DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 125

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PENGELOLAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengendalian pen"ggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapal menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelrrrr dikenakan potongan. Irasal 26

(1)Nilai jual ':enag.r listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
1. a.Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayrran; dan
2. b.Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. {21 Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada aya,t (1) huruf a, dihitung berdasark.an:
3. a.jumiah tagihan biayalbeban tetap Citambah dengan biaya perrrakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrikr untuk pascabayar; dan
4. b.jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
(3)Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untul: tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagainrana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
1. a.kapasitas tersedia;
2. b.tingkat penggunaan lis1.rik;
3. c.jangka waktu pemakaian listrik;dan
4. d.harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
(4)Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik y€Lng berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat \3) penyedia Tenaga Listrik sebagai Wqjib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas o
(1)
(2)tenaga listrik r-rntuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

Tarif PBJT ditetapkan sebesar lO%o ( sepuluh persen) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kt:lab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan s;ebesar 40% (ernpat puluh persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a.konsumsi Tenaga L,istrik dari sumber lain oleh industri, per,-ambangan minyak bumi dan gas alam, clitetapkan sebesar 3o/o (tiga persen); dan
b.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sencliri, d.itetapkan sebesar l,5o/o (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1)Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengaiikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 27. {2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
1. a.pembayaranfpenyerahan atas Makanan dar./atau Minuinan untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
2. b.konsumsilpembayaran atas I'enaga Listrik untuk PB.rT atas Tenaga Listrik;
3. c.pembayaran/penyerahan atas jasa perhoteian untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.pembayar:rn/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas .Iasa Kesenian dan Hiburan.
(3)Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wiiayah Daera.h tempat penjualan, peny€rahan, dein/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 29

a Jl

(1)Objek Pajak Rekiame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Reklame papan/ billboard/ t'ideotron/ megatron;
2. b.Reklame kain;
3. c.Rekia.memelekat/stiker;
4. d.Reklame seiebaran;
5. e.Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.Reklame udara;
7. g.Reklame apung;
8. h.Reklame film/stide; dan
9. i.Reklame peragaan. Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame aCa-lah:
10. a.penyclenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta haria.n, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
11. b.label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
12. c.nama pengenal usaha atau profesi ya::g dipasa:rg melel<at pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan beryredoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; cl. Reklame yang diseienggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
13. e.Reklame yarrg diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan {2)
(3)

Pasal 30

(1)Subjek PEuk Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Rekiame. t2) Wajib Pajak Rel<lame adaiah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

(1)Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupaka.n nilai sewa Reklame.
(2)Dalam hal Rekl;:"me diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai serva Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3)Dalam ha1 Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada airat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penay€Lngan, jangka waktu penyelenggaraan, jur,rlah, dan ukuran media Reklame. (,1) Dzriam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagairrrana dimaksud pada ayat (3).
(5)Perhitungan nilai se'Ma Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25olc (dua puluh lima persen).

Pasal 33

(1)Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagairnana dima.ksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimeina dimaksud dalam Pasal 32
(2)Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terj adinya penyelenggaraan reklame.
(3)Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
(4)Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 34

(U Objek PAT adaiah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (21 Yang dikecualikan dari ob.ek PAT adalah pengambilan untuk:

a.keperluan dasar rumah tangga;
b.pengairan pertanian ralryat;
c.perikanarr ralqyat;
d.peternakan ralryat;
e.keperluan keagamaan; dan

Pasal 35

(1)Subjek PAT ada1ah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan daa/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

(1)(2\
(3)
(4)(s) Dasar pengerruian PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah. Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (t) merupakan hasil perkalirin antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah' Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lirtgkungan yang diakibatkan oleh pengambile.r: dan/atau pemanfaatan air. Besarnya nitai perolehan air tanah sebagaimana d.im.aksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedomEln pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Isi peraturan

Teks125PDFHirarki

Memuat teks peraturan…