Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I
1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang, menjadi kewenangan otonom.
4.Bupati adalah Bupati Langkat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
9.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
I
10.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
1 1 . Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
14.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- 3
16.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan/tunjangan transportasi dan belanja rumah tangga.
17.Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang setiap'bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
18.Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai pengganti mobil operasional DPRD.
19.Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
2 1 . Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ! ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster. I j BAB II PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA I . PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD i I
(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
a.APBD, meliputi:
1 . . uang representasi;
2.tunjangan keluarga;
3.tunjangan beras;
4 . , uang paket; 5 I • • b . , tunjangan j a a tan ;
6.i tunjangan alat kelengkapan; dan 7 . . tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1 . 1 tunjangan komunikasi intensif; dan
2.i tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
I I
(1)Uang representasi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari'uang representasi ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lirna persen) dari uang representasi ketua DPRD.
- 44