DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Ringkasan

Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol

Isi peraturan

Pasal 8

(1)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
(2)Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP-MB, dan SKP-A.
(3)Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 9

(1)Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(2)Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 10

(1)Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C hanya dapat dijual di:
1. a.Hotel Berbintang, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
2. b.Tempat tertentu iainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
(4)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dapat dijual di Hotel Berbintang, Restoran, Bar, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Hotel non berbintang dan hotel melati dilarang menjual Minuman Beralkohol.
(6)Penjualan Langsung Minuman Beraikohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (41, wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKPL-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan, dengan tembusan Kepala perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utarayang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan.
(2)Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
(3)Format Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol penyimpanan sebagaimana barang-barang

Pasal 15

(1)Pemasukan dan penyimpanan Minuman beralkohol ke atau dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus tercatat pada kartu data penyimpanan.
(2)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
1. a.jumlah;
2. b.jenis;
3. c.merek; dan
4. d.tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.
(3)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1)Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :
1. a.perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, dan
2. b.tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
(2)Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu.
(3)Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan Pengendalian kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1)Tim Terpadu paling sedikit terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan dan perindustrian;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang kesehatan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang pariwisata;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban; dan
5. e.Aparatur Kecamatan.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutserakan aparat kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan, dan perwakilan tokoh agatna I tokoh masyarakat.
(3)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.
(4)Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi yang bersifat mendesak terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimat<sua pada ayat (3), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjuaran minuman beralkohol.

Pasal 18

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh rim Terpadu selraoairnqnn dirnalrslrrl rlqlarr-r 'l Penduduk (KTP) kepada

(2)Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paiing dekat 200 (dua ratus) meter.

Pasal 30

Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam bentuk media massa apapun.

Pasal 31

Setiap orang dan atau kelompok masyarakat dilarang mengedarkan minuman beralkohol pada saat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang tidak Salinan sesuai dengan aslinya Golonsan A Golonsan B Golongan C Minuman ringan Beralkohol, Shandy, Bir/Beer, Larger, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine, dan Minuman Beralkohol berkarbonasi, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Brendi/Brandy, Brendi Buah/Frut Brandy, Wiski/Whiskies, Rum, Gin, Geneva, Vodka, Sopi Manis/Liqueurs, Cordial/Cordials, Samsu/Medicated Samsu Nomor : Lampiran . Perihal : Perdagangan Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Kabupaten Langkat Di Tempat Pengecer / Penjual Langsung Nanrra Perusahaan Jenis Mireurrram Beralkohol Volume Golongan A Golonsan B Golonean C Jenis Minuman Beraikohoi Dalam Negeri Impor Jumlah Liter Jumlah (Liter) Asai Negara Golongan A Golongan B Golongan C - i;;;;'' 'i;;;; ,"l',***,,* Jawab - Nama Penanggung Jawab - Jabatan - Cap Perusahaan Tembusan: Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Salinan sesuai dengan ketertiban masyarakat. Untuk

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 8

(1)Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
(2)Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP-MB, dan SKP-A.
(3)Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 9

(1)Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
(2)Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 10

(1)Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C hanya dapat dijual di:
1. a.Hotel Berbintang, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
2. b.Tempat tertentu iainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A.
(4)Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dapat dijual di Hotel Berbintang, Restoran, Bar, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(5)Hotel non berbintang dan hotel melati dilarang menjual Minuman Beralkohol.
(6)Penjualan Langsung Minuman Beraikohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (41, wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKPL-A dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 11

(1)Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan, dengan tembusan Kepala perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utarayang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan.
(2)Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi mengenai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
(3)Format Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol penyimpanan sebagaimana barang-barang

Pasal 15

(1)Pemasukan dan penyimpanan Minuman beralkohol ke atau dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, harus tercatat pada kartu data penyimpanan.
(2)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
1. a.jumlah;
2. b.jenis;
3. c.merek; dan
4. d.tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.
(3)Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat pemeriksaan.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1)Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :
1. a.perizinan terhadap importir minuman beralkohol, produsen, distributor, dan/atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan C, dan
2. b.tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.
(2)Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu.
(3)Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan Pengendalian kepada Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

(1)Tim Terpadu paling sedikit terdiri atas:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan dan perindustrian;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang kesehatan;
3. c.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang pariwisata;
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban; dan
5. e.Aparatur Kecamatan.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Tim Terpadu dapat mengikutserakan aparat kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan, dan perwakilan tokoh agatna I tokoh masyarakat.
(3)Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.
(4)Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi yang bersifat mendesak terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimat<sua pada ayat (3), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat melakukan pengawasan peredaran dan penjuaran minuman beralkohol.

Pasal 18

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh rim Terpadu selraoairnqnn dirnalrslrrl rlqlarr-r 'l Penduduk (KTP) kepada

(2)Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paiing dekat 200 (dua ratus) meter.

Pasal 30

Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam bentuk media massa apapun.