f.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; dan
g.memberikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima lappran panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.sehat jasmani dan rohani; i, berkelakuan baik, jujur dan adil;
j.tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
k.mengenal daerahnya clan dikenal oleh masyarakat yang diwakilinya; dan
1. 1.bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Baglan Kedua Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kèpala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 9

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat.
(4)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan . oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan. I I •
(5)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk ditetapkan oleh Bupati. i

Pasal 10

(1)Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 9 ayat (5) ditetapkan déngan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari kepaia Desa melalui Camat.
(2)Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan secara bersama-sama di hadapan masyarakat Desa dengan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Han mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan dengan agama yang dianutnya.
(4)Bagi Pegawai Negeri ,Sipil (PNS) yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Anggota BPD harus melampirkan surat persetujuan dari atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Pergantian antar waktu keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa dan Camat.
(2)Masa Jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa jabatan keanggotaan BPD yang digantikannya.
(3)Masa Jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 1 (satu) periode.
(4)Pergantian antar waktu Keanggotaan BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan keanggotaan BPD kurang dari 6 (enam) bulan.
(5)Proses pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimann dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan dengan tidak dilakukan pergantian.
(6)Persyaratan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. i

Pasal 12

(1)Anggota BPD berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c karena:
1. a.berakhir masa keanggotaen;
2. b.tidak dapat melaksanekan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
4. d.melanggar larangan sebagai anggota BPD.
(3)Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
(4)Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1)Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa anggota.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(3)Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Bagïan Keempat Keanggotaan BPD

Pasal 14

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal/ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 9 orang anggota.
(3)Bagan Struktur Organisasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. . BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

Anggota dan Pimpinan BPD berhak:

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 16

Anggota dan Pimpinan BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika:
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kelompok, atau golongan; ’
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat oesH; dan i
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan keija dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan calon kepala Desa antar waktu;

1.menerima laporan ' keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dari Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran;

m.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
n.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 6

BPD memiliki kewajiban:

a.menyampaikan rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b.memberikan laporan .kepada Bupati melalui Camat dalam hal Kepala Desa berhenti dari jabatannya;
c.memberitahukan secara tertulis akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Kepala Desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa;
d.membentuk panitia pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;
e.memberikan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan Kepala Desa;
f.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; dan
g.memberikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima lappran panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.

BAB III

KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN

Pasal 7

Calon anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan:

a.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pemah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g.wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
h.sehat jasmani dan rohani; i, berkelakuan baik, jujur dan adil;
j.tidak pemah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
k.mengenal daerahnya clan dikenal oleh masyarakat yang diwakilinya; dan
1. 1.bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Baglan Kedua Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Pasal 8

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kèpala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 9

(1)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3)melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat.
(4)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan . oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan. I I •
(5)Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk ditetapkan oleh Bupati. i

Pasal 10

(1)Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 9 ayat (5) ditetapkan déngan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari kepaia Desa melalui Camat.
(2)Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan secara bersama-sama di hadapan masyarakat Desa dengan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.
(3)Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/beijanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujumya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Han mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan bagi yang beragama lain untuk menyesuaikan dengan agama yang dianutnya.
(4)Bagi Pegawai Negeri ,Sipil (PNS) yang dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi Anggota BPD harus melampirkan surat persetujuan dari atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Pergantian antar waktu keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa dan Camat.
(2)Masa Jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanjutkan sisa jabatan keanggotaan BPD yang digantikannya.
(3)Masa Jabatan Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 1 (satu) periode.
(4)Pergantian antar waktu Keanggotaan BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan keanggotaan BPD kurang dari 6 (enam) bulan.
(5)Proses pemberhentian keanggotaan BPD sebagaimann dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan dengan tidak dilakukan pergantian.
(6)Persyaratan pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. i

Pasal 12

(1)Anggota BPD berhenti karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri; atau
3. c.diberhentikan
(2)Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c karena:
1. a.berakhir masa keanggotaen;
2. b.tidak dapat melaksanekan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
4. d.melanggar larangan sebagai anggota BPD.
(3)Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat atas dasar hasil musyawarah BPD.
(4)Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1)Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris dan beberapa anggota.
(2)Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(3)Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Bagïan Keempat Keanggotaan BPD

Pasal 14

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal/ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
(2)Dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
2. b.jumlah penduduk 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota; dan
3. c.jumlah penduduk lebih dari 3000 jiwa, 9 orang anggota.
(3)Bagan Struktur Organisasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. . BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 15

Anggota dan Pimpinan BPD berhak:

a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b.mengajukan pertanyaan;
c.menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d.memilih dan dipilih;
e.mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 16

Anggota dan Pimpinan BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika:
b.melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c.menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
d.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kelompok, atau golongan; ’
e.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat oesH; dan i
f.menjaga norma dan etika dalam hubungan keija dengan lembaga kemasyarakatan Desa.