Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum
Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Ketertiban Umum;
BABI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DAN BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama
u Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
Pasa12
11.Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 12.Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah 13.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam. 14.Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat saran a dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
19.Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. v (1) Setiap Orang dilarang:
m.membongkar atau memotong pagar pengaman Jalan; Pasa17
Setiap Pejalan Kakidilarang menerobos atau melompat pagar pembatas Jalan. Pasa16 PasalS Pasa14
Bagian Kesatu Tertib Jalan Pasa13
BABII TERTIB JALAN DAN TERTIB ANGKUTAN JALAN
a mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka tanpa penutup;
d memarkir kendaraan bermotor atau angkutan diatas trotoar; dari/atau
Pasalll Setiap penumpang Kendaraan Umum dilarang:
Pasall0 Setiap Kendaran Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan. Setiap Kendaraan Umum wajib memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan balita. Setiap Kendaraan Umum dilarang memasang kaca film yang tidak tembus pandang. ( 1) (2)
Bagian Kedua Tertib Angkutan Jalan Pasal 8
u v
a mendirikan bangunan darr/atau bertempat tinggal di bantaran Sungai, Sistem Drainase, Waduk;
f memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai, Waduk;
BABIV TERTIB SUNGAI, SALURAN, WADUK Padajalur hijau, Taman dan tempat umum, Setiap Orang dilarang:
memasang, menempel atau menggantungkan bendajbarang; membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan; menggembalakan hewan peliharaan; melompati atau menerobos pagar pembatas; danj atau memotong, menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya tanpa izin.
BABIIl TERTm JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM U h. i. j. k. 1.
Bagian Kesatu Tertib Tempat Usaha Pasal 17 U BABVI TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU Pasal 16
a menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan; h memelihara trotoar, selokan, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; darr/atau
Bagian Kedua Tertib Bunian Pasal 15
u Setiap Orang dilarang :
Bagian Kesatu Tertib Penghuni Tempat Tinggal BABV TERTm LINGKUNGAN Pasal 24
Pasa123 BAB VIII TERTIB KESEHATAN Setiap Orang dilarang:
BAB VIII
Setiap Orang dilarang menyediakan dari/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
Pasal 20 Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/ atau berbuat asusila di tempat umum. BABVII TERTm SOSIAL
Kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan untuk diri sendiri atau pihak lain pada tempat umum. Bagian Kedua Tertib Usaha Tertentu Pasal 18
u u
BABXlI PENYlDIKAN Pasa130 Pasal 29
Pasa128 Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum. BABXI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 27 Dalam hal penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan masa Setiap Orang dilarang:
Setiap Orang pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, dan penanggung jawab gedung perkantoran wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan. BABX TERTm PARTISIPASI MASYARAKAT BABIX TERTIB HIBURAN Pasa125
u Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasa132
Bagian Kesatu Sanksi Administratif Pasa131
BABXIII SANKSI-SANKSI Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
u NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSl LAMPUNG ONOMOR .. ·OY/ll16) LU / ;'0?-2- LEMBARAN DAE.RAH I<bBUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 20?? NO]\IfOR: Ot{ Diundangkan di Kotabumi pada tanggal t J l)n I 2022 SE RETARIS DAERAH KABUPA EN LAMPUNG UTARA, Ditetapkan di Kotabumi . pada tanggal t J tin \ 2022 BUPATI LAMPUNG UTARA, Pasa134 Peraturan Daerah ini mulai ber1aku pad a tanggal diundangkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa133 BAB XVI PENUTUP
I~ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan di daerah dapat berJalan baik dan lancar apabila teIjaga ketentraman dan ketertiban, yaitu suatu kondisi masyarakat dan pemerintah yang dinamis sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bemegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kewajiban Setiap Orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menJalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaran ketertiban umum di daerah. I. UMUM Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu kewajiban pemerintah adalah memelihara ketertiban umum. Ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM u u Hurufk Cukupjelas Hurufl Cukupjelas Hurufm Cukup jelas Yang dimaksud dengan "pembatas kecepatan" adalah bagian Jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal/ semen/ materi lainnya yang dipasang melintang di Jalan untuk pertanda memperlambat laju/ kecepatan kendaraan. Hurufe Cukupjelas Huruff Cukupjelas Hurufg Cukupjelas Hurufh Cukupjelas Hurufi Cukupjelas Hurufj Cukupjelas Hurufk Cukupjelas n.Pasal Demi Pasal Pasall Cukup jelas. Pasa12 Cukup jelas. Pasa13 Cukup jelas.
BAB XVI
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasa16 Cukup jelas.
Ayat (1) Hurufa Cukupjelas Hurufb Cukupjelas Hurufc Cukupjelas Hurufd penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta penegakkan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Upaya untuk mencapai kondisi yang tentram dan tertib bukan semata- mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja tetapi justru diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. u Pasal 19 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 1S Ayat (1) Hurufa Cukup jelas. Hurufb Yang dimaksud dengan "tempat hiburan malam dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya" an tara lain karoke, diskotik, bar, club,panti pijat dan lain-lain. Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.
Membuka PDF…