DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Dae rah; BUPATI LAMPUNG UTARA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Menimbang : a DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJA W ADAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMQR ..3 TAHUN2014 TENTANG BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINS! LAMPUNG ..

Mengingat

15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunandan Penerapan Stand.arPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5155);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
13.Pernturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4585);
6.UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4844);
7.UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4438);
8.UndangUndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic IndonesiaNomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerclan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4712);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5219;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perirnbangan(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);

(2)Laporan Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilengkapi dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. Pasal 1 (I). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan atas Laporan Keuangan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNGUTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UT ARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA Dengan Persetujuan Bersama

23.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2013 tcntang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 (Lernburun Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 07).
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 01);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22); l 4.200.000.000,00 500.000.000,00 Rp Selisih Lebih /(Kurang) Rp
4.700.000.000,00pernbiayaan setelah Rpa. Anggaran pengeluaran perubahan

b.Rcalisasi

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 40.070.392.983,28 8.046.771,84 Rp Selisih Lebih /(Kurang) Rp
1. b.Realisasi 40.062.346.211,44setelah Rpa. Anggaran penerimaan pembiayaan perubahan
(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 8.046.771,84 dengan rincian sebagai berikut: Selisih Lebih /(Kurang) Rp (30.198.649.056,99) Rp (35.362.346.211,44) Rp 5.163.697.154,45
1. a.Surplus/ ( defisit) setelah perubahan
2. b.Realisasi Rp. (30.19&.649.056,99) dengan rincian sebagai berikut: realisasi Surplus I ( defisit ) sebesardengananggaran(3). Sclisih 64.773.472.360,36Selisih Lebih /(Kurang) Rp Rp 1.174.076.833.580,36 Rp 1.109.303.360.950,00
3. a.Anggaran belanja setelah perubahan
4. b.Realisasi
(2). Selisih anggaran dengan i realisasi Belanja sebesar Rp. 64.773.472.630,36 dengan rincian sebagai berikut: Rp 1.138.714.487.368,92 Rp 1.114.467.058.104,45 Selisih Lebih J(Kurang) Rp 24.247.429.264,47 perubahan Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 24.247.429.264,47'dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah
2. b.Realisasi Pendapatan Rp 1.114.467.058.104,45
3. b.Belanja Rp 1.109.303.360.950,00 Surplus/( defisit) Rp 5.163.697.154,45
4. c.Pembiayaan Penerimaan Rp 40.070.392.983,28 Pengeluaran Rp 4.200.000.000,00 Surflus/Defisit Rp Rp 35.870.392.983,28

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( l) huruf a sebagai berikut: npiran l.5 npiran 1.6 rnpiran I.J I: mpiran l.2

a.l .' mpiran I i .npiran I. I Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapirulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pernerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; mpiran I.4 ... Pasal 1Pcrt.u ;ungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam tcrca» m dalarn Larnpiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Pasal 7

Catatar: atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun xnggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas posp o. laporan keuangan.

Pasal 6

a.Soldo kas awal per 1 Januari 2013 Rp. 40.070.483.203,28
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 1.114.462.644.704,45 c: Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan Rp 240.255.819.947,00
d.A us kas dari aktivitas pembiayaan Rp 4.200.000.000,00
e./..ms kas dari aktivitas non anggaran Rp 3.630.593,00
f.2. ldo kas akhir per 31 Desember 2013 Rp 41.037.810.950,73

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (I) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut: Rp 2.559.378.414.756,65 Rp 6.539.467.204,81 Rp 2.552.838.947.551,84

a.Juml.ih aset h, Jurnl.h kewajiban
c.Jum! ..h ckuitas dana Ncruca scbagairnana dimuksud dalam Pasal I ayat (I) huruf b per 31 Desember Tahun 20 I J sebugui berikut: Pasal 4 35.870.392.983,28 508.046.771,84 Rp Selisih Lebih /(K.urang) Rp
b.Realisasi 35.362.346.211,44 neto sejumlah(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan Rp. 508.046.771,84 dengan rincian sebagai berikut:
a.Ar ggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp NOMOR REGISTER PRATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, PROVTNSJ LA\!PUNG NOMOR: 04/LU/2014 LAMPUNG UTARA TAHUN 2014DAERAH KABUPATENLEMBARAi'\l NOMOR 3 SEKRET ARIS DAERAH P GUTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 19 - 8 - 2014 1. BUPATI ~~~ARA, ~ AG UNG ILMU MANGKUNEGARA. Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 1.9 - 8 2014. NO PARAF KOOROINASI Pasal 10. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara . Pasal 9. Bupati Lampung Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ·

Pasal 8

Lampiran kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
b.lkhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah I perusahaan daerah tercatum dalam Lampi ran VI Peraturan Daerah ini. Lum pi ran I. I 0 l.ampiran I. I I b, Lampiran II
c.Lampiran Ill
d.Larnpiran IV Lampiran 1.8 Lampiran 1.9 Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; . Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; · Daftar kegiatankegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan. Lampiran I. 7 ...

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…