DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 51 Tahun 2023

Nomor: 51
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati;

b.bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Keija Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keija Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.
1. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. 4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. 15.Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 19.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 21.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1677); 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023; 24.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
18. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 117); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125) ). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024. BABI KETEnTUAN umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2Ó25, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Utara.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
9.Rencana Keija Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

1.Renja-PD merupakan penjabaran operasional dan dokumen Renstra SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2.Renja-PD adalah dokumen resmi perencanaan daerah tingkat Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Renja PD disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB IV

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja-PD beserta matriks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renja-PD dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024. BABHI MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Maksud disusunnya Renja-PD ini yakni untuk Menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, indikator kineija dan pendanaan serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 7

Tujuan dari Penyusunan Renja-PD yakni sebagai berikut:

1.Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra dan RPJMD
2.Sebagai instrumen akuntabilitas kineija yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

Pasal 8

Renja-PD yang ditetapkan sebagai berikut: No Hama Perangkat Daerah Nomenklatur Sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tabun 2023 Pagu Tndikatif Pada Reida 2024 .Iwmlah Program «Inmlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan 1 2 3 4 5 6 1 Dinas Pendidikan 6 16 93 554.425.751.999 2 Dinas Kesehatan 5 20 544 138.132.329.182 3 Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga Dan Bina Konstruksi 4 15 77 79.841.499.750 4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Cipta Kaiya Dan Penataan Ruang 13 23 62 24.408.345.649 5 Satuan Polisi Pamong Praja 2 9 18 9.256.759.398 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 9 38 5.720.544.567 7 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 2 11 38 3.963.041.696 8 Dinas Sosial 7 16 35 8.246.745.915 9 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 7 19 35 4.030.594.493 10 Dinas Ketahanan Pangan 5 15 39 5.249.639.882 11 Dinas Lingkungan Hidup 9 17 40 13.909.491.000 12 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5 9 21 7.185.070.508 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Transmigrasi 6 10 34 8.035.201.109 14 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 4 15 30 14.712.812.636 15 Dinas Perhubungan 3 18 34 33.477.646.853 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 5 14 97 10.753.635.000 17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja 10 19 41 5.719.917.622 18 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 12 26 7.034.014.000 No Kama Perangkat Daerah Nom Kepi 900.1.15 enklatur Sesuai nendagri Nomor .5-1317 Tahun 2023 Pagu Indikatif Pada Reqja 2024 «Jumlab Program «Jumlali Kegiatan «Jumlali Sub Kegiatan 1 2 3 4 5 6 19 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga 3 12 32 5.556.220.472 20 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 7 11 17 3.195.996.446 21 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 4 12 23 2.851.348.170 22 Dinas Perikanan 4 14 34 5.032.845.990 23 Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6 16 28 30.900.428.610 24 Dinas Perkebunan Dan Petemakan 6 17 40 11.764.680.000 25 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 8 24 60 6.687.395.870 26 Sekretariat Daerah 3 20 65 43.511.528.767 27 Sekretariat Dprd 2 14 49 56.442.319.101 28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 18 77 13.283.486.771 29 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 4 12 64 341.807.926.000 30 Badan Pendapatan Daerah 2 8 45 9.890.407.910 31 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 12 44 11.550.056.496 32 Inspektorat 3 11 37 18.920.000.000 33 Kecamatan Kotabumi 6 14 51 10.103.601.923 34 Kecamatan Kotabumi Utara 6 13 26 2.557.261.445 35 Kecamatan Kotabumi Selatan 6 13 40 8.335.915.886 36 Kecamatan Abung Selatan 6 12 25 2.364.833.562 37 Kecamatan Abung Barat 6 12 29 2.144.953.793 38 Kecamatan Abung Timur 6 9 17 1.828.962.301 39 Kecamatan Abung Semuli 6 11 23 2.493.980.000 40_ Kecamatan Abung Surakarta 5 11 24 2.152.290.870 41 Kecamatan Abung Tengah 6 11 17 1.923.943.300 42 Kecamatan Abung Tinggi 5 11 24 2.221.182.690 43 Kecamatan Bukit Kemuning 6 9 18 2.941.627.415 44 Kecamatan Sungkai Selatan 6 12 25 2.685.278.211 45 Kecamatan Tanjung Raja 6 12 26 2.160.890.457 46 Kecamatan Sungkai Utara 6 12 28 2.523.216.375 47 Kecamatan Muara Sungkai 6 13 23 1.851.690.100 48 Kecamatan Bunga Mayang 6 12 26 1.937.459.188 49 Kecamatan Hulu Sungkai 6 12 27 1.475.637.856 50 Kecamatan Sungkai Tengah 6 11 22 1.965.627.805 51 Kecamatan Abung Pekurun 5 11 23 2.320.202.699 52 Kecamatan Sungkai Jaya 6 10 20 1.784.500.000 53 Kecamatan Sungkai Barat 6 12 25 1.982.092.702 No Nama Perangkat Daerah Nomenklatur Sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Pagu Indikatif Pada Renja 2024 Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan I 2 3 4 5 6 54 Kecamatan Abung Kunang 6 11 23 1.885.763.211 55 Kecamatan Blambangan Pagar 6 13 19 2.217.408.848 56 Badan Kcsatuan Bangsa Dan Politik 6 12 34 70.491.460.144 JUMLAH 398 903 2.532 1.744.456.757.442

BAB V

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. Diundangkan di Kotpbumi pada tanggal ' 2023 Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal ^-<9 - . 2023 BUPATI LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR £|

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…