DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasar Desa, Pedagang Kaki Lima, Kemitraan Usaha, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penataan dan pembinaan pasar oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan sebagai sikap tanggap terhadap perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran, modern dalam skala besar, yang saat ini tidak dapat dibendung kehadirannya sebagai akibat dari diversifikasi usaha oleh pemodal besar baik nasional maupun asing;
b.bahwa dalam kehidupan perekonomian nasional semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah dan besar dan mendapat tempat yang sama, oleh karenanya iklim berusaha yang sehat dan maju perlu dibangun oleh Pemerintah Daerah agar kekuatan ekonomi yang besar tidak mematikan kekuatan ekonomi lemah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar; Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3817);

Mengingat

5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan j Lembaran Negara Nomor 4725); I
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan lbukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II . langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 1 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik 2 I Indonesia Nomor 3323);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tetang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3716);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
15.Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 1 1 2 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
18.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013 -- 2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05 );
19.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Bupati adalah Bupati Langkat.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Menetapkan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas, penataan dan pengendalian pasar.
8.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan ,mall, plaza, · pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9.Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang memiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10.Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 1 1 . Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang . digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12.Tako modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall/supermall/plaza. ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13.Rumah Tako, selanjutnya disebut Ruka adalah bangunan bertingkat yang digunakan untuk berjualan/berusaha dan untuk gudang penyimpanan barang dan/ atau tempat tinggal.
14.Pusat perdagangan (tradecentre) adalah kawasan pusatjual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceranserta jasa yan gdidukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
15.Hypermarket atau Mall atau supennall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/ atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
16.Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu 4 kesatuan manajemen dan sistem penclistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modem dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18.Usaha mikro,kecil dan menengah selanjutnya clisebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor20 Tahun 2008.
19.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan,saling memperkuat dan saling menguntungkan.
20.Syarat perdagangan(tradingterms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan. 2 1 . Izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern,selanjutnya disebut IUPPI',IUPPdanIUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modem yang diterbitkan oleh PemerintahDaerah.
22.Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
23.Loods adalahsuatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan. .
24.Areal pasar adalah lahan/tempat yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
25.Pelataran pasar adalah halaman/bagian dari kios/loods/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak di dirikan bangunan.
26.Pedagang pasar adalah Perorangan atau badan yang melakukan kegiatan pemiagaan/ perdagangan di dalam pasar dengan menggunakan sarana dagang berupa kios,loods dan toko secaraterusmenerusdengantujuanmemperolehlaba.
27.Pedagang pelataran adalah pedagang yang memanfaatkan halaman/bagian dari kios/loods/toko pasar dan/atau lahan kosong di areal pasar.
28.Hak pemakaian kios/loods/toko/rumah toko,adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitaskios/loods/toko yang berada di areal pasar.
29.Perlindungan adalahsegala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro,kecil,menengahdan koperasi dari persaingan dengan pasar modern,toko modern, dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebihbaik sebagai layaknya suatu usaha.
30.Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi . 5 ·l lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat bersaing dengan pasar modem.
31.Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional,usaha mikro,kecil,menengah dan koperasi yang ada.
32.Hak pengelola adalah hak menguasai dari Negara/daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.
33.Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
34.Zonasi pasar adalah pengaturan pemanfaatan ruang dan bangunan pada pasar berdasarkan jenis barang ata.u komoditas dagangan.
35.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfu.ngsi melayani angkutan utama denganciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata- rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
36.Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, .kecepatanrata-rata sedang, dan jumlahjalan masukdibatasi.
37.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah RTRW Kabupaten Langkat Langkat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem dilakukan berasaskan :

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.keterbukaan;
d.partisipatif;
e.persaingan usaha yang sehat;
f.kemitraan;
g.tanggung jawab sosial korporasi; dan
h.kelestraian lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan, penataan dan pengendalian pasar bertujuan : I a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;

b.memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah,dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
c.mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikandan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
d.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengahdan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
e.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan public serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
f.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro,kecil,menengah,dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
g.menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

BAB III

PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

(1)Pasar tradisional dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pihak swasta baik badan atau perorangan dapat mengelola Pasar tradisional setelah mendapat izin dari Bupati.
(3)Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak clibangun berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau tempat-tempat lain yang membutuhkan ketenangan, kebersihan dan terhindar dari suasana kebisingan.
(4)Pasar tradisional dibangun dengan memperhatikan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW.

Pasal 5

(1)Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dilakukan dengan memperhatikan aspek sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan (hygienis) dan keindahan.
(2)Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan tentang bangunan.
(3)Pembangunan pasar tradisional dilakukakan dengan sistem zonasi pasar.
(4)Pihak pengelola pasar tradisional wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.
(5)Hasil Pembangunan dan/ atau pengembangan atau relokasi pasar tradisional diprioritaskan bagi pedagang yang selama ini telah terdata sebagai pedagang atau mereka-meraka yang telah menjalankan usahanya di Pasar tradisional sebelum pembangunan atau pengembangan atau relokasi dilakukan.
(6)Pembangunan Pasar Tradisional memperhatikan ketentuan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

(1)Setiap pedagang yang melakukan kegiatan jual-beli di pasar tradisional dengan tempat usaha berupa toko, kios, los atau tenda wajib didata dan terdaftar sebagai pedagang pada Pasar tradisional yang bersangkutan.
(2)Setiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pajak dan/ atau retribusi kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendataan pedagang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 7

( 1) Setiap orang di pasar tradisional berkewajiban :

a.menjaga aset dan/ atau fasilitas pasar;
b.menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
c.menjaga keamanan dan ketertiban pasar;
d.melaporkan kepada Pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas pasar; dan
e.mencegah terjadinya perusakan aset atau fasilitas pasar.

(2)Setiap orang di pasar tradisional mempunyai hak :
1. a.memperoleh pelayanan dan fasilitas yang diadakan untuk kegiatan jual-beli di pasar, seperti penerangan, air bersih dan pelayanan kebersihan;
2. b.akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan pasar;
3. c.akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
4. d.diikutsertakan dalam berbagai program kemitraan dengan 8 Pengusaha Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern, usaha menengah dan usaha besar; dan
5. e.berserikat dan berkumpul dalam kelompok-kelompok pedagang dalam upaya memajukan usaha dan kegiatan positif lain di pasar.

Pasal 8

(1)Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat, dan Rencana Detail Tata Ruang Langkat, termasuk Peraturan Zonasinya.
(2)Dalam upaya pelestarian Pasar tradisional, Pemerintah Daerah melalrukan penataan Pasar tradisional sehingga Pasar tradisional terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.
(3)Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan tenggat waktu penataan Pasar tradisional terbebas dari kesan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(5)Penataan pasar tradisional lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 9

( l) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perorangan atau Koperasi.

(2)Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mengacu kepada rencanatata ruang wilayahdan rencana detail tata ruang daerah termasuk zonasinya.
(3)Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
1. a.memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah Kabupaten Langkat;
2. b.memperhitungkan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
3. c.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m 2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/ atau toko modern; dan
4. d.menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan 9 toko modem yang bersih, sehat (hygienis), aman tertib dan ruang publik yang aman.
(4)Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
1. a.analisis kependudukan meliputi komposisi usia, mata pencarian, pertumbuhan, kepadatan, dan prediksi pertambahan penduduk;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kemitraan dengan UMKM lokal;
4. d.penyerapan tenaga kerja lokal;
5. e.ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
6. f.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah ada; dan
7. g.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh keberadaan pusat perbelanjaan atau toko modern terhadap pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
(5)Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana diinaksud pada ayat
(3)merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga independen, antara lain lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, atau tenaga profesional yang berpengalaman dalam penyusunan naskah kajian akademik.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…