Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan APBD TA 2020 semula berjumlah Rp1.937.536.354.159,00 bertambah sejumlah Rp500.416.654.945,36 sehingga menjadi Rp2.437.953.009.104,36
Memuat teks peraturan…
Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT
5 Pasa13 {l) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
8 Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rckapitulasi Perubahan Belanja rnenurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pernerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar perkiraaan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraaan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kem bali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
0,00Rp.
Kelentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.
10 Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Kepala Daerah bersarna-sama dengan DPRD melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar peneiapan Peraturan Daerah tentarig Perubahan APBO. Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD discrtai penjelasan dan dokumen pendukungnya kcpada DPRD untuk dibahas clan mcmperolch pcrsetujuan bersama. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/alau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) pcrsen Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Membuka PDF…