DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Mcnimbang BUPATI LANGKAT, OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NO MOR . ?.- .. TAHUN 2020

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintan, Laporan Keterangan Per tarrggtrngjawabari Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintuhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
20.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perlanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Pen era pan Standar Akuntansi Pernerin Lah Ber ba.ais Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan kcuangan badan usaha miJik daerah/perusahaan daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan arus kas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2019. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

24.Peraturar, Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 [Lembaran Daerah Kabu paten Langkat Tahun 2019 Nomor 2 );
23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 3 );
22.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05); Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.683.530.734,63 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.351.829.208.710,00 b.Realisasi Rp 2.361.512.739.444163 Selisih lebih/(kurang) Rp 9.683.530.734,63
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.247.295.842.767,73) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.471.357.642.435,37 b.Realisasi Rp 2.224.061.799.667,64 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 247.295.842.767,73)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.256.979.373.502,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defisit setelah perubahan (Rp 119.528.433.725,37) b.Realisasi Rp 137.450.939.776199 Selisih lebih/(kurang) Rp 256.979.373.502,36
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 129.610.314.419,37
2. b.Realisasi Rp 129.610.314.419,37 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.122.330.000,00
2. b.Realisasi Rp 2.122.330.000100 Selisih lebih / (kurang) Rp O, 00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pernbiayaan netto setelah perubahan Rp 127.487.984.419,37
2. b.Realisasi =R=p__ l:;.;;2;;;...;7--"'.-'-4=8..;...7.;..;;. 9...;:8;.....4-'-.4-'-=-19"""',~3-'-7 Setisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 3

a.Pendapatan Rp. 2.361.512.739.444,63
b.Belanja RQ. 2.224.061.799.667164 Surplus/ Defisit Rp. 137. 450. 939. 776, 99
c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 129.610.314.419,37 Pengeluaran Rp. 2.122.330.000100 Pcrnbiayaan Netto Rp. 127.487.984.419,37
d.SILPA Rp. 264.938.924.196,36 Laporan Arus Kas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Pasal 7

0,00) 182.979.207.490,65 (Rp Rpe. d. 0,00 0100 Rp Rp Pendapatan Luar Biaaa Beban Luar Biasa Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Surplus/Defisit - LO c. Laporan Operasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 scbagai berikut:
1. a.Jumlah Pendapatan - LO Rp 2.336.242.859.927,30
2. b.Jumlah Beban - LO Rp 2.153.263.652.436165 Surplus/Dcfisit dari Operasi Rp 182.979.207.490,65

Pasal 6

6.039.360.14 3,90 4.059.164.578.219,89 Rp Rp

b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagairnana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Jumlah Aset Rp 4.065.203.938.363,79 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 129.610.314.419,37
b.Penggunaan SAL sebagai Pencrimaan Pembiayaan Tahun Berjalan RQ. 129.610.314.419137 Sub Total Rp. 0,00
c.Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) RQ. 264. 938. 924.196136 Sub Total Rp 264.938.924.196,36
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e.Lain-lain RQ. 0100
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 264.938.924.196,36

Pasal 5

Pasa14 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a.Ekui tas Awai Rp 4.305.013.088.067,40
b.Surplua/Defisit - LO Rp 182.979.207.490,65
c.Dampak Kumulalif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar: (Rp 428.827.717.338, 16) Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 Selisih Revaluasi A set Tetap Rp 0,00 Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp 428.827. 717 .338, 16)
d.Ekuitas Akhir Rp 4.059.164.578.219,89

Pasal 9

Laporan Pcrubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1) huruf f unluk tahun yang bcrakhir sarnpai dengan 31 Desember 2019 scbagai berikut :

a.Saldo kas awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2018 Rp 129.611.992.601,37
b.Arus kas bersih dari aktivitas cperasi Rp 483.4 76.819.054,08
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 348.025.879 .277 ,09)
d.Arus kas bcrsih dari aktivitas pendanaan (Rp 122.330.000,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp 1.678.182,00)
f.Kenaikan/ Penurunan bersih kas selama periode Rp 135.326.931.594,99
g.Saldo akhir kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran Rp 264.938.924.196,36 h. Saldo akhir kas di BUD Rp 231. 778.530.566,36 I. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00 J. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 9.841.304,00
k.Kas Lainn ya (FKTP) Rp 15. 716.839.914,00
1. 1.Kas Lainnya (RSU) Rp 4.922.669.112,00
m.Kas Lainnya (Dana BOS) Rp 12.511.043.300,00
n.Saldo kas akhir Rp 264.938.924.196,36 Pasal 8 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran be1anja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemcrintahan dacrah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Ncraca; Laporan arus kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Ringkasan laporan realisasi anggaran rnenurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerinlahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b.Lampiran JI
c.Lampiran Ill
d.Lampiran IV
c.Larnpiran V
f.Lampiran VI g. Lampiran VII
h.Lampiran VIII I. Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI I. Larnpiran XII
m.Lampiran XIII n. Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII Lampi ran I. 4 Lampiran I.3 Lampiran 1.2 Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran l Laporan realisasi anggaran terdiri atas;

Pasal 10

ALIM PE BINA NIP. 1973080 200212 1 005 Salinan sesuai den KEPALA I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR . .'.. .. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA: (2-63/2020) IND RA SALAHUD IN Diundangkan di Stabat pada tanggal ??.. ~~? ~?. ~~ . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, Ttd. TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Ditetapkan di Stabat pada tanggal ?.?. ~~~ .. ?:??:? . BUPA'f'I LANGKAT, Ttd. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pera turan Dae rah ini.

u.Lampiran XXl
s.Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
t.Lampiran XX

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintan, Laporan Keterangan Per tarrggtrngjawabari Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pernerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintuhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
20.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perlanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang Pen era pan Standar Akuntansi Pernerin Lah Ber ba.ais Akrual pada Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir dengan Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dae rah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan kcuangan badan usaha miJik daerah/perusahaan daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Perubahan Ekuitas;
6. f.Laporan arus kas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 1

24.Peraturar, Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 [Lembaran Daerah Kabu paten Langkat Tahun 2019 Nomor 2 );
23.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 3 );
22.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05); Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.683.530.734,63 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 2.351.829.208.710,00 b.Realisasi Rp 2.361.512.739.444163 Selisih lebih/(kurang) Rp 9.683.530.734,63
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp.247.295.842.767,73) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 2.471.357.642.435,37 b.Realisasi Rp 2.224.061.799.667,64 Selisih lebih/(kurang) (Rp. 247.295.842.767,73)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp.256.979.373.502,36 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/ defisit setelah perubahan (Rp 119.528.433.725,37) b.Realisasi Rp 137.450.939.776199 Selisih lebih/(kurang) Rp 256.979.373.502,36
(4)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 129.610.314.419,37
2. b.Realisasi Rp 129.610.314.419,37 Selisih lebih/ (kurang) Rp 0,00
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 2.122.330.000,00
2. b.Realisasi Rp 2.122.330.000100 Selisih lebih / (kurang) Rp O, 00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran pernbiayaan netto setelah perubahan Rp 127.487.984.419,37
2. b.Realisasi =R=p__ l:;.;;2;;;...;7--"'.-'-4=8..;...7.;..;;. 9...;:8;.....4-'-.4-'-=-19"""',~3-'-7 Setisih lebih/(kurang) Rp 0,00

Pasal 3

a.Pendapatan Rp. 2.361.512.739.444,63
b.Belanja RQ. 2.224.061.799.667164 Surplus/ Defisit Rp. 137. 450. 939. 776, 99
c.Pembiayaan Penerimaan Rp. 129.610.314.419,37 Pengeluaran Rp. 2.122.330.000100 Pcrnbiayaan Netto Rp. 127.487.984.419,37
d.SILPA Rp. 264.938.924.196,36 Laporan Arus Kas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Pasal 7

(1)huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 scbagai berikut:
1. a.Jumlah Pendapatan - LO Rp 2.336.242.859.927,30
2. b.Jumlah Beban - LO Rp 2.153.263.652.436165 Surplus/Dcfisit dari Operasi Rp 182.979.207.490,65

Pasal 6

6.039.360.14 3,90 4.059.164.578.219,89 Rp Rp

b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana Neraca sebagairnana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Jumlah Aset Rp 4.065.203.938.363,79 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 129.610.314.419,37
b.Penggunaan SAL sebagai Pencrimaan Pembiayaan Tahun Berjalan RQ. 129.610.314.419137 Sub Total Rp. 0,00
c.Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) RQ. 264. 938. 924.196136 Sub Total Rp 264.938.924.196,36
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e.Lain-lain RQ. 0100
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 264.938.924.196,36

Pasal 5

Pasa14 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

a.Ekui tas Awai Rp 4.305.013.088.067,40
b.Surplua/Defisit - LO Rp 182.979.207.490,65
c.Dampak Kumulalif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar: (Rp 428.827.717.338, 16) Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00 Selisih Revaluasi A set Tetap Rp 0,00 Koreksi Ekuitas Lainnya (Rp 428.827. 717 .338, 16)
d.Ekuitas Akhir Rp 4.059.164.578.219,89

Pasal 9

Laporan Pcrubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 ayat (1) huruf f unluk tahun yang bcrakhir sarnpai dengan 31 Desember 2019 scbagai berikut :

a.Saldo kas awal di BUD dan Bendahara Pengeluaran per 1 Januari 2018 Rp 129.611.992.601,37
b.Arus kas bersih dari aktivitas cperasi Rp 483.4 76.819.054,08
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi (Rp 348.025.879 .277 ,09)
d.Arus kas bcrsih dari aktivitas pendanaan (Rp 122.330.000,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris (Rp 1.678.182,00)
f.Kenaikan/ Penurunan bersih kas selama periode Rp 135.326.931.594,99
g.Saldo akhir kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran Rp 264.938.924.196,36 h. Saldo akhir kas di BUD Rp 231. 778.530.566,36 I. Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00 J. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 9.841.304,00
k.Kas Lainn ya (FKTP) Rp 15. 716.839.914,00
1. 1.Kas Lainnya (RSU) Rp 4.922.669.112,00
m.Kas Lainnya (Dana BOS) Rp 12.511.043.300,00
n.Saldo kas akhir Rp 264.938.924.196,36 Pasal 8 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran be1anja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemcrintahan dacrah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Ncraca; Laporan arus kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; Ringkasan laporan realisasi anggaran rnenurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerinlahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
b.Lampiran JI
c.Lampiran Ill
d.Lampiran IV
c.Larnpiran V
f.Lampiran VI g. Lampiran VII
h.Lampiran VIII I. Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI I. Larnpiran XII
m.Lampiran XIII n. Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII Lampi ran I. 4 Lampiran I.3 Lampiran 1.2 Lampiran 1.1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a.Lampiran l Laporan realisasi anggaran terdiri atas;

Pasal 10

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

u.Lampiran XXl
s.Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
t.Lampiran XX