DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pembangunan Desa Wisata, Pendekatan dan Strategi Pembangunan Desa Wisata, Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pengembangan desa wisata dan strategi pengembangannya demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat;
c.bahwa desa membutuhkan regulasi yang mengatur secara jelas upaya pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki berbasis kepariwisataan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat;
d.bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata dan Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Lampung Utara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor Tahun 2010);
13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 369);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80 Tahun 2014);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014- 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 81). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DESA WISATA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7.Desa Wisata adalah adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. lO.Strategi pengembangan pariwisata adalah pendekatan menyeluruh yang berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lampung Utara. 11.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 12.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tank wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 13.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 14.Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 15.1ndustri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 16.Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 17.Kawasan pariwisata daerah adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 18.1nfrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat beijalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya. 19.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan. 2O.Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya. 21.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan. 22.Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan sistem kepercayaan, religi, sistem kesenian, sistem mata pencaharian, sistem teknologi, sistem komunikasi, sistem sosial, dan sistem lingkungan, tataruang, dan arsitektur dengan mengaktualisasikan kekayaan potensinya dan mengkonservasinya dengan seksama atas kekayaan budaya yang dimilikinya, terutama yang tampak pada adat dan tradisi, seni pertunjukan, kerajinan, dan tata ruang dan arsitektural. 23.Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisataan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata. 24.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana informasi dan transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah Pengelolaan Desa Wisata adalah:

a.memberi kepastian hukum bagi pengembangan desa wisata di kabupaten Lampung Utara;
b.mempertegas peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pengembangan desa wisata di kabupaten Lampung Utara;
c.mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya desa melalui pendekatan kepariwisataan; dan
d.pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan penetapan desa wisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Desa Wisata adalah:

a.pembangunan Desa Wisata; dan
b.strategi pengembangan Desa Wisata.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA WISATA

Pasal 4

(1)Desa wisata merupakan bagian dari pembangunan kawasan perdesaan.
(2)Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati.
(3)Desa wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 5

(1)Desa wisata merupakan keterpaduan dalam 1 (satu) kawasan dari komponen-komponen sebagai berikut:
1. a.atraksi wisata;
2. b.akomodasi wisata; dan
3. c.fasilitas wisata.
(2)Komponen desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diorganisasikan oleh sebuah lembaga yang ditunjuk oleh Desa dan atau beberapa Desa yang ditetapkan sebagai Desa Wisata.
(3)Penetapan desa wisata mempertimbangkan aspek geografis, daya tarik wisata, sosial-budaya, dan ekonomi.

Pasal 6

(1)Aspek geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:
1. a.berada dalam satu atau beberapa Desa dalam satu atau lebih Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara;
2. b.keadaan lahan stabil dan bukan lokasi rawan bencana; dan
3. c.memiliki jalur dan/atau infrastruktur transportasi yang teijangkau.
(2)Aspek daya tank wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.memiliki potensi wisata alam, budaya, dan/atau buatan;
2. b.memiliki suasana khas pedesaan yang spesifïk;
3. c.memiliki akomodasi penyelenggaraan wisata;
4. d.menyediakan ruang partisipasi bagi wisatawan dalam keseharian penduduk; dan
5. e.memiliki organisasi yang melembagakan kegiatan wisata.
(3)Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.tingginya angka partisipasi masyarakat setempat dalam penyelenggaraan dan pelembagaan wisata;
2. b.memiliki kebudayaan yang terintegrasi dan saling mendukung dengan potensi wisata; dan
3. c.tidak terdapat konflik sosial.
(4)Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
1. a.menambah pelaku ekonomi baru di desa;
2. b.menumbuhkan ekonomi di desa:
3. c.meningkatkan skala produksi ekonomi desa;
4. d.menambah nilai ekonomi desa; dan
5. e.meningkatkan investasi.

Pasal 7

Desa wisata ditetapkan berdasar kriteria sebagai berikut:

a.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal;
b.memiliki potensi pasar dalam skala lokal, nasional, dan intemasional;
c.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
d.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
e.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
f.memiliki kekhususan dari wilayah;
g.memiliki potensi trend daya tarik wisata masa depan; dan
h.telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Pasal 8

(1)Tahapan penetapan desa wisata sebagai berikut:
1. a.pengajuan dan kajian usulan penetapan desa wisata;
2. b.verifikasi usulan desa wisata;
3. c.penilaian usulan desa wisata; dan
4. d.penetapan desa wisata.
(2)Penetapan desa wisata dilaksanakan dengan mekanisme:
1. a.Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi wisata, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan desa wisata;
2. b.usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan desa wisata disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
3. c.Bupati melakukan kajian dan verifikasi atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan Kabupaten; dan
4. d.berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, Bupati menetapkan usulan desa wisata.
(3)Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi usulan desa wisata, Bupati menunjuk tim koordinasi yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(4)Tata cara pengusulan desa wisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Usulan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.proposal penetapan desa wisata;
2. b.hasil kajian potensi daya tarik wisata; dan
3. c.perencanaan pengembangan dan pengelolaan desa wisata;
(2)Kajian usulan penetapan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)huruf c, Bupati membentuk tim yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
(3)Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

(1)Status desa wisata dievaluasi paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan.
(2)Status desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut atau diperpanjang.
(3)Dalam hal kondisi mendesak, evaluasi status desa wisata dapat dilakukan segera tanpa menunggu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…