DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 11 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan kedua atas Pemilihan Kepala Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa \/c't-tr, diatr:r rlensan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertakwa kepada Thhan Yang Maha Esa;
c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.Dihapus;
h.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas Narkoba;
1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.isteri/suami bakal calon Kepala Desa wajib bisa membaca dan menulis (tidak buta hurufl;
n.tidak sedang berperkara;
o.bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
p.berkelakuan baik.
1. 3.Ketentuan Pasal 35 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b.'penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
c.dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan 6rrDra oalr rrqtr<y lehih luas:
1. 4.Ketentuan Pasal 37 diubah dan ditambah 3 ayat baru yaitu ayat (3), ayat (a) dan ayat (5) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan daiam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(4)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
(5)Biaya Pemilihan Kepaia Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

5.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 37A, Pasal 378, Pasal 37C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. (41 Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 378

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu. (21 Penyaringan bakal ca-lon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.memiliki pengalarnan rnengenai pemerintahan Desa; Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tqiuh) hari. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
(5)Unsur masyarakat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(6)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(7)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepalaDesa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (41 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaanya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. Ditetapkan di Stabat pada tanggal tl V'wouct Aotg BUPATI LANGKAT, ttd NGOGESA SITEPU Diundangkan diStabat pada tanggal tt )ahuruct &ot? SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2OT9 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA Qlal2ol9l Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALAIBAGIAN HUKUM iltv

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d.memfasilitasi pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
e.menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

(3)Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa \/c't-tr, diatr:r rlensan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 23 huruf g dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.Warga Negara Republik Indonesia;
b.Bertakwa kepada Thhan Yang Maha Esa;
c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g.Dihapus;
h.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat dan bebas Narkoba;
1. 1.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.isteri/suami bakal calon Kepala Desa wajib bisa membaca dan menulis (tidak buta hurufl;
n.tidak sedang berperkara;
o.bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
p.berkelakuan baik.
1. 3.Ketentuan Pasal 35 huruf c diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

a.pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b.'penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
c.dalam hal jumlah calon kepala Desa yang memperoleh suara lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan 6rrDra oalr rrqtr<y lehih luas:
1. 4.Ketentuan Pasal 37 diubah dan ditambah 3 ayat baru yaitu ayat (3), ayat (a) dan ayat (5) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan daiam hal Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(4)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
(5)Biaya Pemilihan Kepaia Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

5.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 37A, Pasal 378, Pasal 37C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat. (41 Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 378

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antar waktu. (21 Penyaringan bakal ca-lon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
1. a.memiliki pengalarnan rnengenai pemerintahan Desa; Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tqiuh) hari. Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
(5)Unsur masyarakat diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
(6)Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
(7)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepalaDesa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
3. c.penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (41 dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaanya ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. Ditetapkan di Stabat pada tanggal tl V'wouct Aotg BUPATI LANGKAT, ttd NGOGESA SITEPU Diundangkan diStabat pada tanggal tt )ahuruct &ot? SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2OT9 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA Qlal2ol9l Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALAIBAGIAN HUKUM iltv