DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 24

Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam peijanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas, sekurang- kurangnya setahun sekali.

Pasal 25

( 1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena seluler.

a.di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antenna; dan
b.pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan lain lain, sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena. ( 2) . Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh menampakkan struktur antena dari luar.

(3)Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan, namun harus mendapat rekomendasi dari dinas.
(4)Penempatan lokasi antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf (a) dan (b) , harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika. BAB TV KETENTUAN PERIZINAN . Pasal 26 ( 1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki izin dari Bupati.
(2)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.Izin Mendirikan Bangunan ; dan
2. b.Izin Pengendalian.
(3)Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi ;
2. b.klarifikasi kesesuaian dengan titik cell plan dan spesifikasinya (bentuk ketinggian dan luasan menara); 10
3. c.klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi ;
4. d.klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian telekomunikasi di atas gedung ;
5. e.surat pemyataan penggunaan menara keijasama;
6. f.penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; dan
7. g.bukti asuransi menara telekomunikasi.
(4)Untuk memperoleh Izin Pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilengkapi Izin Gangguan. menara bersama atau perjanjian telekomunikasi

Pasal 27

( 1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama bangunan masih berdiri.

(2)Masa berlaku Izin Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama menara telekomunikasi masih operasionai.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemegang Izin Pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang sebelumnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

a.pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi: dan
b.penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 30

(1)Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perijinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
(2)Pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yag berlaku.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dilakukan oleh dinas.
(4)Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dinas dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Tata cara pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. « - 11

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1)Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan , Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
5. e.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
6. f.menaatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
7. g.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pembatalasan persetujuan;
6. f.pembatalan pendaftaran;
7. g.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi; dan
8. h.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.. 12
(1)Setiap orangyangmelakukanpelanggaranterhadap ketentuanPasal26 dapatdiancamdenganpidana kurungan selama-lamanya6(enam)bulan kurunganataudendasetinggitingginyaRp.50.000.000,00(lima puluh jutarupiah).
(2)Dendaataspelanggaransebagaiaman dimaksud padaayat(1)disetorkan kepadaKas Daerah.
(3)Tindakpidana sebagimanadimaksudpada ayat(1)adalah pelanggaran. ] BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33
(1)Terhadap menara telekomunikasiyang telahberdiridanberizinnamun tidaksesuaidengan cell plan,maka wajibmenyesuaikandengan PeraturanDaerahiniselambat-lambatnya3(tiga)tahun sejak berlakunya PeraturanDaerahini.
(2)Terhadap menara telekomunikasiyangtelahberdiridan belum berizin namun sesuaidengancellplan,maka wajibmengurus perizinannya sesuaidengan PeraturanDaerah ini.
(3)Terhadap menara telekomunikasi yangtelah berdiridan belum berizin sertatidaksesuaidengan cell plan,maka wajibmenyesuaikan dengan PeraturanDaerah ini. BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 34 Hal-halyangbelum diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 13 i Pasal 35 . PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannyadalamLembaranDaerahKabupaten Langkat. : ' Ditetapkan diStabat padatanggaltS ^ vvo-in2014 BUPATILANGKAT, : J H.N ^ odEQ ^ SITBPU Diundangkan diStabat padatanggalV?>CUT* ) 2014 Pit.SEKRETARISDAERAHKABUPATENLANGKAT, H.INDRASALAHUDIN ! ! LEMBARAN DAERAHKABUPATENLANGKATTAHUN2014NOMOR: i ; ; 14

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 24

Penggunaan menara telekomunikasi bersama harus dituangkan dalam peijanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui dinas, sekurang- kurangnya setahun sekali.

Pasal 25

( 1) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan antena seluler.

a.di atas bangunan gedung, dengan ketinggian tidak melebihi 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung dan atau tidak melebihi maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan dan konstruksi gedung mampu menopang beban antenna; dan
b.pada bangunan lainnya, seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan lain lain, sepanjang konstruksi bangunan mampu menopang beban antena. ( 2) . Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak boleh menampakkan struktur antena dari luar.

(3)Penempatan antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan, namun harus mendapat rekomendasi dari dinas.
(4)Penempatan lokasi antena seluler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf (a) dan (b) , harus memenuhi keselamatan bangunan dan estetika. BAB TV KETENTUAN PERIZINAN . Pasal 26 ( 1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki izin dari Bupati.
(2)Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
1. a.Izin Mendirikan Bangunan ; dan
2. b.Izin Pengendalian.
(3)Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan, juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi ;
2. b.klarifikasi kesesuaian dengan titik cell plan dan spesifikasinya (bentuk ketinggian dan luasan menara); 10
3. c.klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi ;
4. d.klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian telekomunikasi di atas gedung ;
5. e.surat pemyataan penggunaan menara keijasama;
6. f.penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama; dan
7. g.bukti asuransi menara telekomunikasi.
(4)Untuk memperoleh Izin Pengendalian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilengkapi Izin Gangguan. menara bersama atau perjanjian telekomunikasi

Pasal 27

( 1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama bangunan masih berdiri.

(2)Masa berlaku Izin Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah selama menara telekomunikasi masih operasionai.
(3)Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, pemegang Izin Pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin/ daftar ulang sebelumnya.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan menara telekomunikasi diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

a.pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi: dan
b.penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 30

(1)Kegiatan pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi terhadap penerbitan perijinan serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan menara oleh penyedia menara telekomunikasi.
(2)Pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penertiban pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi serta penyelenggaraan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yag berlaku.
(3)Pengawasan dan pengendalian sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , dilakukan oleh dinas.
(4)Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dinas dapat dibantu oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Tata cara pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. « - 11

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1)Selain oleh Pejabat Penyidik, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas penyidikan , Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sebagaimanan dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
5. e.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
6. f.menaatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
7. g.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahuan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.pembatasan kegiatan usaha;
4. d.pembekuan kegiatan usaha;
5. e.pembatalasan persetujuan;
6. f.pembatalan pendaftaran;
7. g.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan operasi; dan
8. h.pencabutan izin.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.. 12
(1)Setiap orangyangmelakukanpelanggaranterhadap ketentuanPasal26 dapatdiancamdenganpidana kurungan selama-lamanya6(enam)bulan kurunganataudendasetinggitingginyaRp.50.000.000,00(lima puluh jutarupiah).
(2)Dendaataspelanggaransebagaiaman dimaksud padaayat(1)disetorkan kepadaKas Daerah.
(3)Tindakpidana sebagimanadimaksudpada ayat(1)adalah pelanggaran. ] BABIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33
(1)Terhadap menara telekomunikasiyang telahberdiridanberizinnamun tidaksesuaidengan cell plan,maka wajibmenyesuaikandengan PeraturanDaerahiniselambat-lambatnya3(tiga)tahun sejak berlakunya PeraturanDaerahini.
(2)Terhadap menara telekomunikasiyangtelahberdiridan belum berizin namun sesuaidengancellplan,maka wajibmengurus perizinannya sesuaidengan PeraturanDaerah ini.
(3)Terhadap menara telekomunikasi yangtelah berdiridan belum berizin sertatidaksesuaidengan cell plan,maka wajibmenyesuaikan dengan PeraturanDaerah ini. BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 34 Hal-halyangbelum diatur dalam Peraturan Daerah inisepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 13 i Pasal 35 . PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahinidengan penempatannyadalamLembaranDaerahKabupaten Langkat. : ' Ditetapkan diStabat padatanggaltS ^ vvo-in2014 BUPATILANGKAT, : J H.N ^ odEQ ^ SITBPU Diundangkan diStabat padatanggalV?>CUT* ) 2014 Pit.SEKRETARISDAERAHKABUPATENLANGKAT, H.INDRASALAHUDIN ! ! LEMBARAN DAERAHKABUPATENLANGKATTAHUN2014NOMOR: i ; ; 14