DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Tata Cara Pembentukan Program Pembentukan Peratruran Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); Menimbang BUPATI LAMPUNG UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG BUPATI LAMPUNG UTARA ; Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pem:erintahan Daerah yang rnemhnpin pela:ksa:naan urusanpemerirrtahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5.Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda, adalah alat kelengkapan DPRDyang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripuma DPRD.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Baglan Kesatu Pengedia!! Pasal! BABI KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: U Menetapkan : TATA CARA PEMBENTUKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA Dan BUPATI LAMPUNG UTARA
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 19);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6).
10.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
11.Program Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Propemperda, adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12.Pemrakarsa adalah pimpinan Perangkat Daerah, anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda yang mengajukan usul rancangan Perda.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
15.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan keIjasama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubemur Lampung kepada Daerah terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
16.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17.Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda yang telah diundangkan.
18.Nomor Register adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
19.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
20.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
21.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.
22.Peraturan DPRDadalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
23.Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. i ! Pasa14

(1)Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. b.menampung kondisi khusus Daerah;
3. c.penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(2)Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pasa13
(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.sebagai landasan bagi Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan
2. b.memberikan pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah agar terlaksana secara terpadu dan sistematis.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.terpenuhinya kebutuhan Perda yang baik sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Daerah; dan
2. b.menciptakan efektifitas dan efisiensi kegiatan legislasi daerah. Baglan Kedua ABas,Maksud, Tujuan dan Materi Muatan Pasa12
(1)Pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukam be~dasa:kan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antarajenis dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.
(2)Materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusanta.raan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
10. j.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
(3)Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi muatan Perda tertentu dapat mencerminkan asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk. u
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana penyusunan rancangan Perda, paling sedikit memuat judul, materi pokok, status (baruj'ubah), pelaksanaan, disertai (Naskah Akademik/penjelasan atau keterangan), unit/instansi terkait, target penyampaian dan keterangan. BABID PERENCAlfAAN Baglan Kesatu Umum Pasa16
(1)Perencanaan pembentukan Perda meliputi kegiatan:
1. a.penyusunan Propemperda;
2. b.perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
3. c.perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda. BABU TAHAPAlf PEMBENTUKAN Pasa15 Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:
4. a.perencanaan;
5. b.penyusunan;
6. c.pembahasan;
7. d.evaluasi dan fasilitasi rancangan Perda;
8. e.penetapan atau pengesahan;
9. f.penomoran, pengundangan dan autentifikasi; dan
10. g.penyebarluasan/ sosialisasi.
(4)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
(6)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.penutupan tempat kegiatan;
5. e.pencabutan sementara izin;
6. f.pencabutan tetap izin;
7. g.denda administratif;
8. h.pembongkaran bangunan tempat kegiatan; dan/ atau
9. i.sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. u Paragraf3 PenyusuDan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasall1 Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. Pasall0 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda dilingkungan DPRDdiatur dalam Peraturan DPRD. Paragraf2 PenyusuDaD Propemperda di Lingkungan DPRD Pasa19
(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari angota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
(2)Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda dengan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam U Pasal 6 ayat (2).
(3)Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit betjumlah 5 (lima) orang dari fraksi yang berbeda.

Pasal 8

(1)Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelengaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda.
(3)Penyusunan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh 8apemperda dan Bagian Hukum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. u Umum Pasal 7
(1)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh DPRDdan Bupati.
(2)Penyusunan Propemperda harus disinkronkan dengan Penyusunan APBD. Paragraf5 Perubahan Propemperda Pasal 16
(1)Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati.
(2)Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.penambahanjudul darr/atau materi rancangan Perda;
2. b.penghapusan judul danl atau materi rancangan Perda; dan Iatau;
3. c.penggantian judul danl atau materi rancangan Perda.
(3)Tata cara penyusunan, pembahasan dan penetapan Perubahan Propemperda dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasa16 sampai dengan Pasa115. Paragraf4 Penetapan Propemperda Pasa115
(1)Bapemperda dan Bagian Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasa19 dan Pasa113.
(2)Hasil pemantapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait, untuk mendapat masukan dan penyempumaan.
(3)Usulan Propemperda yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRDuntuk disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripuma DPRD.
(4)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(5)Penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum sidang paripuma persetujuan Perda tentang APBD.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. Pasa113 Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD. I

(1)Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda dengan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk disusun dan dibahas bersama Bagian Hukum.
(2)Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasa112 u u Pasa120
(1)Pemrakarsa dalarn menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 19, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(2)Dalarn hal rancangan Perda mengenai:
1. a.APBD;
2. b.Pencabutan Perda; atau
3. c.Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAD IV PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA Baglan Kesatu Umum Pasa119
(1)Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
(2)Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRDatau Bupati. Baglan Keempat Pereneanaan Penyusunan Raneangan Perda dl Luar Propemperda Pasa1IS Dalarn keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda dengan alasan: U a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alarn;
1. b.akibat keIjasama dengan pihak lain;
2. c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat di setujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
3. d.adanya putusan pembatalan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
4. e.adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Baglan Ketlga Pereneanaan Penyusunan Raneangan Perda Kumulatlf Terbuka Pasal 17
(1)Propemperda dapat memuat daftar kumulatifterbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecarnatan; dan/atau
4. d.pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa.
(2)Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka. Paragraf2 Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Rancangan Perd.

Pasal 22

(1)Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda yang diajukan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan rancangan Perda.
(3)Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
1. a.menjaga harmonisasi atau konsistensi agar muatan materi rancangan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/ atau Perda yang lain;
(1)Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun oleh angota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda selaku pemrakarsa Raperda.
(2)Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 5 (lima)orang dari fraksi yang berbeda.
(3)Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembahasan pra Rancangan Perda.
(4)Pembahasan pra rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh Pemrakarsa atau oleh Panitia Khusus.
(5)Hasil pembahasan pra rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(3),diajukan oleh Pemrakarsa kepada pimpinan DPRDdisertai:
1. a.penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;dan
2. b.daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa atau Panitia Khusus.
(6)Pembahasan pra rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.
(3)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat i sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.kajian teoritis dan praktik empiris; .
3. c.evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
4. d.landasan filosofis,sosiologis dan yuridis;
5. e.jangkauan, arab pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan
6. f.penutup.
(4)Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
1. a.pokok pikira.n;
2. b.kondisi empirik dan permasalahannya; dan
3. c.materi muatan yang diatur.
(5)Teknis penyusunan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademikdilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. u Baglan Ketlga Penyusunan Perda dl Lingkungan Pemerlntah Daerah
(1)Bupati memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
(2)Dalam menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. u Paragraf3 Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Pasa124
(1)Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam rapat paripurna DPRD.
(2)Dalam rapat paripurna DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.pemrakarsa menyampaikan penjelasan;
2. b.praksi dan anggota DPRDlainnya menyampaikan pandangan; dan
3. c.pemrakarsa memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRDlainnya.
(3)Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2),berupa:
1. a.persetujuan;
2. b.persetujuan dengan pengubahan; atau
3. c.ditolak. U (4)Dalam hal rapat paripurna memutuskan persetujuan dengan pengubahan, pimpinan DPRD menugaskan kepada pemrakarsa rancangan Perda atau panitia khusus penyusun rancangan Perda untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
(5)Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(4),disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pasa123 Hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.
1. c.Memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi: 1) Sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan 2) Tata bahasa.
(4)Dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikut sertakan perancang perundang-undangan, peneliti danj'atau tenaga ahli.
(5)Ketentuan mengenai teknik pelaksanaan pengkajian diatur dalam Peraturan DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.membulatkan materi rancangan Perda agar mencenninkan asas, memperjelas maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4;
(1)Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda inisiatif prakarsa DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 28

(1)Hasil pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk mendapat paraf persetujuan di setiap halaman rancangan Perda.
(2)Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kepada Bupati.
(3)Ketua tim penyusun rancangan Perda harus memaparkan konsep akhir rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati sebelum disampaikan kepada DPRD. Paragraf2 Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Raneangan Perda Pasal 27
(1)Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. U (2)Dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
(3)Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
1. a.menjaga harmonisasi atau konsistensi agar muatan materi rancangan Perda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tingi danj'atau Perda yang lain;
2. b.membulatkan materi rancangan Perda agar mencerminkan asas, mempetjelas maksud dan tujuan;
3. c.memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi: 1) Sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan 2) Tata bahasa.

Pasal 26

Ketua tim penyusun rancangan Perda menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

(3)Rancangan yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim . penyusun dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda dan pembentukan tim penyusun rancangan Perda dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

U (1)Untuk melaksanakan penilaian adanya persarnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan pengkajian terhadap materi rancangan Perda dari DPRD dan rancangan Perda yang di sampaikan oleh Bupati.

(2)Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mempertimbangkan pendapat dari Bagian Hukum.
(3)Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesarnaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRDdengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(4)Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRDdengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati, rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Bupati.

Pasal 31

U Penyampaian rancangan Perda inisiatifprakarsa DPRDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1)Bupati menyampaikan rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRDuntuk dilakukan pembahasan.
(2)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati dengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.materi pokok yang akan diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
(2)Rancangan Perda inisiatif prakarsa DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat . (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRDdengan surat pengantar yang paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.materi pokok yang akan diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.

Pasal 35

(1)Pimpinan DPRDmenetapkan anggota DPRDsebagai pelaksana pembahasan untuk masing-masing rancangan Perda.
(2)Penetapan anggota DPRD sebagai pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat paripurna.
(3)Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
(4)Penetapan pelaksana pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas. BABV PEMBAHASAN Pasa134
(1)Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas bersama oleh DPRDdan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
1. a.pembicaraan tingkat I; dan
2. b.pembicaraan tingkat II.
(3)Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD,dilakukan dengan: 1) Penjelasan oleh juru bicara DPRD atas penyampaian materi rancangan Perda inisiatif DPRDdalam rapat paripurna; 2) Pendapat Kepala Daerah atas penyampaian rancangan Perda inisiatif DPRDdalam rapat paripurna; dan 3) Tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah atas penyampaian rancangan Perda inisiatif DPRD dalam rapat paripuma.
2. b.dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan: 1) Penjelasan Kepala Daerah atas penyampaian materi rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna; 2) Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; 3) Usulan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna; dan 4) Tanggapan atau jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna.
3. c.pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
(4)pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaian laporan pimpinan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus atas hasil pembahasan rancangan Perda dan pendapat akhir fraksi; dan 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan yang disampaikan oleh pimpinan rapat paripurna.
2. b.pendapat akhir Kepala Daerah dalam rapat paripuma. u Pasa139
(1)Rancangan Perda yang sedang dibahas, dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRDdan Bupati.
(2)Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat paripuma DPRDdan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(3)Rapat Paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
(4)Rancangan Perda yang ditarik kembali pada saat sedang dibahas, tidak dapat diajukan kembali dalam tahun anggaran yang sarna. Pasa138
(1)Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRDdan Bupati.
(2)Rancangan Perda yang berasal dari usulan Pemerintah Daerah dapat ditarik kembali oleh Bupati dengan menyampaikan surat penarikan rancangan Perda kepada Ketua DPRDyang berisi alasan penarikannya.
(3)Rancangan Perda yang berasal dari prakarsa inisiatif DPRD,dapat ditarik kembali oleh Pimpinan DPRD dengan menyampaikan surat penarikan rancangan Perda kepada Bupati yang berisi alasan penarikannya.
(4)Penarikan kembali rancangan Perda yang berasal dari prakarsa inisiatif DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
(5)Rancangan Perda yang ditarik kembali sebelum dibahas, tidak dapat diajukan kembali dalam masa persidangan yang sarna. Pasa137
(1)Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(2)Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRDdan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diejukan kembali dalam masa persidangan yang sarna.
(3)Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda menjadi Perda. Pasa136 i1)Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.
(2)Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPRD dapat mengundang masyarakat, para pemangku kepentingan, pejabat dari Perangkat Daerah, instansi vertikal dan/atau tenaga ahli. u
(1)Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk mendapat fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rancangan Perda yang disampaikan kepada Gubemur untuk mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi semua rancangan Perda selain rancangan Perda yang wajib dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).
(3)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi setelah pembicaraan tingkat I selesai dan sebelum mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(4)Tata cara penyampaian rancangan Perda untuk mendapat fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa141
(1)Rancangan Perda yang telah dievaluasi oleh Gubernur disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRDuntuk ditindaklanjuti bersama DPRD.
(2)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan Surat Bupati disertai Hasit Evaluasi Rancangan Perda. BABVI EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PERDA
(1)Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rancangan Perda yang wajib disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. c.APBD,perubahan APBD,pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. d.Pajak Daerah;
5. e.Retribusi Daerah;
6. f.Tata Ruang Daerah.
7. g.Rencana Pembangunan Industri; dan
8. h.Pembentukan, penghapu san , pengabungan, dan /atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
(3)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRDdan Bupati.
(4)Tata cara penyampaian rancangan Perda untuk dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. u Pasal 46
(1)Rancangan Perda yang tidak wajib dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRDdan Bupati.
(2)Rancangan Perda yang wajib dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sejak hasil evaluasi rancangan Perda ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD.
(3)Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
(4)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
(5)Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda kedalam Lembaran Daerah.

Pasal 45

(1)Rancangan Perda yang wajib dievaluasi, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda setelah hasil evaluasi rancangan Perda ditindaklanjuti bersama oleh Bupati dan DPRD.
(2)Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat Pimpinan DPRD perihal tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur.
(3)Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima rancanganPerda dari Pimpinan DPRD. BABVII PENETAPAN PERATURAN DAERAH Pasa144
(1)Rancangan Perdayang tidak wajib dievaluasi, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda setelah disetujui bersama Bupati dan DPRD.
(2)Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tangal persetujuan bersama.
(3)Bupati menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Perda, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD. Pasa143
(1)Rancangan Perda yang telah mendapat fasilitasi dari Gubernur disampaikan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRDuntuk ditindaldanjuti dan disetujui bersama DPRD.
(2)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan Surat Bupati disertai Hasil Fasilitas Rancangan Perda. , u BABIX PERYEBARLUASAN ISOSIALISASI Pasa151
(1)Penyebarluasan/sosialisasi dilakukan oleh DPRD danj'atau Bupati sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.
(2)Penyebarluasan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan agar dapat memberikan informasi darr/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/ atau para pemangku kepentingan. Pasa150 U (1)Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
(2)Autentiftkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum. Pasa149
(1)Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
(2)Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
(3)Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
(4)Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda. BABVU PENOMORAIf, PERGUNDAlfGAIf DAN AUTERTIFIKASI Pasa148
(1)Penomoran Perda dalam Lembaran Daerab dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
(2)Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menggunakan nomor bulat. Pasa147
(1)Penandatanganan Perda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Perda yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3)dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
(2)Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
1. a.DPRD;
2. b.Sekretaris Daerah;
3. c.Bagian Hukum, berupa minute; dan
4. d.Pemrakarsa. BABXI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 56
(1)Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan , tertulis atau cara lainnya dalam setiap tahapan pembentukan Perda.
(2)Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.rapat dengar pendapat umum; BABX TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUlfAN Pasa155 Tata naskah dan teknik penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1)Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan/ sosialisasi kepada masyarakat.
(2)Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Pasa152 il} Penyebarluasan/sosialisasi Propemperda dilakukan bersarna oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Penyebarluasan/sosialisasi rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, komisi pemrakarsa dan/ atau panitia khusus.
(3)Penyebarluasari/ sosialisasi rancangan Perda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa. ! I Pasa154
(1)Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 53 dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/ atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan menyebarluaskan naskah Propemperda, rancangan Perda dan Perda yang telah diundangkan dalarn Lembaran Daerah dan Tarnbahan Lembaran Daerah.
(3)Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),dapat dilakukan melalui:
1. a.televisi;
2. b.radio; darr/atau
3. c.internet dengan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
(4)Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.forum tatap mukaj'dialog langsung; dan U b. cetak fisik Perda. Pasa160
(1)DPRD danj'atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kunjungan kerja atau studi banding dalam tahap pembentukan Perda.
(2)Kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)dilakukan DPRD dari/atau Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain yang telah menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan materi rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…