DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Nasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) 10. 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi. Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; 21. 22. 23. 24, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan 2025- 2045 Jangka Panjang (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 559); Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Nomor Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 132). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG UTARA Dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BABV : PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 1. 2.

3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daecrah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun. 11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DERAH

Pasal 2

(1)Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
(3)RPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1)tercantum dalam lampiran yangmerupakanbagiantidakterpisahkandariperaturan daerahini.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BABV : PENUTUP

Pasal 3

RPJMDsebagaimana dimaksuddalamPasal2menjadipedomandalam penyusunan RKPDdan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;
1. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
2. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)PemerintahDaerahmelakukanpengendaliandanevaluasi pelaksanaanRPJMD.
(2)Pengendaliandan evaluasipelaksanaanRPJMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 6

PeraturanDaerahinimulai berlaku padatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenLampungUtara. BUPA|DitetapkandiKotabumi yARISDAER|padatanggal4726(/57”52025 I.EMERINYARAN-|BUPATILAMPUNGUTARA, B 810PEREAGNORAN8“EM .-HOADMSNSTIA:UMUH PT 7t0%|'HAMARTONIAHADIS Diundangkan di Kotabumi pada panggal @ 4… 2025 KRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNGUTARA TAHUN2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, PROVINSI LAMPUNG: 02/1625/LU/2025 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR o2- TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 L UMUM Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam menyusun Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, pemerintah berpedoman serta berlandaskan Pancasila dan Konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta landasan operasional peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Lampung Utara. RPJMD Kabupaten Lampung Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan bertujuan memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Utara (Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia Uusaha dan stakehoder lainnya) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan analisis kondisi Daerah, isu strategis, saran serta masukan dan analisis perencanaan kurun waktu periode 5 (lima) tahun kedepan. Berbagai analisis maupun rumusan kebijakan terkait perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak serta pemangku kepentingan. Diharapkan peraturan daerah yang disusun ini dapat menjadi rujukan serta acuan arah pembangunan pada perencanaan 1 (satu) tahunan Pemerintah Daerah dan perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah. Sebagai landasan utama dalam penyusunan arah pembangunan Daerah lima tahun ke depan, ditetapkan visi pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita dan tujuan jangka menengah Kabupaten Lampung Utara, maka RPJMD Kabupaten Lampung Utara memuat visi yaitu “Bersama Menuju Lampung Utara Bermartabat (Aman, Maju dan Sejahtera)”. 1I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…