DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Kedudukan Perangkat Desa; 2. Tugas, Fungsi, Hak dan Kewajiban Perangkat Desa; 3. Tata Kerja; 4. Pembinaan Perangkat Desa; 5. Pengisian Perangkat Desa; 6. Pengangkatan perangkat Desa; 7. Biaya Pengisian Perangkat Desa; 8. Masa Jabatan Perangkat Desa; 9. Larangan dan sanksi; 10. Pemberhentian Perangkat Desa; 11. Pejabat Pengganti Perangkat Desa;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah. tentang Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Q14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ierakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahün 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahün 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ö15. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun. 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

BAB X

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4.Kecamatan adalah wilayah keija Camat di Kabupaten Lampung Utara.
5.Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yjmg berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan. urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf. .
13.Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi. 14- Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali.
15.Diberhentikan tetap unt ik selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap.
16.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan keija pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
17.Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang sebagaimana disingkat RW dan RT adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
18.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari. kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19.Panitia Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disingkat P3D adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
20.Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh P3D.
21.Penjaringan. adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
22.Penyaringan adalali kegiatan yang dilaksanakan oleh P3D berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya basil..
23.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan pennohonan kepada P3D untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
24.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon. yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
25.Calon. yang berhak mengikuti ujian penyaringan yang selanjutnya disebut calon yang adalah calon yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
27.Hari adalah hari keija. B^kB II KEDUDUKAN Pnsal 2

(1)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.sekretariat Desa; 1
2. b.pelaksana teknis; dan
3. c.pelaksana kewilayahan,
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu .Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(2). Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
(3). Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri dari 3 (tiga) urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi desa setempat.
(4). Bidang urusan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas:
1. a.Urusan Umum;
2. b.Urusan Keuangan; dan
3. c.Urusan Perencanaan.
(5). Masing-masing bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepale. Urusan.

Pasal 4

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Seksi Pemerintahan;
2. b.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan; dan
3. c.Seksi Kemasyarakatan.

Pasal 5

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara profesional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing Kepala Urusah dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh seorang staf, dengan mempertimbangkan beban keija dan kemampuan keuangan desa. Sekretrlat Desa Ps.ragraf 1 Sekretaris Desa

BAB III

TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PERANGKAT DESA Baglan Kesatu .

Pasal 7

(1)Sekretaris Desa mempunyai tugas:
1. a.mengkoordinasikan penyusu'nan kebijakan dan program keija pemerintahan desa;
2. b.pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
3. c.mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. d.menyelenggarakan kesekretariatan desa;
5. e.menjalankan administrasi desa;
6. f.memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
7. g.melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan pjasarana fïsik pemerintah Desa; dan
8. h.melaksanakan tugas-tugas le.in yang dit erikan oleh Kepala Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa menjalankan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan program keija, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa; b. c. d. e. f. g- h. i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa; pelaksanaan urusan personalia Perangkat Desa; pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa- pelaksanaan pelaporan keuangan desa; ’ pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa- pengelolaan perpustakaan desa; ’ pengelolaan aset desa; dan penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Desa. Desa, Peraturan Kepala Desa

Pasal 8

(1)Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan
(2)Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu °1 , Ucsa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 9

(1)Urusan Umum mempunyai tugas:
1. a.melakukan urusan surat menyurat;
2. b.melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
3. c.melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
4. d.mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan Tarn- lam kegiatan Pemerintah Desa;
5. e.melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa; dan
6. f.rrelakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan g> melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan /atau Sekretaris Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Urusan Umum menjalankan fungsi: ’
1. a.pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa;
2. b.pelaksanaan urusan barang inventaris desa;
3. c.pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
4. d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

Pasal 10

(.1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa dibidang keuangan.

(2)Urusan Keuangan dipimpin óleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala Urusan Keuangan dalam meïaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 11

(1)Urusan Keuangan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan anggaran, a,nggaran perubahan dan perhitungan APBDesa;
2. b.menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan Kepala Desa, membukukan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa;
3. c.mengendalikan pelaksanaan APBDesa;
4. d.mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
5. e.menggali sumber pendapatan desa;
6. f.melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa; dan
7. g.meïaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
(2)Dalam meïaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan menjalankan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rancangan APBDesa;
2. b.pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Désa;
3. c.pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pelaporan keuangan Desa;
4. d.pelaksanaan pungutan desa; dan
5. e.pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pasal 12

(1)Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan. pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
(3)Kepala Urusan Perencanaan dalam meïaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Perencanaan. Pasaï 13
(1)Urusan Perencanaan mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
2. b.melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin atau berkala;
3. c.menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tabun anggaran dan akhir masa jabatan;
4. d.melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa;
5. e.melaksanakan Mu.syawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa;
6. f.menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
7. g.me nyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
8. h.melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa atau Sekretaris Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan menjalankan fungsi:
1. a.penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
2. b.penyusunan program kerja pemerintahan desa;
3. c.penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
4. d.penyelenggaraan musyawarah Desa;
5. e.pengendalian dan evaluasi:
6. f.penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
7. g.penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan
8. h.fasilitasi kesekretariatan BPD. •

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…